Pemerintah Rancang Stimulus Sektoral

Para menteri bidang ekonomi diinstruksikan merancang stimulus ekonomi bersifat sektoral akibat Covid-19. Sasarannya antara lain subsektor tanaman pangan dan energi yang mencatatkan pertumbuhan negatif akibat pandemi.

KOMPAS/Lasti Kurnia

Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga dari kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua dari kiri), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri), Ketua OJK Wimboh Santoso (kanan), dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto (kedua dari kanan) memberikan keterangan terkait Stimulus Kedua Penanganan Dampak Covid-19 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menteri bidang ekonomi untuk merancang stimulus ekonomi yang bersifat sektoral. Sasarannya antara lain subsektor tanaman pangan dan sektor energi yang mencatatkan pertumbuhan negatif di triwulan I tahun 2020.

”Saya minta menteri-menteri di bidang ekonomi memperhatikan angka-angka yang saya sampaikan secara detail. Mana saja sektor dan subsektor yang mengalami kontraksi paling dalam dan dicarikan stimulusnya. Dengan demikian, program stimulus ekonomi betul-betul harus kita buat dan harus tepat sasaran, dan bisa mulai merancang skenario pemulihan di setiap sektor dan subsektor,” kata Presiden Jokowi pada pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Baca juga : Stimulus Global Meredam Dampak Korona

Sidang melalui telekonferensi itu membahas mengenai sidang kabinet paripurna tentang pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Tersambung dari kantor masing-masing adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, menteri Kabinet Indonesia Maju, dan kepala sejumlah lembaga negara.

Saya minta menteri-menteri di bidang ekonomi memperhatikan angka-angka yang saya samapaikan secara detail. Mana saja sektor dan subsektor yang mengalami kontraksi paling dalam dan dicarikan stimulusnya. Dengan demikian, program stimulus ekonomi betul-betul harus kita buat dan harus tepat sasaran, dan bisa mulai merancang skenario pemulihan di setiap sektor dan subsektor.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Reklame neon boks menayangkan kartun imbauan Presiden Joko Widodo untuk tidak mudik guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2020). Sejumlah maskapai yang beroperasi di bandara tersebut tidak lagi melayani penerbangan penumpang, tetapi hanya pelayanan kargo barang.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Presiden Jokowi menuturkan, sejumlah subsektor tumbuh negatif pada triwulan I-2020, di antaranya  subsektor tanaman pangan, yakni -0,31 persen.

”Hati-hati dengan angka ini. Sekali lagi hati-hati dengan angka-angka ini. FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) memperingatkan terjadinya krisis pangan. Artinya, sektor pangan harus digenjot agar berproduksi, tetapi dengan protokol kesehatan yang baik,” ujar Presiden.

Sektor lain yang tumbuh negatif adalah energi. Sektor yang mencakup pertambangan, minyak, gas, dan panas bumi tersebut tumbuh -0,08 persen. Situasi sama dialamai subsektor angkutan udara sebesar -0,08 persen, industri barang logam dan komputer sebesar -0,07 persen, subsektor penyedian akomodasi sebesar -0,03 persen, dan industri mesin dan peralatan sebesar -0,03 persen.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia per triwulan I-2020 adalah 2,97 persen atau turun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, yakni 5,07 persen. Sejumlah negara mengalami pertumbuhan negatif. Misalnya China sebesar -6,8 persen dan Italia -4,95 persen.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Sukarelawan menata kantong yang berisi berbagai macam kebutuhan pokok untuk dibagikan kepada warga miskin di sekitar Kampung Nelayan Tambaklorok, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2020). Bantuan itu diberikan kepada kelompok warga yang kesulitan secara ekonomi selama pandemi Covid-19.

Meskipun profil pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong baik, Presiden Jokowi mengingatkan tentang indeks manufaktur Indonesia mengalami kontraksi terdalam dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Indeks Indonesia adalah 27,5. Sementara Malaysia 31,3, Vietnam 32,7, dan Filipina 31,6.

”Hati-hati soal ini. Agar dicarikan solusi dan jalan agar kontraksi ini bisa kita perbaiki,” kata Presiden Jokowi.

Dari sisi pengeluaran, Presiden menambahkan,  konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah menjadi basis pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan. Masing-masing tumbuh 2,84 persen dan 3,74 persen.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan agar penyaluran bantuan sosial dan program padat karya tunai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dipastikan sudah berjalan pekan-pekan ini.

Jaga keberlangsungan dunia usaha

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga antre dengan membatasi jarak saat hendak mengambil bantuan pangan nontunai di Kantor Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2020). Bantuan Rp 200.000 yang disalurkan melalui rekening Bank BNI tersebut diberikan antara lain untuk membantu perekonomian warga yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan tersebut diberikan kepada sedikitnya 1.800 warga di kecamatan itu. Warga yang mengambil bantuan tersebut diwajibkan mengenakan masker, mencuci tangan, dan melakukan pembatasan jarak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan secara virtual di hari yang sama menyatakan, fokus ketiga pemerintah di masa pandemi adalah menjaga keberlangsungan dunia usaha. Hal ini ditempuh melalui pemberian sejumlah insentif fiskal dan sejumlah kelonggaran.

UMKM mungkin sudah kita cover dengan policy, kemarin, pembebasan dari cicilan utang dan memberikan subsidi bunga dan sekarang fokus pemerintah adalah kebutuhan modal kerja.

Salah satu sasaran insentif adalah pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). ”UMKM mungkin sudah kita cover dengan policy, kemarin, pembebasan dari cicilan utang dan memberikan subsidi bunga dan sekarang fokus pemerintah adalah kebutuhan modal kerja,” kata Sri Mulyani sebagaiamana dikutip dari situs resmi Kemenkeu.

Baca juga : Stimulus Pengaman Sosial-Ekonomi

Sampai hari ini, masih mengutip situs resmi Kemenkeu, pemerintah masih mengkaji kebutuhan modal kerja bagi UMKM. Sri Mulyani berpandangan, modal kerja dibutuhkan untuk menyambung hidup dan bertahan bagi UMKM.

HUMAS PEMKOT SURABAYA

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak hanya memberikan petunjuk agar pedagang dan pembeli menjaga jarak, tidak bersentuhan. juga menata barang milik pedagang di Pasar Pucang Anom, Minggu (26/4/2020).