Sinergi Perusahaan dan Petani Topang Substitusi Impor Pangan
Presiden Joko Widodo mengajak para CEO untuk merancang kerja sama yang besar dengan petani. Program substitusi pangan perlu dijalankan dengan optimal melalui kolaborasi.
Oleh
m paschalia judith j/hendriyo widi
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ketergantungan pangan Indonesia pada impor masih besar. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mendorong para pemimpin perusahaan berkolaborasi dengan petani guna mengatasi persoalan tersebut.
Presiden mengatakan, substitusi impor pangan sangat penting. Ada sejumlah komoditas yang dapat diproduksi di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri, seperti gula, kedelai, jagung, dan bawang putih.
”Saya mengajak para CEO untuk merancang kerja sama yang besar dengan petani,” ujarnya saat membuka Kompas100 CEO Forum 2021 bertema ”Let’s Collaborate: Rising in Pandemic Era” yang berlangsung secara luring dan daring, Kamis (21/9/2021).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang 2020, Indonesia mengimpor gula 5,53 juta ton, naik dari tahun sebelumnya yang sebanyak 4,09 juta ton. Impor bawang putih juga meningkat dari 465.344 ton pada 2019 menjadi 587.747 ton pada 2020.
Saya mengajak para CEO untuk merancang kerja sama yang besar dengan petani. (Presiden Joko Widodo)
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala N Mansury berpendapat, perusahaan induk (holding) BUMN pangan telah dibentuk. Perusahaan ini dapat mendukung upaya substitusi impor dan memperkuat koordinasi demi membangun ketahanan pangan nasional.
Kehadiran perusahaan induk ini juga dapat menunjang pertanian dengan teknologi terkini. Pola kemitraan inti-plasma dengan petani juga patut dikembangkan. Selain itu, pemerintah juga membuka kemitraan antara BUMN dan swasta untuk membangun ketahanan pangan.
Kemitraan berperan vital dalam fase memulai kembali pemulihan ekonomi yang diperkirakan berlangsung pada pertengahan 2021 hingga 2022. ”Kolaborasi dengan mitra strategis dapat menguatkan kapasitas dan permodalan, salah satunya di sektor pangan,"” ujarnya.
Pemerintah telah membentuk BUMN kluster pangan yang digawangi oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI. Konsolidasi BUMN ini terdiri dari PT Berdikari (Persero), Perum Perikanan Indonesia atau Perindo, PT Perikanan Nusantara (Perinus), PT Pertani (Persero), PT Sang Hyang Sri (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI, dan PT Garam (Persero).
Salah satu proyek yang tengah digarap BUMN kluster pangan ialah Food Estate Sukamandi di Subang, Jawa Barat. Proyek ini menggarap lahan milik PT Sang Hyang Sri (Persero) seluas 1.000 hektar. Menurut rencana, hasil produksi akan dipasarkan melalui aplikasi Warung Pangan milik BGR Logistics.
Direktur Utama PT RNI Arief Prasetyo Adi mengemukakan, RNI tengah membuat rencana induk BUMN kluster pangan pada tahun ini. BUMN yang berada di hulu hingga hilir, termasuk yang menangani produk-produk pangan dan pertanian, akan dikelompokkan.
Data dan neraca setiap komoditas pangan di masing-masing provinsi juga akan dibangun dan diintegrasikan. Data dan neraca pangan ini diharapkan dapat menggambarkan situasi daerah yang surplus dan defisit beserta waktu panen yang beragam.
”Kolaborasi BUMN ini akan bermuara pada kesejahteraan petani dan nelayan dengan memberikan nilai tambah produk. Bagi petani, kepastian pembelian hasil produksi mereka itu penting. Kami juga membantu mereka untuk mengembangkan produk dan usaha,” ujarnya.
Kolaborasi BUMN ini akan bermuara pada kesejahteraan petani dan nelayan dengan memberikan nilai tambah produk.
Presiden TaniHub Group Pamitra Wineka menyebutkan, sepanjang 2020 TaniHub Group gencar berkolaborasi dengan BUMN karena melihat arah dan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan daya petani dalam skala besar. TaniHub Group telah menggandeng PT Pertani (Persero) dan PT BRI Agroniaga Tbk.
CEO TaniHub Group Ivan Arie Sustiawan menambahkan, pemerintah memiliki regulasi yang mengatur sejumlah komoditas pangan strategis. ”Oleh sebab itu, sinergi ini menjadi titik temu untuk menopang ketahanan pangan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, menjaga ketahanan pangan sangat penting bagi Indonesia. Tahun ini, pemerintah menganggarkan dana program ketahanan pangan Rp 99 triliun. Dana itu akan diarahkan untuk pembukaan lahan baru food estate, meningkatkan produktivitas pangan, serta memperkuat korporasi petani, nelayan, dan distribusi pangan.