Pemerintah Targetkan 10.000 Tes PCR Per Hari
Pemerintah menargetkan dapat melakukan tes PCR setidaknya 10.000 per hari. Hal ini penting untuk mendeteksi orang yang positif Covid-19 dan segera menanganinya, baik melalui isolasi mandiri maupun perawatan di RS.
JAKARTA, KOMPAS — Pengujian infeksi Covid-19 melalui PCR atau polymerase chain reaction dan tes usap segera diperluas. Pemerintah menambah peralatan uji yang berbasis reaksi berantai polimerase. Diharapkan, ke depan, kapasitas pemeriksaan PCR bisa mencapai 10.000 per hari.
Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya supaya setidaknya 10.000 tes PCR bisa dilakukan setiap hari di Indonesia.
”Saya ingin tes PCR ini betul-betul bisa diperluas jangkauannya dan mengurangi tumpukan pemeriksaan sampel terutama di daerah episentrum,” kata Presiden saat memberikan pengantar rapat terbatas terkait perkembangan Covid-19 di Indonesia, Senin (13/4/2020). Ratas diselenggarakan secara telekonferensi dengan Presiden Jokowi dari Istana Merdeka dan anggota kabinet lain di kantor masing-masing.
Saya ingin tes PCR ini betul-betul bisa diperluas jangkauannya dan mengurangi tumpukan pemeriksaan sampel, terutama di daerah episentrum.
Tes PCR untuk menguji hasil pengambilan spesimen dengan cara usap yang dijalani warga yang diduga kontak dengan pasien Covid-19 atau pasien yang diduga terinfeksi Covid-19 awalnya hanya ditangani Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan. Namun, Balitbang Kemenkes hanya mampu menangani 200 sampel per hari. Pemerintah kemudian mengizinkan Lembaga Penelitian Biologi Molekuler Eijkman dan Pusat Penyakit Tropis Universitas Airlangga untuk juga menangani sampel-sampel terkait Covid-19.
Pada 19 Maret 2020, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menerbitkan surat keputusan yang memungkinkan balai-balai besar laboratorium kesehatan di daerah dan laboratorium di beberapa rumah sakit daerah menjadi laboratorium jejaring pemeriksaan Covid-19. Namun, pemeriksaan masih dinilai terbatas. Sejak awal Maret sampai 11 April, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat pemeriksaan hampir 20.000 sampel. Sampel ini, kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, berasal dari 40 laboratorium di seluruh Indonesia. Adapun sampai Senin (13/4/2020) pagi, sudah sekitar 26.500 sampel yang diuji.
Kementerian BUMN kini mengadakan 18 alat tes PCR dan diperkirakan bisa dipasang dalam beberapa hari. Jika satu alat tes bisa menguji 500 sampel, diharapkan dalam satu hari bisa dicek 9.000 sampel.
Peningkatan tes PCR secara masif, kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam keterangan pers secara daring seusai ratas, sangat penting untuk mengetahui warga yang terinfeksi virus korona baru, SARS-Cov-2. Dengan demikian, bisa dilakukan upaya seperti isolasi mandiri atau rujukan ke rumah sakit tertentu.
Saat ini, menurut Doni, jumlah laboratorium yang mengerjakan tes PCR hampir mencapai angka 78. Selain dibantu Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia melalui Lembaga Eijkman, Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan mendorong laboratorium-laboratorium swasta untuk berpartisipasi.
Selain itu, tambah Doni, untuk tambahan 18 unit uji PCR ini pemerintah akan mengupayakan supaya ketersediaan reagen juga sebanding dengan kebutuhan. ”Reagen perlu kita upayakan maksimal karena puncak (Covid-19) di Indonesia (diperkirakan) adalah lima-enam minggu yang akan datang. Gugus tugas juga sudah menerima dari swasta yang bekerja sama dengan BUMN dan mendapat dukungan dari Menkes,” tuturnya.
Baca juga: Sebanyak 20.000 Sukarelawan Membantu Penanganan Covid-19
Integrasi data
Presiden juga meminta supaya ada integrasi data dan informasi terkait Covid-19. Dengan demikian, jumlah pasien dalam pengawasan, orang dalam pengawasan, pasien positif Covid-19, pasien sembuh, dan pasien meninggal menjadi jelas dan terdata dengan baik. Selain itu, informasi yang terbuka akan memudahkan masyarakat.
Di sisi lain, Presiden juga mengingatkan supaya ada peningkatan pelayanan kepada warga yang sakit ataupun kepada para dokter dan tenaga medis. Menteri Kesehatan diminta untuk mengatur supaya pasien Covid-19 tak melulu dirawat di rumah sakit. Untuk pasien Covid-19 dengan kondisi ringan atau sedang bisa diisolasi di Wisma Atlet, sedangkan untuk pasien dengan kondisi ringan bisa mengisolasi diri secara mandiri.
Bahkan, pasien bisa memanfaatkan aplikasi telemedicine yang ada. Hal ini sekaligus mengurangi risiko yang dihadapi para tenaga medis dan dokter. Pasien bisa berkonsultasi dengan dokter serta mendapatkan resep dan obat melalui aplikasi rintisan yang diibaratkan Presiden sebagai rumah sakit tanpa dinding.
”Sekarang beberapa perusahaan aplikasi teknologi sudah masuk dan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Dari yang sebelumnya hanya 4 juta, sekarang sudah mencapai lebih dari 15 juta pengguna aplikasi. Ini sangat bagus,” tutur Presiden Jokowi.
Sekarang beberapa perusahaan aplikasi teknologi sudah masuk dan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Dari yang sebelumnya hanya 4 juta, sekarang sudah mencapai lebih dari 15 juta pengguna aplikasi. Ini sangat bagus
Hanya pasien yang membutuhkan penanganan intensif yang dibawa ke rumah sakit. Dengan demikian, kekurangan sarana rumah sakit dan tenaga perawat bisa diatasi.
Sejauh ini, untuk mengatasi kekurangan dokter, kata Doni, diberikan surat akreditasi dan pelatihan dokter kepada 2.900 orang dokter muda. Tenaga dokter juga diprioritaskan supaya bisa praktik langsung di lapangan dibantu sukarelawan yang jumlahnya sudah hampir mencapai 18.000 orang.
Untuk melindungi para dokter dan tenaga medis, sebanyak sekitar 690.000 alat pelindung diri (APD) sudah didistribusikan ke rumah-rumah sakit di daerah ataupun kepada dokter yang praktik di daerah. Ventilator juga akan terus ditingkatkan produksinya termasuk bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi, badan riset, dan peneliti.
Baca juga: Presiden: Gotong Royong Hadapi Covid-19
Gotong royong dan saling menjaga di komunitas-komunitas terkecil masyarakat juga sangat diperlukan. Warga bisa membantu tetangganya yang sedang mengisolasi diri secara mandiri dan bukan mengucilkannya. Warga yang mudik ke kampung halaman juga harus mengarantina dirinya secara mandiri.
Di sisi lain, pemerintah tetap meminta masyarakat terus menggunakan masker saat berinteraksi dengan orang lain dan menjaga jarak. Untuk warga yang belum patuh dengan ketentuan PSBB, anggota TNI/Polri ataupun sesama warga bisa mengingatkan. Hal ini diperlukan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.
Sebab, kata Doni, rantai penularan paling banyak terjadi akibat orang tanpa gejala, tetapi positif Covid-19. Mereka ini belum sempat diperiksa dan berkeliling daerah serta berinteraksi dan menulari kelompok lain, apalagi kelompok rentan seperti lansia dan warga yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, tumor, kanker, dan asma.
Sejauh ini, beberapa daerah telah menerapkan PSBB. Selain DKI Jakarta, daerah ini adalah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten; Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat; serta Kota Pekanbaru.
Adapun beberapa daerah lain yang mengajukan PSBB, kata Doni, diminta untuk menyempurnakan kesiapan daerahnya terlebih dahulu. Sebab, ada daerah yang meminta PSBB, tetapi alokasi yang disiapkan masih belum sesuai dengan kebutuhan. ”Tidak kami tolak, hanya kami minta disempurnakan.” tambah Doni.