Data Kartu Prakerja Diselaraskan agar Tidak Tumpang Tindih

Manfaat Kartu Prakerja dan jumlah penerimanya diperluas. Datanya diselaraskan agar tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan sosial lainnya.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menambah manfaat dan cakupan program Kartu Prakerja untuk mencukupi kebutuhan hidup pekerja yang pemasukannya tergerus akibat dampak pandemi Covid-19. Implementasi program senilai Rp 20 triliun itu harus selektif dan diselaraskan dengan program-program bantuan sosial lainnya agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Kartu Prakerja yang semula ditujukan untuk lulusan SMA/SMK kini diprioritaskan untuk para pekerja yang pemasukannya tergerus akibat Covid-19. Para penerima manfaat adalah mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan tanpa digaji (unpaid leave), dan yang gajinya dipotong akibat kondisi keuangan perusahaan yang terpukul dampak pandemi.

Program ini juga akan diberikan kepada para pelaku usaha kecil dan mikro serta sektor informal yang mengalami kesulitan berusaha sehingga pemasukannya merosot.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui telekonferensi di Jakarta, Rabu (1/4/2020), mengatakan, Kartu Prakerja  ditujukan untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi beban hidup pekerja dan pelaku usaha yang terkena dampak Covid-19. Untuk itu, pemerintah menambah manfaat serta cakupan program.

”Ini menjadi instrumen pemberian insentif kepada pekerja yang mengalami penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, serta pelaku usaha kecil menengah dan informal yang kesulitan berusaha,” kata Airlangga.

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja sesuai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Alokasi anggaran Kartu Prakerja ditambah menjadi Rp 20 triliun. Setiap peserta program akan mendapat insentif Rp 2,55 juta selama empat bulan. Jumlah itu terdiri dari insentif pelatihan Rp 600.000 per bulan dan insentif tambahan pascaprogram Rp 150.000 yang diberikan tiga kali. Selain itu, peserta juga menerima manfaat biaya kelas pelatihan daring Rp 1 juta.

Pemerintah juga memperluas jumlah peserta program, dari sebelumnya 2 juta orang per tahun menjadi 5,6 juta orang. Setiap minggu, pemerintah membuka pendaftaran untuk kapasitas 164.872 orang. Adapun skema program tetap sama seperti sebelumnya, yakni peserta program menjalani kelas-kelas pelatihan secara daring dan mendapat insentif selama empat bulan. Setiap peserta hanya bisa mengikuti program sebanyak satu kali.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan, inventarisasi data dan koordinasi lintas kementerian/lembaga penting untuk memastikan berbagai bantuan sosial diberikan merata dan tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Apalagi, saat ini sudah ada tiga program jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah untuk menangani Covid-19.

Selain Kartu Prakerja, ada Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta program jaring pengaman sosial lainnya dengan alokasi anggaran tambahan Rp 30,8 triliun yang sedang disiapkan untuk mengantisipasi dampak lanjutan pandemi Covid-19.

Baca juga: Tekan Laju Angka Kemiskinan dari Imbas Covid-19

”Di atas kertas, program ini sudah baik, tetapi persoalannya selalu terletak pada teknis penerapannya. Pemerintah harus benar-benar selektif menyaring penerima manfaat. Jangan sampai overlapping dengan jenis program bantuan sosial yang lainnya lalu ujung-ujungnya luput melindungi semua kelompok masyarakat,” kata Timboel.

Verifikasi

Direktur Kemitraan Kartu Pra kerja Panji W Ruky mengatakan, persoalan tumpang tindih data menjadi perhatian Komite Kartu Prakerja. Oleh karena itu, seleksi akan dilakukan secara ketat.

Semua data calon peserta yang masuk akan dicek silang dengan Kementerian Sosial untuk memastikan tidak ada kesamaan data. Dengan demikian, masyarakat tidak menerima bantuan sosial hingga dua kali. ”Kami akan lakukan verifikasi ulang, sehingga seharusnya bisa mencegah risiko adanya peserta yang menerima manfaat dobel dari program lain,” kata Panji.

Kompas/Wawan H Prabowo

Perantau yang akan pulang ke kampung halaman antre memasukkan barang ke dalam bagasi bus di Terminal Pasar Lembang, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (28/3/2020). Meski telah ada imbauan untuk tidak pulang kampung sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19, mereka tetap bersikeras balik ke kampung halaman karena di perantauan tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebijakan pemerintah menerapkan anjuran jaga jarak fisik, menghindari keramaian, dan bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19 menyebabkan banyak kegiatan ekonomi terhenti.

Ia mengatakan, Kartu Prakerja ditujukan bagi masyarakat yang belum termasuk dalam skema program PKH dan Kartu Sembako milik Kemensos. ”Untuk masyarakat lapis bawah, sudah ada programnya. Jadi kami menyasar yang di luar itu. Kkami mendahulukan masyarakat yang belum menerima bansos apa pun,” ujarnya.

Ada dua jalur untuk mendata penerima Kartu Prakerja. Pertama, melalui pendaftaran terbuka secara langsung di laman Prakerja.go.id yang akan dibuka pada pekan kedua April 2020. Kedua, melalui data usulan calon penerima program yang sedang disusun sejumlah kementerian. Setiap calon penerima akan melewati seleksi dari Komite Kartu Prakerja sesuai syarat dan urgensi kebutuhan.

Beberapa kementerian yang sedang menyiapkan data, antara lain, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,  Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Itu merupakan sektor yang dinilai paling terdampak Covid-19.

Panji mengatakan, peserta dari jalur pendaftaran terbuka ataupun pendataan kementerian akan mendapat perlakuan yang sama dan diseleksi ulang. ”Program ini terbuka luas untuk semua pekerja informal yang terdampak, apa pun pekerjaannya. Akan tetapi, kami pasti akan menyeleksi lagi, baik yang mendaftar sendiri maupun yang diusulkan kementerian, tidak ada yang didahulukan,” ujar Panji.

Program ini terbuka luas untuk semua pekerja informal yang terdampak.