Penyaluran Bansos Besar-besaran Dilakukan Lima Hari Jelang Lebaran

Presiden Jokowi menginstruksikan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) terkait dampak Covid-19 dipercepat dan dipermudah. Lima hari jelang Lebaran 2020, bansos akan disalurkan besar-besaran.

SEKRETARIAT KEPRESIDENAN

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas percepatan penanganan dampak Covid-19 dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Penyaluran bantuan sosial, baik berupa paket bahan kebutuhan pokok maupun uang tunai untuk masyarakat terdampak Covid-19, bakal dipercepat. Pemerintah akan menyalurkan bantuan secara besar-besaran pada lima hari terakhir menjelang Lebaran 2020.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas membahas percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang digelar virtual, Senin (18/5/2019), menginstruksikan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dipercepat dan dipermudah.

”Terkait penyaluran bansos tunai, paket sembako, dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa, sekali lagi saya minta prosesnya dipermudah. Prosesnya disederhanakan,” ujar Presiden Jokowi yang memimpin rapat dari Istana Merdeka, Jakarta.

Baca juga: Rp 5,6 Triliun Sepatutnya untuk Memperluas Bantuan Sosial

Untuk mengatasi dampak ekonomi Covid-19, pemerintah menyiapkan berbagai program jaring pengaman sosial. Salah satunya bansos berupa paket bahan kebutuhan pokok untuk warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Ada pula bantuan langsung tunai (BLT) untuk 9 juta keluarga terdampak di luar Jabodetabek, serta BLT Desa untuk masyarakat desa yang sumbernya berasal dari dana desa.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Warga mengantre saat mengambil bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial di Kantor Pos Padang, Padang, Sumatera Barat, Jumat (15/5/2020). Pembagian bantuan di sejumlah titik Kantor Pos Padang mengabaikan aturan jaga jarak minimal 1,5 meter sehingga dikhawatirkan menjadi sumber penularan Covid-19.

Berdasarkan laporan yang diterima dari para menteri, Presiden Jokowi menyebut baru 15 persen BLT Desa yang disalurkan ke warga desa yang kehilangan mata pencarian karena Covid-19. Begitu pula BLT untuk keluarga terdampak di luar Jabodetabek yang baru lebih kurang 25 persen tersalurkan.

Sinkronisasi data masyarakat terdampak yang sudah masuk daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan yang belum masuk DTKS menjadi kendala penyaluran BLT. Karena itu, Presiden meminta kementerian serta pemerintah daerah segera menyelesaikan validasi serta sinkronisasi masyarakat terdampak yang masuk  DTKS dan non-DTKS.

BLT sebesar Rp 600.000 per bulan itu diperuntukkan bagi masyarakat terdampak non-DTKS, yakni mereka yang belum menerima program bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

”Kalau masih ada masalah pada data yang belum sinkron antara DTKS, segera diselesaikan,” kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi: Salurkan Semua Bansos Pekan Ini

Tak hanya itu, Presiden juga menginstruksikan agar proses pencairan BLT Desa dipermudah. Kementerian diminta untuk memberikan fleksibilitas kepada pemerintah desa untuk mengambil kebijakan terkait pelaksanaan BLT Desa sesuai dengan situasi dan kondisi desa. Meski dipermudah, akuntabilitas penggunaan dana desa untuk bansos tetap harus dijaga.

Target 8,3 juta penerima

Kompas/Priyombodo

Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dalam jumpa wartawan virtual seusai ratas, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, data keluarga penerima manfaat BLT sudah selesai disusun. Dana yang akan disalurkan juga sudah tersedia. Terkait mekanisme penyaluran, PT Pos Indonesia siap menyalurkan dana itu dan tidak akan libur pada Idul Fitri 1441 H.

”Mengenai dana sudah kami hitung. Tidak ada masalah. Kemudian data keluarga penerima manfaat juga sudah final. Tadi malam sudah kami matangkan dengan Pak Mensos,” tuturnya.

Pemerintah, lanjut Muhadjir, akan melakukan penyaluran secara besar-besaran pada lima hari terakhir menjelang Lebaran. Ditargetkan, sebanyak 8,3 juta dari 9 juta keluarga penerima manfaat akan menerima BLT selama lima hari terakhir menjelang Idul Fitri. Adapun 700.000 keluarga lainnya baru bisa menerima BLT setelah Lebaran.

Pemerintah akan melakukan penyaluran secara besar-besaran pada lima hari terakhir menjelang Lebaran. Ditargetkan sebanyak 8,3 juta dari 9 juta keluarga penerima manfaat akan menerima BLT selama lima hari terakhir menjelang hari raya. (Muhadjir Effendy)

Sementara untuk BLT Desa, pemerintah menargetkan sudah bisa menyalurkan 70 persen bantuan pada lima hari terakhir sebelum Lebaran. BLT Desa merupakan jaring pengaman sosial terakhir yang diperuntukkan bagi warga desa terdampak Covid-19 yang tak menerima program bansos reguler maupun bansos khusus dari pemerintah pusat.

Tinjau penyaluran

Kompas

Presiden Joko Widodo menyapa keluarga penerima bantuan sosial khusus bagi warga terdampak Covid-19 di Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020).

Pada Senin pagi, Presiden Jokowi meninjau penyaluran paket bansos bahan kebutuhan pokok di Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penyaluran bansos berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

”Pagi hari ini saya ingin memastikan penyaluran sembako ke masyarakat khususnya di Jabodetabek. Tadi saya melihat masyarakat sudah menerima,” ujar Presiden, yang datang bersama Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P Batubara, serta Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara.

Sejak 20 April, pemerintah telah menyalurkan bansos paket bahan kebutuhan pokok dalam tiga tahap dari enam tahap yang direncanakan.

”Bantuan yang pertama sudah diterima, bantuan yang kedua sudah diterima, dan kemarin serta hari ini sudah diterima bantuan yang ketiga,” tuturnya.

Dari 1,2 juta keluarga penerima manfaat di Provinsi DKI Jakarta, setidaknya 961.000 orang di antaranya sudah menerima bansos paket sembako. Di Kelurahan Johar Baru, paket kebutuhan pokok dibagikan kepada 7.557 keluarga.