Kubu Prabowo-Gibran Sebut Peta Koalisi Lebih Cair Seusai Putusan MK

Komunikasi kubu Prabowo-Gibran dengan parpol pendukung kubu rival terus dibangun, tapi hasilnya menunggu putusan MK.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, yaitu Zulkifli Hasan (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB), Prabowo Subianto (Gerindra), Airlangga Hartarto (Golkar), dan Mardiono (PPP) berbincang di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

JAKARTA, KOMPAS — Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan, komunikasi terus dibangun dengan partai politik pendukung kubu rival di Pemilihan Presiden 2024. Namun, hasil komunikasi itu tetap harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal yang pasti, kubu Prabowo-Gibran meyakini peta koalisi akan lebih cair setelah putusan MK tersebut.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di Jakarta, Rabu (17/4/2024), mengatakan, komunikasi dengan partai politik kubu lawan sudah berjalan hingga saat ini. Namun, kepastian apakah partai tersebut bakal bergabung atau tidak dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) tetap harus menunggu putusan MK.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Ya, saya rasa kalau komunikasi-komunikasi sudah berjalan dan sering dilakukan. Nanti kita akan melihat setelah MK, seperti apa hasil dari komunikasi-komunikasi itu. Teman-teman media akan melihat sendiri bagaimana hasil komunikasi-komunikasi dari pihak 02 kepada kawan-kawan parpol yang ada di paslon lain,” ujar Dasco.

Baca juga: Safari Prabowo Dinilai demi Perkuat Posisi Pemerintah Mendatang

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keterangan pers sebelum memasuki ruang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra, di Jakarta, Senin (23/10/2023).

Begitu pula saat disinggung soal sinyal merapatnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, ke KIM, menurut Dasco, kepastiannya baru akan disampaikan seusai putusan MK. ”Nanti kita akan lihat setelah pengumuman MK, teman-teman media bisa lihat sendiri. Demikian,” ucapnya.

Baca juga: Golkar Berharap Andil Elektoral Dipertimbangkan Saat Pembagian Jatah Menteri

Adapun terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Dasco menegaskan, tidak ada perselisihan antara partai tersebut dan Gerindra, begitu pula antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Prabowo. Namun, sekali lagi, semua tetap harus menunggu putusan MK.

”Saya pikir komunikasi-komunikasi lebih intens mungkin akan ditingkatkan setelah putusan MK,” kata Dasco.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) menggelar konferensi pers setelah menerima kunjungan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (6/3/2023).

Sementara itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra membenarkan bahwa pembicaraan-pembicaraan informal di antara tokoh parpol sangat mungkin sudah dilakukan. Hal ini sebenarnya bisa terlihat ketika Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo, 18 Februari 2024 atau empat hari setelah Pemilu 2024.

Komunikasi informal dengan sejumlah kader PDI-P juga sudah dibangun. ”Hanya saja, saya tidak tahu kalau (keputusan) Ibu Mega seperti apa. Tetapi, saya dengar-dengar, individu-individu dari PDI-P, mungkin ada juga, berbicara juga tentang kemungkinan (bergabung dengan KIM) seperti itu,” ungkap Yusril.

Baca juga: Waktu Pertemuan Prabowo dengan Megawati Tunggu Hasil Komunikasi Kedua Partai

Yusril tak mempersoalkan upaya kubu Prabowo-Gibran yang kini gencar membangun komunikasi dengan parpol kubu lawan. Ia pun bercerita bahwa suatu ketika dirinya pernah dimintai pendapat oleh Prabowo soal keinginan untuk merangkul parpol kubu lawan ini. Namun, saat itu tidak jelas partai mana yang akan disasar.

”Jadi, kemungkinan pihak-pihak yang berada di luar koalisi juga diajak bergabung ke koalisi (Prabowo-Gibran) itu memang pernah ada,” tutur Yusril.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, bersama pimpinan Koalisi Indonesia Maju menggelar jumpa pers seusai keputusan Komisi Pemilihan Umum soal rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat nasional di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

Meski hal ini tak pernah dibicarakan di internal koalisi, Yusril meyakini, tak pernah ada resistensi di internal KIM soal upaya merangkul parpol pihak lawan. Koalisi pun menyadari bahwa upaya ini akan berkonsekuensi pada berkurangnya alokasi jatah kursi menteri yang seharusnya didapat parpol pendukung Prabowo-Gibran yang lama.

”Ini konsekuensi dari keinginan kita untuk menjaga persatuan nasional. Jadi, kemungkinan bagi kami untuk rekonsiliasi itu ada. Tetapi, apakah akan semuanya (diajak berkoalisi) sehingga tidak ada lagi yang tersisa di luar kabinet? Saya pikir, memang harus tetap ada (partai) di luar kabinet supaya pemerintahan ini seimbang. Jadi, tidak perlu ditarik semua,” tutur Yusril.

Ajakan bergabung

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Mardiono mengakui ada ajakan dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan untuk bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran. Ajakan itu disampaikan secara informal oleh Airlangga dan Zulkifli dalam kesempatan yang terpisah.

Ini konsekuensi dari keinginan kita untuk menjaga persatuan nasional. Jadi, kemungkinan bagi kami untuk rekonsiliasi itu ada.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Suasana halalbihalal yang diselenggarakan Partai Golkar di Jakarta, Senin (15/4/2024) malam.

Namun, Mardiono enggan mengungkapkan kapan pertemuan tersebut. Hal yang pasti, pertemuan antara dirinya dan Airlangga, khususnya, tidak hanya terjadi pada acara halalbihalal di Kantor DPP Golkar, Senin (15/4/2024) malam.

”Secara obrolan dalam suatu pembicaraan, ya, tentu itu ada. Misalnya, pembicaraan Golkar dengan PPP itu, kan, menatapi sebuah perjalanan di negeri ini yang cukup panjang. Kita berangkulan untuk memperkuat bahwa kemudian nanti tujuan untuk menyejahterakan rakyat itu agar cepat tercapai,” katanya.

Baca juga: Mardiono Akui PPP Diajak PAN dan Golkar Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono juga tak memungkiri akan segera menjalin komunikasi dengan Prabowo setelah MK memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto (kanan) bersama Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat saat menyerahkan amicus curiae yang diajukan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Selasa (16/4/2024).

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, tradisi silaturahmi merupakan sesuatu yang baik sebagai bangsa. Namun, saat ini sengketa hasil Pilpres 2024 masih berproses di MK. Selain itu, mereka juga melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Oleh karena itu, pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan dilakukan setelah tahapan proses di MK dan gugatan di PTUN selesai. Hasto menegaskan, PDI-P mempersoalkan pemilu demi kedaulatan rakyat. Hal itu menjadi skala prioritas terpenting saat ini.