Larangan Mudik, Akses Tol Hanya untuk Logistik

Larangan mudik tidak membolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah Jabodetabek, khususnya. Tol hanya akan dibuka untuk kendaraan logistik.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Petugas gabungan berjaga di tempat pemeriksaan kepatuhan masyarakat terhadap aturan saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jalan Raya Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (18/4/2020). Ada tujuh tempat pemeriksaan yang disebar di sejumlah titik di Tangerang Selatan untuk pengawasan PSBB ini. Selain pengguna jalan raya, tempat pemeriksaan ini juga memeriksa kendaraan yang keluar dari jalan tol.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memberlakukan larangan mudik pada saat Ramadhan dan Idul Fitri per 24 April 2020. Larangan mudik itu ditetapkan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, dan Bekasi, serta wilayah-wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar, dan wilayah zona merah Covid-19. Adapun jalan tol hanya diperuntukkan bagi kendaraan logistik.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, larangan mudik ini akan berlaku efektif pada 24 April 2020. ”Untuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei 2020,” ujarnya dalam rapat terbatas tentang Pembahasan Antisipasi Mudik 2020 melalui telekonferensi di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Luhut menambahkan, larangan mudik tidak membolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah Jabodetabek, khususnya. Namun, lalu lintas orang di dalam Jabodetabek masih diperbolehkan.

Transportasi massal di dalam Jabodetabek, seperti KRL, juga tidak akan dihentikan. Langkah ini guna mempermudah masyarakat yang tetap bekerja, seperti tenaga kesehatan dan layanan kebersihan rumah sakit.

”Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, bersama Polri/TNI dan kementerian/lembaga terkait, akan segera melakukan persiapan teknis operasional di lapangan, termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambat. Dalam hal ini, jalan tol tidak akan ditutup, tetapi dibatasi hanya untuk kendaraan logistik,” katanya.

Jalan tol tidak akan ditutup, tetapi dibatasi hanya untuk kendaraan logistik.

Baca juga: Pemerintah Larang Mudik, Bakal Ada Sanksi bagi yang Nekat Melanggar

Menurut Luhut, pemerintah juga mulai menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat, khususnya untuk wilayah Jabodetabek. Seluruh hal yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial juga harus segera berjalan. Untuk itu, pemerintah memutuskan melarang mudik pada tahun ini.

”Strategi pemerintah adalah strategi yang dalam istilah militer dikenal dengan strategi yang bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Jadi, kita tidak ujug-ujug. Semua harus dipersiapkan secara matang dan cermat,” kata Luhut.

Baca juga: Meski Dilarang, Mudik Masih Berpotensi Terjadi

Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, masih ada 13 persen warga berkeras melaksanakan mudik meskipun sudah ada imbauan pemerintah untuk tidak melakukan mudik.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Jodi Mahardi mengemukakan, pintu tol hanya akan dibuka untuk kendaraan logistik. Adapun sanksi akan diatur lebih lanjut dalam produk hukum yang sedang disiapkan.