Pengawasan Perbankan dalam Pusaran Krisis

Keuangan

Pengawasan Perbankan dalam Pusaran Krisis

Untuk pertama kalinya pula saat perekonomian Indonesia dihantam krisis, tidak ada bank yang kolaps. Kondisi ini tentu akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Oleh M Fajar Marta
· 5 menit baca

Ilustrasi bank

Krisis 1997. Mata uang sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia, jatuh begitu dalam, menimbulkan kepanikan luar biasa di pasar keuangan. Rupiah makin terdepresiasi tatkala masyarakat berbondong-bondong menukarkan rupiahnya ke dollar, bahkan melarikannya ke luar negeri.

Korporasi-korporasi domestik yang memiliki utang besar dalam dollar AS bertumbangan karena tak mampu melunasi utangnya yang jatuh tempo. Kredit macet pun memukul perbankan. Bank-bank makin menderita karena mereka juga memiliki utang besar dalam dollar AS. Satu per satu bank akhirnya berjatuhan tatkala kepanikan nasabah memicu terjadinya rush.

Pada 1 November 1997, pemerintah pun melikuidasi 16 bank swasta nasional yang sudah menderita sakit parah. Berikutnya, 7 bank lagi dilikuidasi, 3 bank dibekukan, dan 4 bank lainnya diambil alih.

Dalam upaya penyelamatan perbankan, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas perbankan saat itu menggelontorkan dana talangan atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sekitar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Selanjutnya, pemerintah pun harus menerbitkan obligasi rekap senilai total Rp 430,4 triliun sebagai suntikan modal agar bank-bank bisa terus hidup dan beraktivitas normal.

Pendek kata, pada krisis 1997, Indonesia gagal melindungi perbankan dari terpaan krisis. Kejatuhan perbankan, yang merupakan jantung aktivitas perekonomian, akhirnya makin memperburuk kondisi saat itu.

Krisis 2008. Gelembung pasar keuangan global meledak, dipicu oleh merebaknya kasus gagal bayar subprime mortgage seiring tren kenaikan suku bunga di AS. Investor dan lembaga keuangan global yang terlibat dalam gelembung penjaminan dan sekuritisasi aset terseret dalam persoalan likuiditas yang sangat besar. Tak tanggung-tanggung, Lehman Brothers, raksasa finansial AS, pun bangkrut.

Krisis di AS, yang merupakan pusat keuangan dunia, segera merembet ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pasar keuangan domestik langsung mengering akibat larinya dana-dana asing. Perbankan nasional pun menjerit karena kesulitan mendapatkan likuiditas.

Pada 13 November 2008, Bank Century gagal bayar transaksi kliring. Bank ini kesulitan likuiditas karena pemasukannya dari investasi surat berharga valuta asing (valas) macet, dampak dari krisis keuangan global. Puluhan juta dollar AS surat berharga valas yang dimiliki Bank Century juga tak bisa dijual karena tidak likuid dan berkualitas rendah.

Untuk membantu likuiditas Century, BI selaku otoritas perbankan saat itu, menggelontorkan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) sekitar Rp 700 miliar. Century tetap tak tertolong karena kondisinya memang sudah rapuh akibat tata kelola yang buruk dari pemilik dan manajemennya. Bank Century pun dinyatakan sebagai bank gagal. Namun, karena dianggap sebagai bank berdampak sistemik, Bank Century pun diselamatkan dengan suntikan modal Rp 6,76 triliun.

HERYUNANTO

Ilustrasi krisis ekonomi

Tak hanya Bank Century, Bank IFI juga tumbang akibat krisis 2008. Karena tidak bersifat sistemik, bank ini tidak diselamatkan dan BI kemudian mencabut izin Bank IFI pada April 2009.

Meskipun secara umum kondisi perbankan nasional relatif kuat saat ini, tetap saja ada bank yang kolaps gara-gara krisis. Ini menunjukkan masih ada kelemahan dalam pengawasan dan mitigasi risiko perbankan kala itu.

Seperti halnya krisis 1997, krisis 2008 juga memberikan banyak pelajaran bagi Indonesia untuk memperbaiki dan memperkuat sektor finansialnya.

Salah satu reformasi yang dilakukan adalah membentuk lembaga pengatur dan pengawas sektor perbankan dan jasa keuangan tersendiri. Lembaga ini juga diperlukan agar pengawasan pasar keuangan dan pasar modal menjadi terintegrasi dalam satu atap. Krisis 2008 memberikan pelajaran bahwa pengawasan yang terpisah bisa menjadi celah untuk dimanfaatkan pasar dengan menciptakan produk campuran yang tidak jelas ranahnya sehingga luput dari pengawasan siapa pun.

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang mulai berlaku pada 22 November 2020, terbentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan serta menggantikan peran BI dalam pengaturan dan pengawasan bank.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat

Krisis 2020. Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berawal dari Wuhan, China, dengan cepat menjalar ke seluruh dunia dan menjelma menjadi pandemi. Sejumlah kota dan negara silih berganti melakukan lockdown, karantina, dan pembatasan sosial untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Akibatnya, aktivitas ekonomi global macet, menyeret dunia ke jurang resesi.

Untuk pertama kalinya sejak 1998, perekonomian Indonesia kembali mengalami resesi dengan pertumbuhan minus 5,32 persen pada triwulan II-2020 dan minus 3,49 persen pada triwulan III-2020. Investor asing berbondong-bondong lari dari Indonesia, membuat nilai tukar rupiah terjerembap. Macetnya sisi produksi dan konsumsi membuat banyak korporasi dan UMKM terancam bangkrut. Industri perbankan pun diliputi kekhawatiran bakal kembali dilanda kekeringan likuiditas dan menumpuknya kredit macet seperti krisis 1997 dan 2008.

Namun, kekhawatiran perbankan itu tak terjadi. OJK segera menerbitkan Peraturan OJK No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Inti dari beleid ini adalah merelaksasi kebijakan restrukturisasi kredit dengan tujuan membantu debitor terdampak Covid-19 yang masih memiliki prospek usaha, tetapi memerlukan waktu lebih panjang untuk bisa kembali normal.

DOKUMENTASI BIRO HUMAS PEMPROV NTB

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso

Langkah ini juga untuk membantu perbankan dalam menata kinerja keuangannya, terutama dari sisi mitigasi risiko kredit. Berkat beleid ini, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) perbankan tetap terjaga sehingga perbankan terhindar dari kewajiban mencadangkan kerugian.

Strategi OJK ini makin efektif berkat sinergisitas dengan pemerintah dan BI. Pemerintah memberikan subsidi bunga untuk debitor UMKM sehingga pendapatan bank dari bunga kredit relatif terjaga. Adapun BI segera mengimplementasikan kebijakan quatitative easing dengan memompa likuiditas dalam jumlah besar ke perbankan. Alhasil, bukannya kering, likuiditas perbankan justru berlimpah pada krisis saat ini.

Kolaborasi antara pemerintah, BI, dan OJK tersebut bisa membuat sektor jasa keuangan tetap stabil. Untuk pertama kalinya pula saat perekonomian Indonesia dihantam krisis, tidak ada bank yang kolaps. Kondisi ini tentu akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

OJK

Kebijakan relaksasi POJK No 11/POJK.03/2020

Jadi, bisa dikatakan sistem pengawasan terintegrasi cukup ampuh meredam dampak krisis terhadap sektor jasa keuangan. Sistem ini terbukti lebih baik dibandingkan dengan sistem pengawasan sebelumnya.

Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang semakin kuat sehingga berkontribusi besar dalam mendorong perekonomian Indonesia. Kondisi ke depan juga makin menantang seiring memuncaknya era 4.0 yang serba digital. Namun, semua harus tetap optimistis karena sekurangnya Indonesia telah menemukan sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang andal dalam menghadapi krisis.

Sudah Berlangganan? Silakan Masuk

Selalu Hemat Belanja Produk Kompas

Selalu belanja hemat agar tetap produktif bersama Kompas! Nikmati belanja hemat hingga 30% untuk berbagai produk di official store Harian Kompas.
Editor M Fajar Marta
Bagikan