Tak Ada ”Lockdown”, Pemerintah Tetap Percaya Solusinya Disiplin Pembatasan Jarak

Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan perintah Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada kebijakan ”lockdown” untuk Indonesia. Pemerintah percaya solusinya disiplin pembatasan jarak.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo (tengah) saat menyampaikan keterangan pers terkait pembetukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kantor BNPB, Jakarta, Sabtu (14/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan penegasan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia tidak memberlakukan karantina atau lockdown. Yang dibutuhkan saat ini adalah kesadaran kolektif bahwa virus korona Covid-19 berbahaya, menular dari orang ke orang, dan penularannya mudah serta cepat.

”Mari kita bersama-sama melaksanakan disiplin nasional dengan menjaga jarak, tidak membuat kerumunan atau pertemuan dengan jumlah orang yang banyak. Hanya disiplin secara nasional yang membuat kita selamat,” kata Doni Monardo dalam percakapan dengan Kompas di Jakarta, Minggu (22/3/2020).

Doni menegaskan, apa pun status keadaan yang dibuat tidak akan berhasil tanpa disiplin dalam menentapkan pembatasan sosial atau social distancing. ”Yang berhasil adalah yang disiplin. Yang tidak berhasil adalah yang tidak disiplin,” kata Doni.

ISTIMEWA TRANSJAKARTA

Penumpang menunggu kedatangan bus transjakarta dengan membuat jarak. Sesuai anjuran pemerintah, untuk menekan persebaran virus korona, salah satu cara yang bisa diterapkan adalah menerapkan social distancing. Di angkutan umum, kebijakan itu diterapkan dengan membatasi jarak antarpenumpang, baik di stasiun maupun halte, juga di dalam bus dan kereta.

Pembatasan sosial yang sudah dilakukan pemerintah-pemerintah daerah adalah meliburkan sekolah dan perkuliahan, imbauan untuk tidak melaksanakan kegiatan beribadah secara beramai-ramai, seperti shalat Jumat berjemaah, menyerukan bekerja dari rumah, serta menutup tempat-tempat hiburan, seperti bioskop dan taman hiburan untuk sementara waktu.

Baca juga: Berpacu Mencegah Krisis Korona

Perintah Presiden tentang pembatasan sosial, menurut Doni, harus dapat diterjemahkan kepala daerah masing-masing. Apabila ada yang tidak mematuhi seruan tersebut, misalnya tetap mengadakan kegiatan yang mengundang kerumunan orang, dapat dikenai teguran.

Saat ini pemerintah memberlakukan pembatasan sosial terbatas. Tempat-tempat yang melayani kebutuhan dasar masyarakat, seperti pasar, masih diizinkan beroperasi. Juga lalu lintas barang kebutuhan sehari-hari.

”Kita dalam situasi perang melawan virus korona. Harus satu komando. Komando tertingginya adalah Presiden. Patuhi apa yang diserukan Presiden karena hanya itu yang bisa menyelamatkan kita dengan belajar dari negara-negara lain,” kata Doni.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Petugas memuat ke atas mobil bak terbuka alat penyemprot dan tong plastik berisi cairan disinfektan yang akan didistribusikan ke Kecamatan Semampir di halaman Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/3/2020).

Doni menambahkan, dia telah bertemu dengan Komnas HAM dan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Semua setuju mengenai pembatasan sosial dan tidak melakukan pertemuan atau berkumpul di ruang umum.

Kita dalam situasi perang melawan virus korona. Harus satu komando. Komando tertingginya adalah Presiden. Patuhi apa yang diserukan Presiden karena hanya itu yang bisa menyelamatkan kita.

Terkait rencana pemerintah mendatangkan obat flu avigan dan chloroquine, Doni mengatakan, pemberian obat tersebut hanya untuk pasien yang sakit tak akan diresepkan sembarangan. Dia juga mengingatkan bahwa pemberian avigan dan chloroquine  tidak akan efektif jika tak disertai disiplin pembatasan sosial.

”Obat avigan dan chloroquine tidak akan berhasil menghentikan virus Covid-19 tanpa disertai pembatasan sosial. Obat hanya diberikan kepada pasien yang sakit, tidak dapat diresepkan sembarangan,” ujar Doni.

”Update” kasus

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, Sabtu (21/03/2020), mengatakan, hingga  sore kemarin, total ada 450 kasus pasien Covid-19 atau positif virus korona di Indonesia. Sementara korban yang telah meninggal di Indonesia akibat Covid-19 sebanyak 38 orang.

”Ada penambahan kasus baru sebanyak 81 orang sehingga total kasus ada 450 orang,” ujar Achmad Yurianto. Angka ini bertambah 81 kasus dari pengumuman Jumat lalu sebanyak 369 kasus.

Kompas/Wawan H Prabowo

Juru Bicara Penanganan Korona Achmad Yurianto memberikan keterangan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, terkait perkembangan kasus korona di Indonesia dan dunia, Rabu (11/3/2020).

Secara umum kasus Covid-19 terjadi di 17 provinsi. Provinsi DKI Jakarta tercatat menjadi wilayah dengan jumlah pasien terbanyak, yakni 267 kasus. Hingga hari Minggu ini, jumlah kasus positif Covid-19 di DKI sebanyak 304 orang dengan rincian, 29 orang meninggal, 177  tengah menjalani perawatan, 77 orang menjalani isolasi mandiri, dan 21 orang dinyatakan sembuh.

Achmad Yurianto mengatakan, data soal pasien Covid-19 telah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya mereka diharapkan melakukan pelacakan potensi penularan dari pasien yang dinyatakan positf. Menurut Achmad Yurianto, dari pelacakan tersebut, pemerintah akan melakukan sejumlah rapid test menggunakan alat-alat yang sudah didatangkan dari China.

Presiden Jokowi sebelumnya dalam konferensi pers di Istana Negara juga mengatakan, pemerintah telah melakukan rapid test sebagai upaya mengetahui indikasi awal apakah seseorang positif terinfeksi Covid-19 atau tidak.

”Pemerintah memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemetaan menunjukkan indikasi paling rawan terinfeksi Covid-19.  Pemerintah telah memutuskan melakukan desentralisasi tes, yang memberikan kewenangan kepada laboratorium yang telah ditunjuk Kementerian Kesehatan,” kata Presiden.

Baca juga: ”Rapid Test” Dimulai Hari Ini

Presiden mengatakan, rapid test sudah dilakukan di wilayah yang tinggi kasusnya, seperti di Jakarta Selatan. ”Memang sudah dilakukan sore hari ini di wilayah yang dulu sudah diketahui ada kontak, trekking dari pasien-pasien yang positif, sehingga dari situlah didatangi dari rumah ke rumah untuk dites. Memang ada prioritas, kami memprioritaskan wilayah yang menunjukkan indikasi paling rawan, di Jakarta Selatan,” kata Presiden.