Media Arus Utama Jadi Acuan Pemerintah Daerah di Era Digital

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo (ketiga dari kanan) dan Wali Kota Bogor Bima Arya (ketiga dari kiri) dalam seminar berjudul ”Peranan Pers pada Era Digital dalam Mendukung Pembangunan Daerah”, di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun media sosial membuka ruang komunikasi dengan masyarakat secara luas, media arus utama tetap menjadi referensi pemerintah daerah. Kerja jurnalistik di media arus utama tetap tidak tergantikan oleh media sosial.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat hadir dalam seminar ”Peranan Pers pada Era Digital dalam Mendukung Pembangunan Daerah”, di Jakarta, Selasa (22/1/2019), menyampaikan, media arus utama tetap menjadi referensi Pemerintah Provinsi DKI.

”Penetrasi media sosial di Jakarta itu tinggi. Namun, media-media arus utama tetap menjadi referensi bagi Pemprov DKI,” ujar Anies.

Ia menyampaikan, penetrasi media sosial yang tinggi di Jakarta membuka ruang percakapan antara masyarakat dan pemerintah. Sering kali komunikasi ini lebih dominan dibanding media lain.

Meski demikian, lanjutnya, percakapan di media sosial tidak selalu didukung dengan fakta-fakta lapangan. Oleh karena itu, Pemprov DKI pun tetap merujuk pada informasi yang ada di media arus utama dalam melaksanakan pembangunan.

Penetrasi media sosial di Jakarta itu tinggi. Namun, media-media arus utama tetap menjadi referensi bagi Pemprov DKI.

Tingginya penggunaan internet salah satunya tergambarkan pada hasil survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia berjudul ”Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017” yang dirilis pada awal 2018. Hasil survei itu menunjukkan, pengguna internet selama 2017 meningkat dari 132,7 juta orang menjadi 143,26 juta orang. Tingkat penetrasinya mencapai 54,68 persen. Sebanyak 87,13 persen menggunakan internet untuk media sosial.

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Pemprov DKI, menurut Anies, juga membutuhkan media arus utama, baik cetak maupun dalam jaringan (daring), televisi, dan radio, untuk menyalurkan informasi program-program pemerintah kepada masyarakat.

”Dalam hal ini, media arus utama juga menjadi alternatif rujukan masyarakat untuk memperoleh informasi pemerintahan,” ucapnya.

Anies meyakini, masyarakat tetap memilih media arus utama sebagai referensi di tengah tsunami informasi saat ini. Ia menilai, informasi yang disajikan media arus utama memiliki akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Anies berharap, obyektivitas pers tetap terjaga. Dia ingin pers menemani perjalanannya dalam membangun Jakarta selama masa pemerintahannya.

Jaga obyektivitas

Senada dengan Anies, pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya juga menyampaikan harapannya agar pers dapat menjaga obyektivitasnya. ”Sebagai pemerintah daerah, kini saya belajar membedakan berita yang mengartikulasikan realita masyarakat dan yang bukan,” ujarnya.

Untuk masa mendatang, Bima berharap, media massa dapat menyalurkan energi optimistis terhadap pembangunan daerah, bukan hanya kritik dan koreksi. Selain itu, media massa juga diharapkan dapat hadir sebagai sumber inspirasi bagi masyarakat ataupun pemerintah, terutama terkait pembangunan daerah.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, prinsip kerja jurnalistik mesti menguat di masa transisi dan mampu beradaptasi dengan teknologi terkini. Sebab, daya tahan media arus utama sangat bergantung pada kerja jurnalistik wartawannya.

Melihat kebiasaan pembaca saat ini, Yosep menduga, publik belum bisa memilah-milah informasi di era digital berdasarkan kredibilitas portal medianya. Padahal, pembaca mudah mengakses informasi lewat ponsel dan membagikannya lewat media sosial.

Yosep menyayangkan berita-berita yang diambil dari status akun media sosial milik pemerintah, pesohor, atau tokoh masyarakat. Menurut dia, berita-berita itu tak lahir dari kerja jurnalistik.

Oleh sebab itu, Yosep mengimbau wartawan mengedepankan fakta lapangan. ”Wartawan harus turun ke lapangan untuk wawancara dan memperoleh informasi serta klarifikasi, verifikasi, dan konfirmasi,” ujarnya.

Menurut Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Atal S Depari, pers harus lebih bersungguh-sungguh dalam membuat berita. Media massa harus menjaga mutu berita yang faktual, obyektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi kode etik jurnalistik.