Bebas Akses

Humaniora Pembelajaran dari Kasus Perundungan di Pontianak
Perlindungan Anak

Pembelajaran dari Kasus Perundungan di Pontianak

Oleh Sonya Hellen Sinombor
KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA
Siswa mengikuti kampanye antiperundungan yang diselenggarakan mahasiswa Program Studi D-3 Hubungan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang, di SD Negeri Pedalangan 2, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/11/2017). Para siswa dikenalkan dengan bentuk-bentuk tindakan perundungan yang terjadi melalui interaksi di sekolah hingga media sosial.

Empati dan kemarahan bercampur jadi satu. Itulah yang terjadi saat publik menanggapi kasus perundungan atau kekerasan terhadap A (14), siswi salah satu SMP di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sepekan terakhir, kasus tersebut menyedot perhatian publik, baik di media sosial maupun media arus utama.

Kasus tersebut menjadi ramai menyusul petisi daring dalam bentuk #justiceforaudrey yang beredar di media sosial sejak Senin (8/4/2019). Berbagai reaksi publik pun muncul.

Media sosial ramai, emosi publik pun terpancing. Selain karena korbannya perempuan, pelakunya juga perempuan, usia pelaku dan korban terpaut sekitar 2-3 tahun.

Diduga emosi warganet tersulut karena ada unggahan di media sosial, yang tidak hanya menyebutkan adanya peristiwa pengeroyokan, tetapi juga menyinggung adanya kekerasan terhadap organ vital korban. Sebuah akun Twitter menyebutkan bahwa A, seorang pelajar SMP di Pontianak, dikeroyok 12 perempuan berstatus pelajar SMA dan terbaring di rumah sakit. Bagian akhir unggahan ini bahkan menyebutkan bahwa salah satu pelaku melakukan kekerasan terhadap organ vital A.

Sontak unggahan tersebut menuai berbagai tanggapan, mulai dari bentuk keprihatinan hingga cacian dan makian terhadap pelaku. Kalimat terakhir di unggahan itu menimbulkan kemarahan warganet. Belakangan, tanggapan-tanggapan di media sosial semakin ”beringas” karena menjurus ke penghakiman terhadap para pelaku.

Hingga Jumat (12/4/2019), berita tentang perundungan A pun masih ramai dibahas dan ditanggapi di media sosial, juga di media cetak dan elektronik.

Dari informasi yang dirilis baik kepolisian maupun Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalbar, A (14) diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan siswi SMA berinisial N (17), T (16), dan F (16).

Kekerasan diduga dipicu masalah pribadi dan sindir-menyindir di media sosial. Ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan tindak kekerasan itu terjadi pada 29 Maret lalu dan kasusnya dilaporkan ke Kepolisian Sektor Pontianak Selatan pada 5 April. Selanjutnya, kasus ini ditangani Kepolisian Resor Kota Pontianak mulai 6 April 2019.

Kasus perundungan ini pun mendapat perhatian berbagai lembaga, termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta lembaga-lembaga perlindungan anak.

Sementara itu, berbagai pernyataan disampaikan lembaga-lembaga menanggapi tindakan para siswi tersebut, termasuk menyayangkan adanya kekerasan terhadap organ vital korban.

Tak hanya pejabat pemerintah dan pimpinan lembaga perlindungan anak, sejumlah selebritas pun ikut menemui korban yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Pontianak. Bahkan, kunjungan beberapa selebritas menjadi sorotan karena mereka menampilkan foto atau video pertemuan dengan korban. Padahal, anak yang menjadi korban tidak boleh dipublikasi. Sorotan juga dilayangkan kepada KPAD setempat yang menampilkan anak-anak pelaku kasus perundungan tersebut meskipun menggunakan penutup muka.

Anak yang menjadi korban tidak boleh dipublikasi. Sorotan juga dilayangkan kepada KPAD setempat yang menampilkan anak-anak pelaku kasus perundungan tersebut meskipun menggunakan penutup muka.

Terus bergulir

Bagai bola salju, kasus perundungan A terus bergulir seiring proses hukum yang berlanjut. Kecuali kekerasan terhadap organ vital korban, semua kekerasan fisik diakui para pelaku. Sementara itu, dari dua kali visum yang dilakukan terhadap korban, yakni pada 5 April dan 10 April, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian organ vital korban, seperti banyak beredar di media sosial. Salah satu saksi, P, yang juga sepupu korban, seperti disampaikan kepada polisi, menyatakan tidak ada kekerasan pada organ itu.

Sudah berlangganan? Silakan Masuk

Harga Khusus Langganan Mulai dari Rp20.000

Cari tahu semua konten seputar Pemilu dan dapatkan harga Khusus mulai dari Rp20.000 per bulan

Pihak keluarga korban pun meminta visum ulang. Tawaran penyelesaian kasus melalui jalan diversi (proses hukum di luar pengadilan) ditolak keluarga korban.  Selain dinilai terlalu cepat tawaran itu, A hingga Jumat masih dirawat di rumah sakit.

Dari perkembangan tersebut kemudian timbul pertanyaan. Apakah ada kekerasan terhadap organ vital korban seperti yang viral di media sosial? Pengacara keluarga korban, Daniel Edward Tangkau, saat dihubungi pada Jumat petang, mengungkapkan, dari pengakuan korban pada 10 April lalu, korban mengalami kekerasan mulai dari disiram air, rambutnya dijambak, punggung dan perutnya ditendang, kepalanya dibentur-benturkan di aspal, dan terakhir ada pelaku yang melakukan kekerasan terhadap organ vital korban disertai ancaman. Namun, Daniel menegaskan, dari pengakuan korban serta keluarga, peristiwa yang terkait dengan organ vital bukan seperti yang disebutkan di media sosial.

Daniel menegaskan, dari pengakuan korban serta keluarga, peristiwa yang terkait dengan organ vital bukan seperti yang disebutkan di media sosial.

”Jadi, tolong hentikan di media sosial. Dalam hukum itu, kita harus melihat, mendengar, dan mengalami. Jangan hanya terima informasi dari media sosial. Tolong hentikan menyebarkan informasi yang tidak benar. Keluarga korban bukan tidak terima kasih dengan mereka yang mendukung, tetapi sementara proses hukum berjalan, mari kita hentikan komentar-komentar di media sosial,” ujar Daniel.

Imbauan Daniel seharusnya bisa menghentikan berbagai komentar di media sosial sekaligus mengingatkan semua pihak bahwa boleh saja kita berempati terhadap korban, tetapi juga harus diingat, jika tidak mengetahui peristiwa yang sebenarnya, jangan terlalu berlebihan berkomentar.

Anggota Komnas Perempuan, Sri Nurherwati, menilai, reaksi masyarakat yang begitu besar atas kasus Pontianak sebenarnya menunjukkan betapa saat ini masyarakat memiliki kepedulian besar atas isu kekerasan seksual.

Begitu mudah menghakimi
Mudahnya akses komunikasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi memang membawa pengaruh besar dalam penyebaran informasi di masyarakat, termasuk kecepatan dalam merespons berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Kasus perundungan siswi di Pontianak menunjukkan betapa masyarakat memang cenderung mudah menghakimi. Empati bisa berubah menjadi benci, demikian juga sebaliknya, atau dalam beberapa kasus kita mudah lupa.

”Sementara yang substansi, isu perundungan, justru terlupakan. Banyak kasus lainnya begitu. Di medsos pun dapat dilihat, betapa netizen (warganet) mudah berkomentar kasar. Seolah bertindak demikian adalah perbuatan benar dan tak berdampak bagi penerima komentar,” ujar peneliti bidang pendidikan Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Anggi Afriansyah, Minggu (14/4/2019).

Karena itulah, literasi digital menjadi sangat penting. Daya kritis menjadi semakin penting di tengah beredarnya berbagai informasi dan berita yang kebenarannya sulit dipertanggungjawabkan. Maka, memilah dan menyaring informasi wajib dilakukan oleh siapa saja.

Kebenaran dan kebohongan saling berkelindan. Hati-hati saja bisa terperosok, apalagi gegabah menyikapi isu. Dan juga media daring, karena ingin  kecepatan dalam memberitakan, sering terjebak. Sementara berita sudah telanjur  menyebar dan dianggap kebenaran dan sering tidak ada permohonan maaf atas kekeliruan pemberitaan,” kata Anggi.

Kebenaran dan kebohongan saling berkelindan. Hati-hati saja bisa terperosok, apalagi gegabah menyikapi isu.

Proses hukum kasus perundungan A di Pontianak masih akan terus berlanjut. Semoga kasus tersebut menjadi pembelajaran semua pihak agar tetap kritis menyikapi berbagai peristiwa yang terjadi. Dan, yang terpenting adalah melindungi anak-anak dari berbagai kekerasan menjadi gerakan bersama.

Artikel Terkait

Pembelajaran dari Kasus Perundungan di Pontianak

Empati dan kemarahan bercampur jadi satu. Itulah yang terjadi saat publik menanggapi kasus perundungan atau kekerasan terhadap A (14), siswi salah satu SMP di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sepekan terakhir, kasus tersebut menyedot…

Saat Perundungan Berujung Viral

Hingga saat ini, peristiwa yang menimpa A telah mendapat perhatian yang besar dari publik, khususnya pengguna media sosial. Mulai dari selebritas, tokoh publik, aktivis, dan pengguna media sosial lainnya silih berganti memberikan dukungan.…

Media Sosial Berperan Picu Perundungan

Persoalan yang terjadi, ada anak yang tidak ada di lokasi, tetapi ikut dituduh sebagai pelaku. Ia pun menjadi korban perundungan melalui media sosial. Hal serupa juga dialami ketiga pelaku. Mereka mendapatkan ancaman dari orang yang tidak…

Koran Elektronik Kompas

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 15 April 2019 di halaman 9 dengan judul "Pembelajaran dari Kasus di Pontianak".