Presiden Jokowi menyerukan pentingnya kerja sama untuk memperjuangkan kemudahan serta keadilan dalam mengakses obat-obatan dan vaksin Covid-19 dalam KTT GNB. KTT juga menyepakati pembentukan gugus tugas bersama.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Lebih dari enam dasawarsa setelah penutupan Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 yang merupakan cikal bakal Gerakan Nonblok, musuh bersama negara-negara yang tak tergabung dalam blok mana pun berubah. Jika pada awal pembentukan Gerakan Nonblok musuh bersamanya berupa imperialisme dan kolonialisme, kini musuh bersama negara-negara nonblok adalah pandemi Covid-19.
Karena itu, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Nonblok (GNB) yang digelar secara virtual, Senin (4/5/2020) malam, Presiden Joko Widodo menyerukan pentingnya kerja sama untuk memperjuangkan kemudahan serta keadilan dalam mengakses obat-obatan dan vaksin Covid-19. Untuk kepentingan itu, diperlukan solidaritas politik yang diyakini sebagai prasyarat untuk memenangi peperangan melawan pandemi.
”Solidaritas politik ini harus diterjemahkan menjadi kerja sama konkret. Kita harus berjuang untuk mendapatkan akses yang berkeadilan dan tepat waktu terhadap obat-obatan dan vaksin Covid-19 dengan harga terjangkau,” kata Presiden saat menyampaikan pernyataan dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Presiden Joko Widodo menyerukan pentingnya kerja sama untuk memperjuangkan kemudahan serta keadilan dalam mengakses obat-obatan dan vaksin Covid-19.
KTT GNB virtual dipimpin langsung oleh Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, pemimpin GNB saat ini. Pertemuan para pemimpin negara nonblok kali ini digelar khusus untuk membahas pandemi Covid-19. Tema ”Bersatu Melawan Covid-19” diambil dalam pertemuan tingkat tinggi yang digelar tepat 65 tahun setelah Dasasila Bandung dideklarasikan dalam penutupan Konferensi Asia-Afrika tersebut.
Selain Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev selaku Ketua GNB, KTT juga dihadiri Presiden Sidang Umum PBB Ke-74 Tijjani Muhammed Bande, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom, dan Ketua Komisi Uni Afrika Mousa Faki Mahamat. Hadir pula sejumlah kepala negara, seperti Presiden Afghanistan Ashraf Gani, Presiden Kuba Miguel Diaz Canel, Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi, Presiden Iran Hassan Rouhani, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, dan Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa.
Para kepala pemerintahan seperti Perdana Menteri Belarus Syarhey Rumas, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Malaysia Muhyidin Yassin, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc, dan Wakil Perdana Menteri Bahrain Mohammed bin Mubarak al-Khalifa juga hadir dalam KTT GNB.
Di hadapan 39 kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir, Presiden Joko Widodo, yang selama pertemuan didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, mengajak seluruh kepala negara anggota GNB bersatu melawan pandemi Covid-19. ”Pada 59 tahun lalu GNB didirikan untuk melawan musuh bersama, imperialisme dan neokolonialisme, tetapi saat ini musuh bersama kita adalah Covid-19,” katanya.
Pada 59 tahun lalu GNB didirikan untuk melawan musuh bersama, imperialisme dan neokolonialisme, tetapi saat ini musuh bersama kita adalah Covid-19.
Karena itu, kemudahan dan keadilan untuk mengakses kebutuhan penanggulangan Covid-19, terutama obat-obatan dan vaksin, harus diperjuangkan bersama oleh negara-negara GNB. Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi menekankan agar rezim paten serta hak kekayaan intelektual terkait obat dan vaksin Covid-19 diterapkan secara fleksibel. Semua negara dan lembaga yang menemukan obat serta vaksin diharapkan lebih mengutamakan kemanusiaan dengan tidak memberlakukan hak paten dan hak kekayaan intelektual secara ketat.
Hal yang tak kalah penting disampaikan Presiden adalah dorongan penguatan kemitraan global bagi negara-negara berkembang. Negara-negara nonblok diharapkan kompak menyuarakan serta memperjuangkan komitmen bantuan pembangunan dan kemanusiaan, termasuk keringanan utang. Para pemberi utang diharapkan mengalihkan kewajiban pembayaran utang negara-negara berkembang menjadi pembiayaan untuk penanganan Covid-19.
Negara-negara nonblok diharapkan kompak menyuarakan serta memperjuangkan komitmen bantuan pembangunan dan kemanusiaan, termasuk keringanan utang.
Kesempatan itu juga dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk mengingatkan kembali komitmen G-20 menangguhkan pembayaran utang bagi negara berpendapatan rendah. ”Ini penting untuk disampaikan karena banyak sekali negara berkembang, terutama least developed countries, yang mengalami kesulitan dalam menangani Covid-19,” kata Retno dalam jumpa wartawan virtual seusai KTT GNB, Selasa (5/5/2020) dini hari.
Retno mengungkapkan, KTT GNB virtual itu menghasilkan deklarasi berisi keprihatinan atas penyebaran berikut dampak Covid-19. Salah satunya kesepakatan untuk membentuk Gugus Tugas Bersama Penanggulangan Covid-19. ”Hal lain yang ditekankan dalam deklarasi adalah kesepakatan pembentukan Gugus Tugas GNB,” katanya.
Gugus Tugas Bersama GNB untuk Penanggulangan Covid-19 bertugas menyusun basis data kebutuhan medis dan kemanusiaan di negara-negara anggota. Data tersebut nantinya akan diserahkan ke negara-negara dan organisasi donor.
Semua peserta KTT sepakat bahwa pihak yang paling terdampak pandemi adalah kelompok miskin dan rentan miskin. Pandemi Covid-19 juga membuat pembangunan di negara-negara berkembang mengalami kemunduran, bahkan kesulitan untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Deklarasi juga menegaskan dukungan terhadap multilateralisme dan WHO dalam penanganan Covid-19. Terkait hal tersebut, GNB menyambut baik resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 74/2070 terkait solidaritas global untuk menghadapi Covid-19 di mana Indonesia menjadi salah satu penggagasnya.
”Ditekankan pula pentingnya solidaritas dan kerja sama, termasuk dalam memastikan ketersediaan obat dan peralatan medis serta mencegah dampak negatif Covid-19 terhadap ekonomi,” kata Retno.
Disinggung pula pentingnya pertukaran informasi dan praktik terbaik serta implementasi pedoman WHO terkait Covid-19. Deklarasi juga menyinggung pentingnya pemberlakuan mekanisme unilateral yang tidak sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB guna memastikan penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara efektif.
KTT GNB 2020 sejatinya dijadwalkan digelar di Baku, Azerbaijan. Namun, karena adanya pandemi Covid-19, KTT GNB akhirnya digelar secara virtual melalui telekonferensi serta diikuti para kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara masing-masing.