Pemkot Pontianak Mengkaji Kemungkinan Penerapan PSBB

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Warga di Gang Wonodadi I, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, melakukan karantina wilayah di RT tersebut untuk mencegah penularan Covid-19 sejak Selasa (31/3/2020).

PONTIANAK, KOMPAS — Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sedang mengkaji kemungkinan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pengkajian diperlukan agar jika memang PSBB diterapkan nantinya bisa berjalan efektif.

”Kami sedang mengkaji kemungkinan PSBB. Pengkajiannya bersama berbagai organisasi perangkat daerah Kota Pontianak dan para tokoh masyarakat supaya jika PSBB diterapkan, nantinya benar-benar efektif,” kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Senin (20/4/2020).

Aspek yang dikaji, misalnya, terkait persiapan keamanan. Kemudian, kedisiplinan warga, bantuan kebutuhan sembako bagi masyarakat terdampak, dan koordinasi dengan kabupaten yang berbatasan dengan Pontianak. Termasuk wilayah yang mobilitasnya tinggi, yakni bandara dan pelabuhan serta jalan keluar-masuk kota.

PEMPROV KALBAR

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (baju hitam) sedang meninjau laboratorium untuk pemeriksaan spesimen di Universitas Tanjungpura Pontianak, Sabtu (11/4/2020).

Pemerintah Kota Pontianak juga terus berkoordinasi dengan Gubernur Kalbar Sutarmidji. Untuk memutuskan PSBB perlu mengajukan surat kepada Kementerian Kesehatan melalui Gubernur Kalbar.

Baca juga: Daerah Diminta Segera Penuhi Ketentuan Pembatasan Sosial

”Perkembangan jumlah yang tertular terus dipantau. Jika meningkat terus akan menjadi salah satu pertimbangan untuk PSBB. Pelaksanaan PSBB di kota-kota lain di Indonesia dipelajari Pemkot Pontianak sehingga jika diterapkan di Pontianak bisa efektif,” ujarnya.

PEMPROV KALIMANTAN BARAT

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (masker hijau) sedang meninjau produksi alat pelindung wajah di Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak, Senin (13/4/2020).

Edi menuturkan, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak, berdasarkan hasil rapid test (tes cepat) terdapat 20 petugas medis yang dinyatakan reaktif. Mereka yang hasil tesnya reaktif sudah melakukan karantina mandiri.

Kami sedang mengkaji kemungkinan PSBB. Pengkajiannya bersama berbagai organisasi perangkat daerah Kota Pontianak dan para tokoh masyarakat supaya jika PSBB diterapkan, nantinya benar-benar efektif. (Edi Rusdi Kamtono)

Untuk menjamin pelayanan di rumah sakit agar tetap berjalan, masih ada petugas medis lain yang bisa menggantikan para petugas medis yang reaktif tersebut. Sementara pelayanan dokter masih bisa secara daring.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalbar hingga Jumat (17/4/2020), secara umum jumlah yang reaktif terbanyak ada di Kota Pontianak, yakni 130 orang, setelah itu Kabupaten Landak 17 orang, Kabupaten Ketapang 11 orang, Kabupaten Kubu Raya dan Sekadau masing-masing 10 orang yang reaktif.

Untuk kabupaten lainnya, hanya beberapa yang reaktif, misalnya Melawi dan Kapuas Hulu masing-masing tiga orang, Mempawah dan Kayong Utara masing-masing dua orang, Sintang dan Kota Singkawang masing-masing hanya satu orang yang reaktif. Kabupaten Sambas dan Bengkayang tidak ada yang reaktif. Kabupaten Sanggau enam orang reaktif.

Baca juga: Tak Bermasker, Warga Banyumas Bakal Didenda Rp 20.000 Per Orang

Edi menuturkan, selama bulan Puasa, diharapkan penjualan menu-menu berbuka puasa jangan dengan membuka warung di pinggir jalan. Hal itu bisa menimbulkan kerumunan orang. Penjualan makanan diharapakan secara daring atau memesan menggunakan telepon dan diantar ke rumah konsumen.

Bantuan pelindung diri

Pemkot Pontianak juga mendapatkan bantuan alat pelindung diri (APD) dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pontianak pada Senin pagi. APD tersebut akan didistribusikan ke RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak.

”Yang paling penting saat ini adalah di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie  karena rumah sakit tersebut sangat memerlukan, termasuk puskesmas. Setiap hari kebutuhan APD lengkap di rumah sakit tersebut 90-100,” ujar Edi.

Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menuturkan, jumlah APD jenis baju yang bisa menutupi tubuh secara keseluruhan (coverall) sebanyak 500. Kemudian alat pelindung wajah (face shield) sebanyak 200. Dekranasda Pontianak bekerja sama dengan perajin di Pontianak yang terdampak Covid-19.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono menerima bantuan alat pelindung diri (APD) dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Pontianak, Senin (20/4/2020).

Perajin yang membuat APD jenis baju coverall ada 10 perajin. Kemudian, perajin yang membuat pelindung wajah ada dua perajin. Total perajin yang terlibat dalam pembuatan APD ada 12 orang. Dekranasda membantu bahan baku. Para perajin juga mendapatkan bantuan sembako dari Dekranasda Pontianak.

Yanieta berharap bantuan APD ini bisa bermanfaat bagi para petugas medis di rumah sakit. Sebab, para petugas medis langsung berinteraksi dengan orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, hingga orang yang terkonfirmasi Covid-19.

Baca juga: Pandemi Menggugah Solidaritas, Bantuan Terus Mengalir