Pemerintah tidak hanya memperkuat peran koperasi di sektor pembiayaan. Peran koperasi dan UMKM dalam rantai pasok dan kemitraan dengan perusahaan swasta juga diperkuat.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki (kiri) saat berdiskusi dengan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sai di Bandar Lampung, Lampung, Sabtu (25/7/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berkomitmen memperkuat kelembagaan dan peran koperasi. Beberapa upaya tengah dilakukan, seperti konsolidasi koperasi, serta penyaluran pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui koperasi.
Konsolidasi dalam koperasi dapat memudahkan pemberian dukungan bagi pelaku UMKM. Selain itu, koperasi dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta besar untuk bersama-sama menopang pelaku UMKM.
”Upaya ini juga termasuk dalam rangka pengembangan sumber daya setempat sebagai produk unggulan daerah, serta memperkuat peran koperasi dan UMKM dalam koridor rantai pasok,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melalui siaran pers saat berkunjung ke produsen dan eksportir rajungan, PT Siger Jaya Abadi, di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Sabtu (25/7/2020).
Dalam kesempatan itu, Teten menyatakan, nelayan mitra PT Siger Jaya Abadi akan diberi vokasi dan penguatan modal melalui koperasi. Permodalan ini akan disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB KUMKM) kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammdiyah (KSPPS BTM) Bina Masyarakat Utama.
Sebanyak 400 nelayan anggota KSPPS BTM tersebut menjadi bagian rantai pasok PT Siger Jaya Abadi sebagai pemasok rajungan.
Direktur Utama LPDB KUMKM Supomo menuturkan, KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama adalah mitra LPDB yang pada 2019 telah mendapat dana bergulir Rp 5 miliar. Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), koeprasi tersebut mengajukan kembali proposal dana bergulir untuk perkuatan permodalan usaha bagi para nelayan pemasok rajungan ke PT Siger.
Dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah mengalokasikan dana Rp 123,46 trilun bagi koperasi dan UMKM. Dana PEN ini akan digulirkan untuk subsidi bunga program kredit usaha rakyat (KUR) dan non-KUR sebesar Rp 35,28 triliun, insentif Pajak Penghasilan (PPh) final yang akan ditanggung pemerintah Rp 2,4 triliun, dan penjaminan modal kerja Rp 1 triliun.
Selain itu, dana tersebut digunakan juga untuk belanja imbal jasa penjaminan Rp 5 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi Rp 78,78 triliun, dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM senilai Rp 1 triliun.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VI, Mufti Anam, menyatakan, DPR berkomitmen mengawal pelaksanaan program PEN. Hal ini penting mengingat dana yang akan disalurkan bagi koeprasi dan UMKM sangat besar, yaitu Rp 123,46 triliun.
”Kami berharap agar dana yang akan disalurkan melalui program subsidi bunga, dana restrukturisasi penjaminan modal kerja, insentif PPh final UMKM, hingga pembiayaan koperasi, dapat disalurkan tepat sasaran,” ujarnya.
UMKM digital
Pemerintah menargetkan ada tambahan 2 juta UMKM yang menggunakan platform e-dagang hingga akhir 2020. Namun, digitalisasi UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya literasi digital dan infrastruktur.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Namun, pandemi Covid-19 telah menyebabkan penjualan produk UMKM menurun.
”Pembenahan UMKM terus dilakukan, di antaranya memperbanyak UMKM yang masuk ke ekositem daring. Saat ini, baru sekitar 8 juta atau 12,5 persen dari total 64 juta UMKM di Indonesia yang masuk ekosistem daring,” ujarnya dalam seminar daring bertajuk ”Investasi di Tengah Pandemi”, Sabtu.
Seorang pegawai tempat usaha pembuatan dan penjualan pernak-pernik ”kesukaan” memotret barang dagangan yang akan dijual secara daring di kiosnya di Pasar Santa, Jakarta Selatan, Selasa (20/7/2020). Untuk menyiasati sepinya penjualan secara temu muka akibat pandemi Covid-19, pelaku UMKM melakukan penjualan secara daring dengan memanfaatkan media sosial dan laman pemasaran e-dagang.
Menurut Luhut, Presiden telah meluncurkan program #Bangga Buatan Indonesia pada 14 Mei 2020. Dalam kurun 1,5 bulan sejak program itu digulirkan atau awal Juli 2020, tercatat lebih dari 1,2 juta unit UMKM masuk ke ekosistem digital dengan tingkat penjualan naik 2.100 persen.
Dengan program tersebut, UMKM yang masuk ke ekosistem digital ditargetkan meningkat dari 8 juta menjadi 10 juta UMKM. ”Ada sisi positif dari kejadian Covid-19. Kita membuat UMKM daring. Dana yang diberikan pemerintah ke UMKM cukup besar,” katanya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2F1ea57de1-0782-4998-9cc5-b2dedaca1251_jpg.jpg){kind=logo}
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2F73bd4181-8762-4154-8dfc-0c24207c287a_jpg.jpg){kind=logo}
