Komitmen Kepala Daerah Kunci Keberhasilan Pengendalian Covid-19
Ketegasan sikap para kepala daerah menjadi salah satu kunci penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, seluruh lapisan masyarakat juga perlu mematuhi protokol kesehatan yang ada.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·2 menit baca
Kompas/AGUS SUSANTO
Pelanggar pembatasan sosial berskala besar yang terkena razia satpol PP dicatat data dirinya sebelum menjalani hukuman menyapu trotoar di Jalan Bekasi Barat, sekitar Pasar Lokomotif, Jakarta Timur, Senin (22/6/2020). Warga yang menolak hukuman akan dikenai denda Rp 250.000.
JAKARTA, KOMPAS — Upaya penanggulangan Covid-19 membutuhkan keterlibatan semua pihak. Meski begitu, upaya tersebut tidak akan berhasil optimal tanpa komitmen dan ketegasan yang kuat dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah.
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menuturkan, bentuk komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan Covid-19 bisa dibuktikan melalui berbagai cara. Itu antara lain dengan meningkatkan jumlah tes pemeriksaan di masyarakat, kapasitas laboratorium pemeriksaan, serta edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat.
”Pengendalian penularan Covid-19 salah satunya dengan memastikan bahwa perilaku masyarakat lebih baik (dalam menjalankan protokol kesehatan). Bersamaan dengan itu, pemeriksaan dilakukan secara masif. Jika akses laboratorium untuk pemeriksaan PCR (reaksi rantai polimerase) terbatas, itu yang harus ditingkatkan lagi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (3/7/2020).
Kompas/AGUS SUSANTO
Satpol PP menghentikan warga yang tidak mengenakan masker dalam razia di Jalan Bekasi Barat, sekitar Pasar Lokomotif, Jakarta Timur, Senin (22/6/2020).
Perlu komitmen kuat
Wiku menuturkan, sejumlah wilayah kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan kondisi yang lebih baik dengan penurunan kasus baru yang ditemukan. Namun, tidak sedikit yang kasus penularannya juga meningkat. Oleh karena itu, saat ini butuh lebih banyak kepala daerah yang memiliki komitmen kuat dalam pengendalian Covid-19 di wilayahnya.
Ia menambahkan, intervensi untuk penanganan Covid-19 harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Wilayah yang masuk zona merah tentu intervensinya akan berbeda dengan wilayah dengan zona risiko kuning ataupun hijau.
Per 1 Juli 2020, data Gugus Tugas menunjukkan, 53 kabupaten/kota berada di wilayah dengan zona risiko tinggi atau zona merah, 177 kabupaten/kota dengan risiko sedang atau berada di zona oranye, 185 kabupaten/kota dengan risiko rendah atau di zona kuning, serta 99 kabupaten/kota dengan tidak lagi ditemukan kasus baru atau bahkan tidak pernah dilaporkan adanya kasus.
”Yang terpenting adalah memastikan tiap wilayah harus menjaga agar wilayahnya jangan sampai memburuk. Sementara itu, pada wilayah yang risikonya tinggi harus bisa dikendalikan agar risikonya bisa menurun,” kata Wiku.
Yang terpenting adalah memastikan tiap wilayah menjaga agar wilayahnya jangan sampai memburuk. Sementara itu, pada wilayah yang risikonya tinggi harus bisa dikendalikan agar risikonya turun.
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan, keberhasilan penanganan penularan Covid-19 juga bergantung pada keberhasilan koordinasi antar-pemangku kepentingan, termasuk antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah harus bisa tegas mengambil keputusan jika ada kendala yang ditemui dalam penanganan yang dilakukan.
Ketegasan ini terutama pada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Petugas keamanan yang bertugas di pasar, misalnya, mereka harus memastikan semua pengunjung yang datang ke pasar memakai masker. Selain itu, penjual di pasar harus menggunakan masker dan sarung tangan. Jika tidak, para penjual diminta untuk menutup kios penjualannya.
”Masyarakat pun diharapkan bisa berperan untuk mengontrol kinerja pemerintah daerahnya. Untuk pemerintah daerah di kabupaten/kota yang tidak bekerja optimal, kritik dari masyarakat sangat dibutuhkan agar segera ada pembenahan dan evaluasi,” ujar Sutarmidji.
