Optimalisasi Pengadaan Beras Tahun Ini Bergantung Kenaikan HPP
›
Optimalisasi Pengadaan Beras...
Iklan
Optimalisasi Pengadaan Beras Tahun Ini Bergantung Kenaikan HPP
Oleh
M Paschalia Judith J
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Sinyal menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP dalam menugaskan Perum Bulog untuk menyerap gabah atau beras dalam negeri belum tampak karena pemerintah merasa aman dengan stok saat ini. Padahal, pengadaan cadangan beras pemerintah dalam negeri sepanjang tahun bergantung pada kebijakan HPP.
Stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di gudang Bulog secara keseluruhan saat ini berkisar 1,8 juta ton. "Ketentuan batas aman CBP sebesar 1 juta ton-1,5 juta ton. Artinya, stok Bulog saat ini masih di atas batas aman," kata Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Wahyu Kuncoro saat dihubungi, Jumat (22/3/2019).
Menurut Wahyu, untuk mengamankan stok sepanjang 2019, Bulog akan selalu menyerap gabah atau beras dalam negeri sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, regulasi yang mengatur ialah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
Dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015, HPP untuk gabah di tingkat petani sebesar Rp 3.700 per kilogram (kg). Pada 18 Maret 2019, rapat koordinasi pangan di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan Bulog dapat menyerap dengan fleksibilitas sebesar 10 persen di atas HPP.
"Saat ini, Bulog tengah mencari sentra produksi gabah atau beras yang harganya sesuai dengan aturan terkait. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan produk petani tersebut terserap dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah," kata dia.
Saat ini, Bulog tengah mencari sentra produksi gabah atau beras yang harganya sesuai dengan aturan terkait. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan produk petani tersebut terserap dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, menaikkan HPP merupakan langkah satu-satunya untuk mengoptimalkan CBP yang berasal dari pengadaan dalam negeri.
"Bulog bisa saja memetakan dan menyasar wilayah-wilayah sentra yang harganya cocok sesuai dengan ketentuan HPP dan fleksibilitasnya. Namun, strategi ini hanya dapat bertahan selama dua pekan," ujarnya saat dihubungi secara terpisah.
Strategi pemetaan dan penyasaran penyerapan itu tak bertahan lama, lanjut Dwi, disebabkan oleh kualitas gabah yang akan meningkat seiring dengan musim kemarau yang akan datang. Artinya, kadar air dalam gabah akan menurun.
Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Indonesia mengalami peralihan ke musim kemarau secara umum pada bulan Maret. Monsun Australia menjadi pemicu musim kemarau datang lebih awal. Kondisi itu menyebabkan 25 persen zona musim di Indonesia diprediksi memasuki kemarau lebih awal.
Wilayah Bali dan Jawa akan memasuki musim kemarau pada April 2019, sedangkan sebagian wilayah Kalimantan dan Sulawesi pada Mei. Kemudian, hampir seluruh wilayah di Indonesia akan mengalami musim kemarau dominan pada Juni hingga Agustus mendatang.
Selain itu, Dwi menyatakan, pemerintah sebaiknya tidak merasa aman dengan stok saat ini jika berorientasi pada pengadaan CBP dari serapan dalam negeri sepanjang 2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata konsumsi beras nasional pada 2018 sebesar 2,46 juta ton per bulan.
Pemerintah sebaiknya tidak merasa aman dengan stok saat ini jika berorientasi pada pengadaan CBP dari serapan dalam negeri sepanjang 2019.
Oleh sebab itu, Dwi menilai, menaikkan HPP untuk pengadaan CBP dari dalam negeri penting. Dengan HPP yang layak, Bulog dapat menyerap gabah atau beras dalam negeri secara optimal di tingkat petani saat panen raya yang diperkirakan terjadi pada April 2019.
"Dengan serapan dalam negeri yang optimal, pemerintah memiliki stok yang cukup sepanjang tahun untuk digelontorkan dalam rangka stabilisasi harga pada saat panceklik, terutama pada September hingg Desember," tuturnya.
BPS mencatat, harga gabah kering panen (GKP) pada Februari 2019 di tingkat petani sebesar Rp 5.114 per kg. Jika dibandingkan, pada Maret 2018 dan April 2018, harga GKP di tingkat petani secara berturut-turut sebesar Rp 4.845 per kg dan Rp 4.556 per kg.
Penyaluran bencana
Sementara itu, Bulog tetap melaksanakan penugasan dalam menyalurkan CBP untuk korban bencana alam, salah satunya banjir di Jayapura, Papua. "Kami telah menyiapkan minimal 200 ton untuk tiap provinsi dan 100 ton untuk tiap kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan tanggap darurat bencana alam," ucap Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh melalui siaran pers yang diterima, Jumat.
Hingga saat ini, Bulog sudah menyalurkan sebanyak 15.000 kg CBP untuk korban yang terdampak banjir di Jayapura. Bulog juga sudah menyiapkan 100 ton untuk Kabupaten Jayapura dalam rangka memenuhi kebutuhan tanggap darurat.
Adapun stok CBP yang tersedia di gudang Bulog Papua dan Papua Barat secara total berjumlah sekitar 32.000 ton. Tri menambahkan, sepanjang 2019, jumlah CBP yang disalurkan untuk bencana alam sebesar 888.523 kg secara keseluruhan.