CCTV di Jakarta Juga Bisa Pantau ”Lalu Lintas” Sampah

Sebanyak 7.678 kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di seluruh Jakarta ke depan tidak hanya berfungsi sebagai pemantau, tetapi juga analisis. Saat ini, fungsi analisis itu dalam tahap uji coba. CCTV juga bisa untuk menghitung aliran sampah di sungai.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pengendara sepeda motor menerobos jalur Transjakarta untuk menghindari lalu lintas di Jalan Sultan Agung, Setia Budi, Jakarta Selatan, yang tersendat, Kamis (21/2/2019). Untuk mengurangi jumlah pengendara yang menerobos jalur Transjakarta, PT Transjakarta tengah mengkaji penggunaan kamera CCTV yang dapat digunakan untuk tilang elektronik.

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 7.678 kamera pengawas atau CCTV yang tersebar di seluruh Jakarta ke depan tidak hanya berfungsi sebagai pemantau, tetapi juga analisis. Saat ini, fungsi analisis itu dalam tahap proof of concept atau uji coba. Nantinya, CCTV itu tidak hanya untuk menganalisis lalu lintas kendaraan, tetapi juga menghitung aliran sampah di sungai.

”Sekarang, fungsi CCTV masih monitoring. Ke depan, CCTV dapat memanfaatkan fungsi lain, seperti analisis. Fungsi analisis itu saat ini dalam tahap uji coba,” kata Kepala Subbagian Tata Usaha Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Selatan Wise Citradewi, Jumat (28/6/2019), di kantornya.

Fungsi analisis dari CCTV bisa digunakan di berbagai sektor, seperti tata kelola sampah dan lalu lintas. Wise mencontohkan, CCTV yang dipasang di sekitar aliran sungai, selain memantau kondisi sungai, bisa juga menghitung secara otomatik jumlah sampah yang melintas.

Di wilayah yang padat lalu lintas, CCTV dapat mendeteksi perilaku kendaraan yang tidak sesuai dengan tata tertib lalu lintas dan memperingatkannya. ”Kemudian, petugas bisa memperingatkan angkot yang ngetem misalnya,” ucap Wise.

CCTV dengan pengeras suara yang memberikan peringatan seperti di atas mulai dipasang di Jakarta sejak dua tahun terakhir. Secara umum, Jakarta mulai memasang CCTV di area publik sejak 2015.

CCTV yang dipasang di sekitar aliran sungai, selain memantau kondisi sungai, bisa juga menghitung secara otomatik jumlah sampah yang melintas.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Hingga Mei 2019, jumlah CCTV di Jakarta sebanyak 7.678 dan tersebar di seluruh tempat publik Ibu Kota. Informasi tentang sebaran CCTV itu dapat dilihat di situs smartcity.jakarta.go.id.

Wise belum dapat memastikan kapan semua CCTV di Jakarta dapat dilengkapi dengan fungsi analisis. Sebab, biaya perangkat lunak atau software yang diterapkan pada CCTV sangat tinggi. Biaya total lisensi perangkat lunak itu mencapai Rp 5 miliar.

Baca juga: ”Asisten Pribadi” dalam Genggaman di Jawa Barat

Hingga Mei 2019, tercatat jumlah CCTV sebanyak 7.678. Mengutip informasi dari smartcity.jakarta.go.id, sebagian besar CCTV atau sebanyak 4.368 unit disediakan oleh Balitower, perusahaan penyedia infrastruktur menara telekomunikasi.

Jakarta Smart City

Pemasangan CCTV merupakan bagian dari konsep Jakarta Smart City yang mulai dikembangkan sejak Desember 2014. Tujuan konsep itu adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengetahui, memahami, dan mengendalikan berbagai sumber daya di dalam kota secara lebih efisien. Hal tersebut dilakukan demi memaksimalkan pelayanan publik dan memberikan solusi dalam penyelesaian masalah.

Penggunaan teknologi dan data raksasa, misalnya, telah membantu Dinas Pendidikan DKI Jakarta memantau penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebab, ujar Wise, ternyata ada yang menggunakan kartu itu untuk hal yang tidak semestinya, seperti untuk ke tempat karaoke atau beli emas. Padahal, kartu itu seharusnya hanya digunakan untuk keperluan sekolah dan kesehatan.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia Ricky Joseph Pesik saat membuka International Workshop on Big Data and Information Security 2018 di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (12/5/2018).

Naufal dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan Wilayah 2 mengonfirmasi, penggunaan teknologi dan data raksasa membantu pengawasan penggunaan KJP agar sesuai dengan aturan. Data transaksi melalui KJP diterima Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang kemudian menyosialisasikannya kepada suku dinas terkait.

”Sekarang, seleksi pengguna KJP lebih ketat. Intinya, supaya penggunaannya tepat sasaran,” lanjut Naufal.

Baca juga: Menjaga Eksistensi Qlue

Saat ini, ada berbagai platform yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, antara lain melalui aplikasi Qlue, media sosial, dan situs jakarta.go.id. Semua laporan dari platform daring itu diintegrasikan dalam sistem aplikasi CRM Jakarta Smart City. Selain itu, publik juga dapat menyampaikan pengaduan dengan mengunjungi kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

”Sebenarnya, ini bagaimana teknologi mempermudah kerja pemerintah dalam memutuskan kebijakan dan agar pelayanan publik lebih baik lagi, supaya laporan masyarakat dapat direspons dengan cepat. Harapan ke depan adalah pengaduan masyarakat semakin berkurang. Berarti, kita semua telah bekerja secara optimal,” tutur Wise.