Rencana pemerintah membuka sembilan sektor perekonomian di tengah pandemi Covid-19 dinilai sudah tepat. Namun, penerapan protokol kesehatan tetap harus menjadi prioritas.
JAKARTA, KOMPAS — Pemenuhan protokol kesehatan dibutuhkan untuk memastikan aktivitas ekonomi di tengah pandemi Covid tetap aman. Teknologi juga berperan penting dalam menopang kemajuan di Indonesia mendefinisikan di masa mendatang.
Pandemi Covid-19 adalah masalah berat yang dialami semua orang di seluruh dunia. ”Jika kita, sebagai bangsa, bisa mendefinisikan industri atau ekonomi pasca-Covid itu seperti apa, kita akan maju,” kata Rektor Unika Atma Jaya Jakarta A Prasetyantoko, Kamis (18/6/2020).
Prasetyantoko mengatakan hal tersebut pada dialog bertajuk ”Prakondisi Pembukaan 9 Sektor Ekonomi”. Dialog yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebut ditayangkan di akun Youtube BNPB Indonesia.
Sebagai gambaran, sembilan sektor ekonomi yang masuk prakondisi pembukaan adalah pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, serta logistik dan transportasi barang.
Menurut Prasetyantoko, kemampuan Indonesia mengadopsi teknologi, seperti aplikasi-aplikasi sederhana untuk UMKM, cukup maju dibandingkan banyak negara lain. Dan, ke depan, teknologi pasti akan menjadi aspek penting.
”Dengan demikian, jika Indonesia bisa cepat mengadopsi teknologi secara intensif untuk banyak sektor yang kita memang kuat, kita akan memimpin di sana,” katanya.
Indonesia berkesempatan mengambil peran lebih dahulu dari negara-negara lain. Bahkan, dari negara maju sekalipun yang belum melihatnya sebagai suatu peluang atau memang tidak memiliki kelebihan.
Protokol kesehatan tetap merupakan hal penting yang harus dijalankan untuk memastikan keamanan aktivitas ekonomi. Selain itu, aspek teknologi ke depan akan menjadi tulang punggung penting.
”Para pelaku usaha yang sudah mengadopsi atau menggunakan teknologi akan menjadi ’penduduk asli’ perekonomian pascacovid-19. Sementara yang lain masih mencoba bermigrasi ke situ,” kata Prasetyantoko.
Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Raden Edi Prio Pambudi mengatakan, kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi ibarat dua sisi dari satu koin.
”Artinya harus berjalan efektif, beriringan, karena penyebaran virus ini telah membuat kegiatan usaha berhenti. Dan, tentu, akhirnya berdampak pada kondisi sosial ekonomi,” kata Raden Edi.
Penentuan sektor ekonomi yang akan dibuka lebih mengutamakan syarat kesehatan. Penghitungan risiko diambil dengan mengumpulkan data dan melihat aspek kesehatan serta aspek sosial ekonominya.
Aspek kesehatan bukan semata syarat umum, melainkan juga di setiap sektor. ”Artinya jangan sampai terjadi potensi kerumunan yang menyebabkan penularan. Bobot kedisiplinan pada sektor kesehatan lebih penting karena dengan nanti (sektor-sektor tersebut) dibuka pun ada syarat yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Selain potensi risiko penularan, hal yang dilihat pemerintah di sisi sosial ekonomi adalah kontribusi besar suatu sektor terhadap perekonomian, serapan tenaga kerja, dan keterkaitan langsungnya dengan sektor lain. Sebagai contoh, sektor transportasi barang yang membantu sektor pertanian, industri, dan lainnya.