Presiden Jokowi: Warga Belum Terima Bansos Segera Lapor RT dan RW
Presiden Jokowi meminta data bantuan sosial bagi warga tak mampu atau warga terdampak Covid-19 terus diperbaiki. Warga berhak yang belum terdaftar, diminta melapor ke RT dan RW agar bisa menerima bansos gelombang kedua
Oleh
Nina Susilo
·4 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Pemerintah mengakui data penerima bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19 ataupun warga tidak mampu belum sempurna. Karena itu, warga diharapkan melapor kepada RT dan RW agar namanya dimasukkan ke dalam data penerima bantuan sosial tahap kedua.
”Data itu masih bisa diperbaiki, tetapi saya kira nanti pada tahapan kedua, bulan depan, akan lebih baik lagi,” tutur Presiden Joko Widodo seusai memantau penyerahan bantuan sosial tunai kepada warga Kota Bogor di kantor pos, Jalan Juanda, Bogor, Rabu (13/5/2020) pagi.
Hadir pula dalam peninjauan ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menjelaskan, bantuan sosial tunai dan berbagai skema jaring pengaman sosial, seperti Program Keluarga Harapan, kartu sembako, dan bantuan langsung tunai desa diharap mampu menjangkau sekitar 55 persen penduduk Indonesia, baik yang kurang mampu maupun yang terdampak pandemi Covid-19.
Dengan begitu, diharapkan bansos bisa menguatkan daya beli masyarakat dan konsumsi domestik segera kembali normal. Namun, Presiden Jokowi juga mengakui, pandemi Covid-19 yang relatif mendadak dan memukul hampir semua sektor kehidupan membuat ada warga yang belum masuk dalam data penerima bantuan sosial.
Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat yang belum masuk dalam daftar penerima bansos agar melapor kepada RT dan RW. Dengan demikian, bisa dimasukkan dalam daftar penerima tahap kedua. Presiden Joko Widodo menegaskan masih ada cadangan untuk bansos yang disiapkan.
Sementara itu, Juliari juga menambahkan, data penerima bansos akan terus diperbaiki bersama pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah daerah diharap mengakomodasi warga terdampak yang belum masuk dalam data.
Masyarakat yang belum masuk dalam daftar penerima bansos diharap melapor kepada RT dan RW. Dengan demikian, bisa dimasukkan dalam daftar penerima tahap kedua.
”Kami juga masih akan mengakomodasi (warga yang belum masuk data). Kami sadar tahap pertama masih saja ada kekurangan, ada data yang tumpang tindih, tahap kedua dengan koordinasi lebih baik, bisa teratasi lebih baik,” kata Juliari.
Di Kota Bogor, tambah Bima Arya, warga bisa mengecek nama dan nomor induk kependudukan (NIK)-nya di aplikasi SALUR (Sistem Kolaborasi dan Solidaritas untuk Rakyat). Data bisa diakses melalui laman http://salur.kotabogor.go.id/. Bila belum masuk daftar sebagai penerima bansos, warga bisa mengajukan diri untuk masuk pada tahap berikut.
Pemerintah Kota Bogor terus membersihkan data dengan mencoret data ganda, dan memasukkan nama warga yang belum terdaftar sebagai penerima bansos. ”Bila slot (bansos dari pemerintah pusat dan daerah) sudah maksimal, kami alihkan ke program keluarga asuh yang akan kita luncurkan besok. Ini dana dari warga untuk warga. Satu keluarga membantu satu keluarga,” tutur Bima.
Sejauh ini, di Kota Bogor terdapat 159.162 keluarga yang menerima bantuan, baik dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemkot Bogor. Sebanyak 23.000 dari jumlah tersebut ditangani Pemkot Bogor, sisanya adalah penerima bansos dari pemerintah pusat dan Pemprov Jabar.
Adapun secara keseluruhan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, pemerintah pusat menyiapkan alokasi bantuan sosial tunai untuk sembilan juta orang. Bansos tunai ini diberikan kepada warga terdampak Covid-19 yang tidak termasuk penerima Program Keluarga Harapan ataupun kartu sembako (bantuan pangan nontunai/BPNT). Bansos tunai sebesar Rp 600.000 dan diberikan selama tiga bulan.
Protokol kesehatan
Dalam penyaluran bansos tunai di kantor pos ini, warga penerima mengenakan masker dan mengantre dari luar kantor pos. Petugas mengecek suhu tubuh mereka sebelum masuk. Cairan pembersih tangan dan masker juga disediakan dekat pintu masuk kantor pos.
Di dalam, mereka menunggu di kursi-kursi yang telah disiapkan dengan jarak tertentu sebelum menerima bansos tunai di gerai yang ada. Presiden Jokowi pun mengapresiasi ketertiban dan kerapian penyaluran bansos ini.
Penerima bansos tunai, Devinda (24) warga Kelurahan Cibogor, Kota Bogor merasa bansos tunai sangat bermanfaat. Sebab, dia sudah sebulan lebih dirumahkan. Toko tempatnya bekerja di Jalan Suryakencana sudah sebulan lebih tutup dan dia tak mendapatkan gaji. Sementara itu, bayinya masih berusia lima bulan dan suaminya bekerja sebagai sopir.
Untuk mendapatkan bansos tunai, Devinda dikoordinasi ketua RT yang memintanya mengisi formulir dan menyerahkan salinan kartu keluarga. Sekitar dua minggu setelah pendataan, Rabu subuh, dia mendapatkan selebaran berisi undangan untuk mengambil dana bansos tunai di kantor pos.
Devinda juga berharap lebih banyak lagi warga yang mendapatkan bansos. Menurut dia, masih banyak warga kurang mampu yang belum menerima bansos.
Pardi (42), warga Gang Teksan, Bogor, juga bersyukur menerima bansos tunai. Sebab, setelah wabah Covid-19, pendapatannya tak menentu, padahal dia menghidupi istri dan empat orang anak. Pardi yang sehari-hari bekerja sebagai pengantar makanan di sebuah restoran, dulu bisa bekerja tujuh hari seminggu dengan pendapatan Rp 100.000-150.000 per hari. Kini, Pardi hanya bekerja tiga hari seminggu dengan pendapatan Rp 50.000 per hari.