Tunda Pelatihan Program Kartu Prakerja, Alihkan untuk Insentif
Dalam situasi saat ini, apakah pas melakukan kelas pelatihan? Kelas-kelas itu sebaiknya ditunda dulu karena lebih cocok untuk masa pemulihan. Sekarang ini, yang penting, bagaimana pekerja bisa memenuhi kebutuhan hidup.
Oleh
Agnes Theodora
·4 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo
Para perantau yang akan pulang ke kampung halaman antre memasukkan barang ke dalam bagasi bus di Terminal Pasar Lembang, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (28/3/2020). Meski telah ada imbauan untuk tidak pulang kampung sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19, mereka tetap bersikeras balik ke kampung halaman karena di perantauan tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
JAKARTA, KOMPAS — Fasilitas kelas pelatihan dalam program Kartu Prakerja senilai Rp 1 juta dinilai tidak relevan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Masyarakat yang kehilangan sumber nafkah lebih membutuhkan bantuan insentif untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ketimbang pelatihan. Untuk itu, pemerintah diminta menunda penyelenggaraan pelatihan daring itu dan mengalihkannya untuk menambah besaran insentif peserta.
Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Siregar saat dihubungi di Jakarta, Senin (13/4/2020), mengatakan, skema program Kartu Prakerja seperti yang saat ini berlaku berpotensi memboroskan anggaran negara dan belanja yang tidak efektif. Hal itu karena ada biaya Rp 1 juta per peserta yang akan disalurkan ke perusahaan penyedia kelas pelatihan, bukan ke peserta program itu sendiri.
”Kami harap tolong dipikirkan dalam situasi seperti sekarang ini, apakah pas melakukan kelas pelatihan? Kelas-kelas itu sebaiknya ditunda dulu karena lebih cocok untuk masa pemulihan nanti. Sekarang ini, yang penting, bagaimana pekerja bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dulu,” kata dia.
Kelas-kelas itu sebaiknya ditunda dulu karena lebih cocok untuk masa pemulihan nanti. Sekarang ini, yang penting, bagaimana pekerja bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dulu.
Saat ini, setiap penerima Kartu Prakerja akan mendapat paket manfaat total senilai Rp 3.550.000 yang terdiri atas bantuan biaya pelatihan sebanyak Rp 1 juta untuk membayar biaya pelatihan satu kali atau lebih. Seluruh kelas pelatihan itu diselenggarakan melalui platform digital sebagai mitra pelaksana program kartu.
Insentif akan ditransfer melalui rekening bank atau dompet elektronik milik peserta. Insentif terdiri dari dua bagian, yaitu Rp 600.000 yang diberikan setelah menuntaskan pelatihan pertama dan akan diberikan selama empat bulan sehingga bernilai total Rp 2,4 juta.
Kedua, insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 yang akan diberikan sebanyak tiga kali sehingga bernilai total Rp 150.000. Secara keseluruhan, setiap peserta akan mendapat insentif Rp 2,55 juta dalam empat bulan.
Menurut Alamsyah, jumlah itu masih sangat kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup para pekerja yang kehilangan nafkah. Apalagi, banyak pekerja yang berstatus sebagai perantau dan tidak memiliki rumah tetap. Mereka harus membayar biaya kontrak rumah atau indekos setiap bulan secara rutin.
”Dialihkan saja dulu, pemerintah harus benar-benar memahami realita keadaan di lapangan seperti apa. Jangan sampai program ini hanya semata-mata jadi harapan palsu ke pekerja, tetapi tidak efektif menjawab persoalan,” ujarnya.
Survei Badan Pusat Statistik pada 2019 mencatat, rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (purchasing power parity) sebesar Rp 11,3 juta. Mengacu pada rata-rata itu, maka per bulan, masyarakat mengeluarkan Rp 941.666 untuk bertahan hidup.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengemukakan, insentif Rp 600.000 dalam program Kartu Prakerja jelas tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan selama pandemi. Jika dibagi rata, Rp 600.000 per bulan artinya Rp 20.000 per hari.
Jumlah itu bahkan tidak cukup untuk biaya makan satu orang sebanyak dua kali sehari. Apalagi, untuk menghidupi satu keluarga.
”Harga kebutuhan pokok seperti pangan, lalu kebutuhan papan, seperti kontrakan rumah dan indekos, saja sudah cukup besar biayanya. Jadi, ini memang kemungkinan tidak akan cukup,” tuturnya.
Kompas/Bahana Patria Gupta
Calon penerima mengakses situs Prakerja.go.id untuk mendaftar program Kartu Prakerja di Posko Layanan Pendampingan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Dengan Kartu Prakerja, penerima program yang kuotanya mencapai 164.000 peserta akan mendapat pelatihan dan manfaat sebesar Rp 3.550.000 per orang selama 4 bulan. Program tersebut akan bermanfaat bagi pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 yang di Jawa Timur jumlahnya 50.051 pekerja.
Timboel memahami, Kartu Prakerja diberikan hanya untuk membantu para pekerja, bukan memastikan mereka memiliki kemampuan finansial yang sama seperti sebelum Covid-19. Namun, setidaknya, insentif itu harus bisa memenuhi kebutuhan dasar para pekerja.
Apalagi, mengingat mereka juga tidak akan mendapat bantuan sosial lainnya dari pemerintah. ”Kartu Prakerja ini harus memperhatikan status orang itu, misalnya, yang masih lajang, maka nilai bantuannya lebih rendah dari yang sudah berkeluarga,” kata Timboel.
Senada dengan asosiasi pekerja, asosiasi pengusaha meminta pemerintah untuk bisa menambah insentif bagi pekerja. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, usulan itu sudah beberapa kali disampaikan ke pemerintah, tetapi tidak disetujui.
”Tapi kami masih minta ini didiskusikan lagi. Sebab, kalau uangnya Rp 1 juta untuk pelatihan, mohon maaf, bukan kenapa-kenapa, tapi kan uangnya justru lari ke trainer, padahal teman-teman pekerja sangat membutuhkan uang saat ini,” kata Hariyadi.
Kalau uangnya Rp 1 juta untuk pelatihan, mohon maaf bukan kenapa-kenapa, tapi kan uangnya justru lari ke trainer, padahal teman-teman pekerja sangat membutuhkan uang saat ini.
Jaminan pascapandemi
Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Raden Soes Hindharno mengatakan, pemerintah terus mengkaji skema Program Kartu Prakerja mengikuti kondisi terkini. Meski demikian, skema kelas pelatihan dan insentif ditujukan untuk memberi jaminan bagi pekerja agar mereka lebih mudah mencari kerja pasca pandemi.
Ia mengibaratkan Kartu Prakerja seperti memberi ikan sekaligus mengajarkan cara memancingnya. ”Kalau hanya memberi ikan, begitu ikannya habis, tidak bisa memancing untuk cari ikan lagi. Tapi, kalau diajarkan cara memancing, meski ikan habis pun bukan masalah, karena bisa dipancing lagi,” kata Soes.
Diharapkan, dengan tambahan kompetensi, pascapandemi ini berlalu, pekerja bisa cepat mencari kerja lagi. Bahkan, ujarnya, para pekerja yang saat ini kehilangan nafkah juga akan diajarkan kewirausahaan.
Jadi, meskipun nanti perusahaan enggan merekrut karyawan baru karena kondisi ekonomi lesu, pekerja korban Covid-19 tetap bisa membuka usaha sendiri.
”Namanya uang pasti akan habis. Tetapi, seandainya Covid ini reda dan banyak sektor usaha masih lesu, setidaknya pekerja kita sudah punya kompetensi untuk bertahan,” ucapnya.
