Pembiayaan Lima Destinasi Wisata Superprioritas Rp 9,35 Triliun
Pada 2020, pemerintah fokus mengembangkan lima destinasi wisata superprioritas, yaitu Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Dana yang dianggarkan Rp 9,35 triliun.
Oleh
erika kurnia
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan fokus membangun infrastruktur di lima destinasi pariwisata superprioritas pada 2020. Untuk menyelesaikan pembangunan dasar dan menarik investasi di destinasi tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 9,35 triliun.
Lima destinasi super prioritas itu adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan Likupang di Sulawesi Utara. Kelimanya bagian dari 10 destinasi wisata prioritas yang dipercepat pembangunannya dalam lima tahun terakhir.
Menteri Pariwisata Arief Yahya, Selasa (10/9/2019), mengatakan, pembangunan infrastruktur dasar di lima destinasi wisata superprioritas itu, antara lain, jalan, jembatan, bendungan, hotel, area komersial, bandar udara, dan pelabuhan.
”Semua infrastruktur di lima destinasi superprioritas tersebut harus selesai pada 2020. Kepastian ini akan menjawab pertanyaan calon investor,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III Kementerian Pariwisata di Jakarta.
Acara itu dihadiri juga, antara lain, perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan, dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).
Arief menyampaikan, sejauh ini pemerintah telah mengalokasikan kebutuhan anggaran 2020 dalam pagu indikatif senilai Rp 2,98 triliun. Anggaran itu akan disebar untuk enam kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Ekonomi Kreatif.
Meski demikian, pemerintah melalui Kementerian Keuangan merancang tambahan anggaran senilai Rp 6,36 triliun. Dengan demikian, anggaran untuk mengembangkan lima destinasi wisata superprioritas pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp 9,35 triliun.
Dana sebesar itu, menurut Arief, diperlukan untuk mempersiapkan infrastruktur dasar dan menggenjot investasi. Apalagi, Presiden Joko Widodo baru saja menambah Likupang sebagai destinasi superprioritas baru pada rapat terbatas bersama beberapa kementerian dan lembaga terkait 15 Juli 2019.
Anggaran pengembangan lima destinasi wisata superprioritas di tahun anggaran 2020 sebesar Rp 9,35 triliun. Dana sebesar itu diperlukan untuk mempersiapkan infrastruktur dasar dan menggenjot investasi.
Kawasan ekonomi khusus
Likupang dipilih karena pertumbuhan wisatawan mancanegara di Sulawesi Utara meningkat 500 persen atau lima kali lipat dalam tiga tahun terakhir. Pada Oktober 2019, pemerintah menargetkan selesainya aturan untuk mengesahkan Likupang sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).
”Kami kembangkan KEK di beberapa destinasi karena akan banyak insentif bagi investor. KEK menguntungkan karena dari sisi pelayanan akan lebih cepat, urusan fiskal seperti perpajakan juga akan diberi kemudahan,” kata Arief.
Tahun ini, Labuan Bajo juga akan segera dijadikan KEK, menyusul beberapa KEK pariwisata lain, antara lain di Mandalika, Lombok; Tanjung Lesung di Banten; Tanjung Kelayang, Bangka Belitung; dan Morotai, Maluku Utara.
Adapun perkembangan terbaru dari pembangunan di destinasi superprioritas lainnya, yaitu berdirinya The Kaldera Toba Nomadic Escape di Lahan Zona Otorita Kabupaten Toba Samosir. Selain itu, pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo yang akan melayani 66 penerbangan dengan kapasitas bandara mencapai 3 juta penumpang.
Kolaborasi
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengemukakan, Kementerian Keuangan mendukung tambahan anggaran untuk pengembangan lima destinasi superprioritas. Namun, pengembangannya jangan hanya bertumpu pada pemerintah pusat.
Perlu kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk mengolah anggaran masing-masing agar sektor pariwisata memberi sumbangsih lebih bagi perekonomian negara. Hasil dari anggaran itu akan lebih baik lagi kalau menerapkan sistem pembiayaan berbasis rencana aksi (activity based costing).
”Pemerintah pusat dan daerah diharapkan bisa menurunkan anggaran sesuai rencana aksi yang terukur dan saling terhubung. Jadi, tidak boleh lagi ada ego sektoral. Ini tantangan untuk kita semua,” ujarnya.
Pengembangan pariwisata diharapkan terus meningkatkan pendapatan devisa negara. Tahun ini, devisa pariwisata diharapkan tembus 20 miliar dollar AS, naik dari 19,2 miliar dollar AS pada 2018. Nilai itu diharapkan datang dari 17,5 juta wisatawan mancanegara yang ditargetkan berkunjung ke Indonesia sampai akhir 2019.