Indonesia Belum Memenuhi Syarat Melonggarkan Pembatasan Sosial

Indonesia dinilai belum memenuhi syarat untuk dapat melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Pelonggaran kebijakan itu dikhawatirkan justru kembali memicu ledakan jumlah kasus Covid-19.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Warga yang terkena razia jam malam bersiap melakukan kerja bakti di halaman Markas Polres Kota Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (17/5/2020). Petugas gabungan merazia 116 warga karena melanggar jam malam dan memberikan sanksi sosial berupa kerja bakti membersihkan fasilitas umum. Masih banyak warga yang melanggar walau PSBB di Sidoarjo sudah masuk tahap kedua.

JAKARTA, KOMPAS — Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar untuk membangkitkan aktivitas ekonomi hanya dapat dilakukan jika pandemi terkendali. Indikator epidemiologi ini bisa diukur jika dilakukan tes massal dan penelusuran kontak. Namun, hal itu belum optimal dilakukan pemerintah.

”Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan, negara yang bersiap melonggarkan intervensi harus memenuhi syarat. Wabah harus bisa dikendalikan berdasarkan data epidemiologi yang terukur,” kata Beben Benyamin, epidemiolog Indonesia, pengajar di School of Health Sciences University  of South Australia,  dalam diskusi yang diadakan Laporcovid-19.org, Minggu (17/5/2020).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan, negara yang bersiap melonggarkan intervensi harus memenuhi syarat. Wabah harus bisa dikendalikan berdasarkan data epidemiologi yang terukur.

Syarat lain dari WHO ialah negara itu bisa mengidentifikasi pusat penularan dan klusternya, lalu mengisolasi kontak berisiko. ”Kita harus memiliki kapasitas dan sistem untuk merespons dan merawat yang sakit,” kata Beben.

Baca juga : Perluas Kriteria Pemeriksaan Covid-19

Ia mencontohkan, Australia yang bersiap melonggarkan karantina wilayah kini hanya memiliki 20 kasus baru per hari. Pemerintahnya juga mengetahui lokasi sumber penularan dan tak ada kasus impor di negara itu. ”Hal ini bisa dilakukan setelah melakukan hampir 1 juta tes atau sekitar 3 persen populasi, dan melakukan pembatasan ketat, termasuk menutup semua penerbangan dengan negara lain,” ujar Beben.

Di Indonesia, meski sejumlah pejabat mengatakan kurva melandai, datanya tak menunjukkan hal itu. Data kasus baru di Indonesia juga sulit menjadi ukuran karena keterbatasan dan keterlambatan tes. ”Tes kita hanya 4.000-5.000 per hari dan total baru ada 0,4 tes per 1.000 orang, lebih rendah daripada negara dengan level ekonomi setara atau lebih lemah, seperti Vietnam, Bangladesh, serta Malaysia,” kata Beben.

Maka, Indonesia dinilai belum memenuhi syarat untuk melonggarkan intervensi. Tri Maharani, dokter emergency dari Kediri, Jawa Timur, menuturkan, skala wabah sulit diketahui karena pemeriksaan terbatas dan penelusuran kontak minim.

Menurut dia, pemeriksaan Covid-19  di Jawa Timur memerlukan waktu sekitar 10 hari sampai keluar hasilnya sehingga banyak pasien meninggal sebelum diperiksa spesimennya. Pelonggaran pembatasan sosial dikhawatirkan kembali memicu ledakan wabah.

Di Jawa Barat, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tingkat provinsi akan berakhir, Selasa (19/5/2020). PSBB akan dilanjutkan berskala parsial di sejumlah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyebaran Covid-19.

Kelanjutan PSBB parsial diputuskan dievaluasi berdasarkan kajian Gugus Tugas Covid- 19 Jabar. Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, hasil evaluasi menjadi dasar keputusan bupati atau wali kota untuk melanjutkan PSBB atau tidak.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah kendaraan, baik roda empat maupun roda dua, dari arah Jakarta diperiksa dan dimintai keterangan perjalanan di pos pemeriksaan Tim Gabungan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Cianjur di sekitar Puncak Pass, perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu (17/5/2020). Pemeriksaan ini untuk menyekat arus lalu lintas dari arah Jakarta, khususnya bagi para pemudik yang melintasi jalur Puncak.

Data akurat

Irma Hidayana yang menginisiasi Laporcovid19.org berharap pemerintah jangan melonggarkan intervensi demi ekonomi tanpa data akurat. Pemerintah didorong membuka data secara transparan agar warga tidak meremehkan pandemi. Dari data yang dikumpulkan di 345 kabupaten/kota di 19 provinsi, jumlah orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan yang meninggal sebanyak 3.833 orang.

Baca juga : Data Covid-19 Sengkarut Membuat Persoalan Makin Kusut

Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, Minggu, kasus kematian bertambah 59 jiwa menjadi total 1.148 pasien meninggal dari 17.514 kasus positif Covid-19. Adapun 4.129 pasien sembuh.

Jawa Timur mengalami penambahan lebih dari 100 pasien Covid-19 dalam sehari. Semua kabupaten/kota di Jatim ditemukan kasus Covid-19.

Ketua Gugus Tracing Satgas Covid-19 Jatim Kohar Hari Santoso mengakui, situasi wabah memang belum mereda. Grafik belum memperlihatkan situasi membaik meski ada sebagian wilayah yakni Surabaya Raya dan Malang Raya yang sedang melaksanakan PSBB

Jumlah gugus atau kluster penularan terus bertambah. Saat pekan pertama, baru ada 5 kluster dan kini sudah 76 kluster. Seluruh kabupaten/kota di Jatim yang berjumlah 38 wilayah sudah ditemukan warga positif Covid-19. (AHMAD ARIF/MUHAMMAD IKHSAN MAHAR/AMBROSIUS HARTO/TATANG MULYANA SINAGA/IQBAL BASYARI)