Libatkan Pelaku UMKM dalam Rantai Distribusi Pangan

Adanya bantuan bagi masyarakat miskin saat PSBB menjadi angin segar bagi masyarakat. Namun, pemerintah juga perlu memikirkan implikasi bagi pedagang bahan pokok yang terdampak Covid-19.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Suasana di toko bahan pokok di Blok III Lantai I Pasar Raya Padang, Padang, Sumatera Barat, Selasa (10/3/2020). Menjelang berlakunya pembatasan sosial berskala besar pada Jumat (10/4/2020) pekan ini, pemerintah diminta mengantisipasi adanya lonjakan permintaan sejumlah komoditas pangan. Meski stok pangan dinyatakan cukup, sumber pasokan alternatif patut dipersiapkan.

Berdasarkan catatan Kompas, stok sejumlah komoditas pangan, antara lain beras, gula, minyak goreng, dan bawang putih, tergolong cukup. Misalnya, stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang tergolong aman, yakni mencapai 29.628 ton, sementara stok gula 500 ton dan akan tiba 1.000 ton.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan stok pangan, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat dilibatkan sebagai bagian dari rantai distribusi. Selain untuk melancarkan alur logistik kebutuhan pokok, ekonomi pelaku UMKM pun dapat ditingkatkan.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

”Gerakan Tolong-menolong Sembako Covid-19”, Selasa (31/3/2020), di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Nana (34), pedagang bahan pokok di Pasar Bukit Duri Puteran, Jakarta Selatan, mengatakan, omzet dalam tiga pekan terakhir menurun hingga 70 persen. Sebelum adanya pandemi Covid-19, ia dapat meraup omzet Rp 5 juta per hari, tetapi sekarang hanya sekitar Rp 1,5 juta per hari.

Penjualan kebutuhan pokok pun melambat. Sebagai contoh, apabila pada hari biasa ia dapat menjual 50 kilogram (kg) beras dalam satu hari, kini tiga hari pun penjualan masih di bawah 50 kg. Harga gula pun diakuinya masih tinggi, yaitu Rp 19.000 per kg dari harga normal Rp 12.000 per kg.

”Orang-orang, kan, sekarang lebih memilih untuk tidak datang ke pasar secara langsung. Jadi jelas pasar sekarang sepi. Saya saja yang biasanya tutup pukul 18.00 sekarang pukul 14.00 sudah tutup,” kata Nana saat dihubungi Kompas, Rabu (8/4/2020).

Baca juga : PSBB Berlaku Jumat Pekan Ini

Menjelang pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Nana menyadari keadaan pasar akan bertambah sepi. Untuk itu, ia berharap pemerintah dapat melibatkan pelaku UMKM, termasuk dirinya untuk menjadi bagian dari rantai distribusi pangan sehingga penjualan bahan pokok di tokonya pun dapat membaik.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Sejak pertengahan Februari 2020, komoditas gula di Padang merangkak naik hingga mencapai Rp 17.000 per kilogram.

Begitu pun yang diharapkan Udin (45), pedagang bahan pokok di Pasar Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Ia menyatakan siap membantu pemerintah dalam mendistribusikan kebutuhan pokok saat PSBB diberlakukan.

Sebab, meski pengiriman dan stok kebutuhan pokok hingga saat ini masih aman dan lancar, tidak diiringi dengan daya beli masyarakat. Keadaan ini membuat omzet menurun hingga 70 persen.

Beras, kata Udin, apabila dalam sehari bisa menjual 6 karung beras atau setara 300 kg, sekarang paling hanya menjual 50 kg per hari. Telur pun yang biasanya dalam sehari dapat dijual hingga 10 peti, sekarang hanya 2 peti per hari.

”Memang, kan, sekarang PD Pasar Jaya memfasilitasi adanya penjualan daring, tetapi tidak terlalu banyak berubah, yang berbelanja tetap hanya langganan. Paling yang membeli lewat daring hanya satu orang,” kata Udin.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Stok beras di Dapur Umum Kementerian Sosial Peduli Dampak Covid-19 di Kompleks Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Kalibata, Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra PG Talattov, menilai, dalam hal penyaluran bantuan sosial (bansos), para pelaku UMKM yang menjual kebutuhan pokok dapat diberdayakan. Pemerintah dapat menyerap stok pangan yang mereka jual untuk penyaluran bansos.

Dengan begitu, tidak hanya masyarakat yang terbantu, para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 pun ikut terbantu. ”Sebab, kalau masyarakat menerima bantuan langsung dari pemerintah, artinya para pelaku UMKM yang menjual bahan pokok juga akan mengalami penurunan penjualan. Pemerintah perlu memikirkan implikasi ke sana,” ucap Abra.

Merata

Berdasarkan catatan Kompas, khusus untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi (Jabodetabek), pemerintah menyiapkan bansos bagi 4,1 juta keluarga miskin. Bantuan untuk 1,1 juta keluarga disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sementara sisanya ditanggung pemerintah pusat.

Baca juga : Bantuan Mulai Dikucurkan

Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan pembagian 200.000 paket kebutuhan pokok untuk masyarakat terdampak pembatasan sosial berskala besar senilai Rp 200.000. Paket ini dibagikan sebelum bansos khusus disalurkan ke Jabodetabek.

Untuk bansos khusus, bagi warga Jabodetabek akan diberikan dalam bentuk bahan pokok senilai Rp 600.000 per bulan. Bansos yang diberikan selama tiga bulan berturut-turut ini akan disalurkan dua minggu lagi.

Menurut Abra, distribusi sebaran stok pangan harus dipastikan merata. ”Kalau Jakarta dikatakan cukup, tetapi sebaran tidak merata, ada wilayah di kecamatan atau kotamadya yang kekurangan, itu berakibat warga bisa ke daerah lain sehingga tetap mendorong orang ke luar rumah,” katanya.

Kompas/Riza Fathoni

Pekerja mendistribusikan beras di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ), Cipinang, Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Dalam penyaluran bansos, kata Abra, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan stok atau kebutuhan dasar secara nasional dan memastikan distribusi dari alokasi bansos. Sebab, dengan penerapan PSBB, akan membuat adanya penyedotan stok pangan nasional ke Jakarta.

”Pemerintah harus dapat memastikan distribusi dari stok pangan itu merata. Jangan sampai daerah lain malah terjadi kelangkaan kebutuhan pokok yang membuat kenaikan harga di berbagai daerah,” ucap Abra.

Baca juga : Pemerintah Segera Gelontorkan Bansos

Pembatasan pembelian kebutuhan pokok, kata Abra, juga patut dipertimbangkan kembali oleh pemerintah. Upaya ini untuk mencegah terjadinya kelangkaan dan penimbunan kebutuhan pangan.