Pusat Harus Berani Larang Politisasi Bansos

Buntut dari politisasi bantuan sosial, sejumlah gubernur mulai tegas melarang bupati dan wali kota memolitisasi bansos bagi warga terdampak Covid-19. Larangan itu seharusnya disampaikan Mendagri sebagai wakil pusat.

DOKUMENTASI HUMAS KEMENSOS

Menteri Sosial Juliari P Batubara, hingga Senin (4/5/2020), blusukan ke beberapa daerah di DKI Jakarta untuk menyerahkan bantuan sosial berupa bahan kebutuhan pokok bagi warga yang terkena dampak Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah gubernur mulai tegas melarang bupati dan wali kota di daerah masing-masing memolitisasi bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19. Seyogianya, larangan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah pusat agar menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama di 270 daerah penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak tahun ini.

Hingga Selasa (12/5/2020), setidaknya ada dua gubernur yang mengeluarkan surat edaran berisi larangan penggunaan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik. Selain Gubernur Riau Syamsuar, yang suratnya ditandatangani pada 8 Mei, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga mengeluarkan surat edaran terkait larangan itu pada 5 Mei. Surat ditujukan kepada para bupati dan wali kota di wilayah masing-masing.

Baca juga : Publik Menolak Politisasi Bansos

Isi surat edaran kedua gubernur itu relatif sama, di antaranya meminta kepala daerah tak memanfaatkan bansos, baik dari APBN maupun APBD, untuk kepentingan politik. Pada bansos juga dilarang mencantumkan nama dan foto kepala daerah dan wakilnya. Cukup logo dan nama kabupaten atau kota.

Isi surat edaran kedua gubernur itu relatif sama, di antaranya meminta kepala daerah tak memanfaatkan bansos, baik dari APBN maupun APBD, untuk kepentingan politik. Pada bansos juga dilarang mencantumkan nama dan foto kepala daerah dan wakilnya. Cukup logo dan nama kabupaten atau kota.

Kompas/Jumarto Yulianus

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina (memegang mikrofon) memberikan pengarahan saat penyerahan bantuan sosial berupa paket bahan kebutuhan pokok dan uang tunai Rp 250.000 kepada warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (28/4/2020). Bantuan diberikan sebagai jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

Saat dihubungi, Selasa (12/5/2020), Syamsuar mengatakan, peringatan itu sangat penting agar jadi perhatian kepala daerah yang ikut Pilkada 2020. Di Riau, ada sembilan kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada tahun ini. ”Beberapa potensi lanjut dikhawatirkan adanya penyalahgunaan hal itu (bansos). Jangan sampai APBD atau APBN dipakai untuk kepentingan politik. Tak tepat momennya dan tak etis,” ujarnya.

Syamsuar menambahkan, langkahnya dilakukan menyusul Badan Pengawas Pemilu mengingatkan larangan serupa. Menteri Dalam Negeri sebenarnya mengeluarkan surat edaran berisi upaya preventif agar kepala daerah sebagai petahana tak menyalahgunakan wewenangnya. Namun, SE Nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tak meliputi politisasi bansos.

”Kalau di daerah, kan, kami paham. Sebab, kalau ada kepala daerah yang ditangkap atau ditahan, kan, membuat kita malu juga,” katanya.

Ditingkatkan ke pusat

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengapresiasi langkah dua gubernur itu. Namun, langkah tersebut tak lengkap jika hanya dilakukan dua gubernur. Karena itu, seyogianya, larangan politisasi bansos bisa ditingkatkan jadi surat edaran mendagri selaku pelaksana pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

Kompas/Wawan H Prabowo

Petugas mengarahkan warga yang ingin mencairkan bantuan sosial tunai di Kantor Pos Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (25/4/2020).

”Banyak kepala daerah yang bandel atau gubernur yang tak peduli dengan fungsi wakil pemerintah pusat, apalagi dia juga mau maju lagi. Jadi, SE gubernur itu harus ditingkatkan,” ujar Djohermansyah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah 2010-2014 Kemendagri menegaskan, pusat dapat memberhentikan pemimpin daerah yang memolitisasi bansos. Payung hukumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Langkah kedua gubernur itu sebaiknya diikuti gubernur lainnya agar pengawasan tak hanya bergantung pada pusat. Sebab, gubernur itu wakil pusat di daerah.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menambahkan, langkah kedua gubernur itu sebaiknya diikuti gubernur lainnya agar pengawasan tak hanya bergantung pada pusat. Sebab, gubernur itu wakil pusat di daerah.

Baca juga : Dinilai Publik Belum Optimal, Pengawasan Politisasi Bansos Jadi PR Bawaslu

Sementara itu, anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, menyampaikan, pihaknya menunggu KPU menetapkan tanggal penetapan calon agar bisa menindak kepala daerah yang memolitisasi bansos. ”Harus ada penetapan calon lebih dahulu,” kata Fritz.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Alwan Ola Riantoby mengatakan, daripada sibuk mencari payung hukum untuk menjerat dan menindak dugaan politisasi bansos, penyelenggara pemilihan sebaiknya fokus pada pendidikan pemilih. Kekuatan pemilih dalam pilkada semestinya bisa dioptimalkan lewat pendidikan pemilih untuk menolak politisasi bansos pada masa Covid-19.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) berupa bahan kebutuhan pokok di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (23/4/2020). Selain kebutuhan pokok, pemerintah juga menyalurkan paket bansos tunai masing-masing Rp 600.000 selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi Covid-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek.