Di Tengah Pembatasan Transportasi, Kementerian Perhubungan Kaji Mobilitas Pebisnis
Di tengah pembatasan, Kementerian Perhubungan mengkaji pemberian izin transportasi untuk kegiatan bisnis. Kementerian juga menyiapkan enam kluster penerbangan internasional dengan satu tujuan, yaitu hanya Jakarta.
Oleh
FX Laksana AS
·4 menit baca
Jumarto Yulianus
Petugas mempersilahkan truk tangki pengangkut bahan bakar minyak untuk melintasi Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, saat berlaku jam malam pembatasan sosial berskala besar, Minggu (26/4/2020). Jam malam PSBB di Banjarmasin berlaku dari pukul 21.00 sampai pukul 06.00 Wita.
JAKARTA, KOMPAS — Setelah dinyatakan sembuh dari Covid-19, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengikuti rapat terbatas secara telekonferensi yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Senin (27/4/2020).
Seusai rapat, ia menyampaikan, Kementerian Perhubungan sedang mengkaji pemberian izin transportasi untuk kegiatan bisnis. Diskresi ini diambil untuk menjaga keberlangsungan kegiatan usaha di tengah pembatasan transportasi guna penanggulangan Covid-19.
”Jadi yang boleh berjalan itu, sesuai arahan Presiden, mereka yang berbisnis, bukan yang mudik,” kata Budi Karya Sumadi dalam keterangan pers melalui telekonferensi seusai rapat di Jakarta, Senin (27/04/2020).
Rapat terbatas dipimpin Presiden Joko Widodo itu membahas tentang penanggulangan Covid-19. Tersambung melalui telekonferensi di kantor masing-masing sejumlah menteri dan kepala lembaga negara. Di antaranya adalah Menteri Sosial Juliari Batubara dan Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 Doni Monardo.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat peresmian runway atau landasan pacu ke-3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (23/1/2020).
”Ada permintaan agar pebisnis diperkenankan naik pesawat. Saya bilang monggo. Tapi protokol kesehatan harus tetap, jangan di kami supaya ada fairness. Kami hanya menyediakan penerbangannya saja. Saya minta ada satu pimpinan dari Pak Doni (Satuan Tugas Penanganan Covid-19) yang mengatur itu,” kata Budi.
Meski demikian, Budi melanjutkan, pemerintah harus mempertimbangkan asas kesetaraan. Jika penerbangan untuk kegiatan bisnis diperbolehkan, diskresi serupa sebaiknya berlaku untuk moda transportasi lain.
”Jadi, kalau berlaku untuk udara, juga berlaku di semua moda dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi, (penegakan protokol kesehatan) jangan di kami. Kami tinggal angkut saja. Ini penting, kalau tidak diatur, akan membuat peraturan goyang,” kata Budi lagi.
Jangan kaku
Selain itu, Budi melanjutkan, di sejumlah daerah mobilitas transportasi angkutan logistik tidak diperbolehkan. Sementara Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyeraban Covid-19 dan Permenhub Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 memberi ruang diskresi untuk itu.
Pesawat diparkir di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Minggu (26/4/2020). Mulai 25 April 2020 hingga 31 Mei 2020, semua penerbangan domestik dilarang mengangkut penumpang dari dan ke wilayah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan/atau zona merah.
”Saya bilang kepada kapolda-kapolda, kita jangan kaku dong. Masak bakul bawang tidak boleh jalan. Dikasih dong. Protokol silakan diatur, tapi jangan dibuat kaku. Nah, sekarang ini, infonya dibuat kaku, tidak boleh. Kami sudah nyatakan, ada diskresi dan memang ada ruang diskresi dalam pasal permenhub,” kata Budi.
Budi menegaskan, sejauh ini tidak ada deviasi sedikit pun atas perintah Presiden tentang angkutan logistik. Buktinya, tidak ada penurunan jumlah angkutan barang, kecuali udara. Hal yang turun adalah okupansi penumpang. Adapun angkutan logistik darat, termasuk kereta api, masih naik 15 persen.
Budi juga menambahkan, saat ini Kementerian Perhubungan sedang menyiapkan enam kluster penerbangan, yakni Amerika Serikat, Jepang, Korea, China, Timur Tengah, dan Eropa. Tujuannya hanya satu, yakni Jakarta. Selanjutnya, protokol kesehatan agar disiapkan. ”Tapi satu titik. Kalau titiknya banyak, nanti komplikasi,” kata Presiden.
Sementara itu, sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, memasuki hari kedua implementasi larangan mudik, Sabtu (25/4/2020), masih banyak warga yang tetap mencoba-coba meninggalkan Jakarta untuk mudik ke kampung halaman. Selain menggunakan moda transportasi pribadi, ada warga yang kucing-kucingan estafet menggunakan kombinasi moda transportasi umum.
Larangan mudik yang berlaku sejak 24 April hingga akhir Mei itu bertujuan mencegah penyebaran Covid-19. Larangan mudik berlaku bagi warga dari wilayah zona merah Covid-19, daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan daerah aglomerasi wilayah PSBB.
Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Polri, pada Sabtu sore, ada sekitar 1.100 kendaraan mencoba keluar dari Jakarta, dipantau dari sejumlah titik sekat. Jumlah itu terdiri dari kendaraan pribadi dan angkutan umum. Jumlah ini turun daripada sehari sebelumnya, yakni sekitar 3.000 kendaraan. Sepeda motor belum termasuk dalam data itu.
”Sudah ada penurunan angka kendaraan yang diminta berputar balik ke Jakarta. Kami harapkan dari hari ke hari masyarakat makin tertib,” ujar Kepala Bagian Operasional Korps Lalu Lintas Polri Komisaris Besar Benyamin, Kompas (25/4).
Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak semua elemen masyarakat untuk menjadikan target nihil pasien Covid-19 sebagai tekad bersama dan sebisa mungkin diwujudkan dengan cepat. Tekad ini penting diwujudkan untuk mencegah terjadi kebuntuan akibat penghentian aktivitas perekonomian yang berlarut-larut.
Kompas/Heru Sri Kumoro
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengenakan masker bertuliskan MPR-1 saat hadir dalam peluncuran MPR Peduli Covid-19 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2020).
”Sangat berbahaya jika penerapan pembatasan sosial berlarut-larut. Durasi pembatasan sosial yang berkepanjangan tidak hanya memenjarakan masyarakat di rumah masing-masing, tetapi juga akan menuntun semua orang ke dalam perangkap kebuntuan yang bisa menyebabkan penderitaan berkepanjangan,” katanya.
Kebuntuan dimaksud karena tidak ada lapangan kerja yang tersedia walaupun semua orang ingin bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau upah. Pada gilirannya yang terjadi kemudian adalah menggelembungnya jumlah warga miskin. Untuk menghindari kebuntuan, dia mengajak masyarakat Indonesia untuk sama-sama memutus rantai penularan Covid-19.
”Jika ingin tidak terjadi kebuntuan akibat terhentinya aktivitas perekonomian, masyarakat Indonesia harus berambisi segera memulihkan semua sendi dinamika kehidupan. Syaratnya, harus ditumbuhkan kesadaran dan keinginan memutus rantai penularan Covid-19 secara bersama,” ujarnya dalam rilis yang diterima Kompas.
