Susunan Kabinet Pemerintah Belum Dibahas

KOMPAS/RIZA FATHONI

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama para Menteri Kabinet Kerja di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2014).

JAKARTA, KOMPAS — Hingga lima hari setelah penetapan presiden terpilih belum ada pembahasan lebih lanjut antara Presiden Joko Widodo dan sejumlah partai politik terkait dengan susunan kabinet pemerintah periode 2019-2024. Elite sejumlah partai politik pendukung Jokowi juga mengaku belum mengajukan nama-nama untuk mengisi kabinet.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani di Jakarta, Kamis (4/7/2019), meyakini, Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan dengan pimpinan parpol koalisi pendukungnya pada Juli ini untuk membahas komposisi kabinet. Namun, ia belum bisa memastikan tanggal pertemuan tersebut.

”Pada pertemuan tersebut, nantinya kami juga akan membahas apakah perlu partai di luar koalisi untuk bergabung. Tentunya tidak bisa jika semua partai ingin masuk dalam kabinet karena tidak ada fungsi penyeimbang,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Presiden Joko Widodo didampingi ketua umum partai politik pendukung Koalisi Indonesia Kerja, antara lain (tampak dalam foto) Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, mendeklarasikan calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo dalam pertemuan koalisi pendukung di Jakarta, Kamis (9/8/2018). Joko Widodo menunjuk Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2019.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menjelaskan, presiden tentunya membutuhkan pertimbangan khusus untuk menentukan susunan kabinet nantinya. Menurut dia, komposisi kabinet perlu disesuaikan dengan visi dan misi Presiden.

”Fokus Presiden untuk pemerintahan selanjutnya ialah untuk membangun sumber daya manusia. Oleh sebab itu, kami masih perlu pembahasan apakah susunan kabinetnya akan sama seperti periode sebelumnya atau akan berubah,” katanya.

Johnny mengatakan, Nasdem masih belum mengajukan jumlah jatah menteri untuk masuk dalam kabinet pemerintahan. Menurut dia, hal itu merupakan hak prerogatif Presiden untuk menentukan jumlah menteri yang masuk.

”Kami menghargai hak prerogatif Presiden. Namun, tentunya kami memiliki banyak kader yang profesional, silakan Jokowi pilih sebagai anggota kabinetnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar berharap mendapat jatah menteri sebanyak-banyaknya dalam kabinet kali ini. Namun, ia masih belum menjelaskan secara rinci, siapa saja nama-nama yang akan PKB ajukan untuk menjadi menteri.

”Belum ada nama yang PKB ajukan untuk menjadi menteri. Kalau saya, sih, tidak ingin menjadi menteri, inginnya menjadi Ketua MPR saja,” katanya.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, belum ada tawaran menteri dari Jokowi kepada Partai Demokrat. Selain itu, Partai Demokrat juga belum bisa memutuskan sikap, apakah akan bergabung dalam koalisi pemerintah atau berada di luar koalisi.

”Kami masih perlu mengadakan pertemuan internal partai setelah tanggal 10 Juli nanti untuk menentukan sikap politik,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Misbhakun, mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto masih perlu duduk bersama pimpinan partai lain untuk membahas susunan kabinet nantinya.

”Nantinya, setelah pertemuan di antara petinggi parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf, Airlangga akan melakukan pertemuan internal dengan kader Golkar untuk merumuskan nama-nama yang akan menjadi menteri karena kami punya mekanisme internal partai,” ujarnya.

Akomodatif

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, memprediksi, kabinet Jokowi-Amin akan banyak diisi orang-orang dari partai koalisi pendukung ataupun partai yang berseberangan saat Pilpres 2019. Hal ini terlihat dari adanya isu bahwa sejumlah partai, seperti Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Demokrat, akan merapat ke pemerintahan.

”Kalaupun ada akomodasi untuk partai, menurut saya, orang-orang yang dipilih dalam kabinet harus melakukan saringan yang ketat dengan melihat rekam jejak (track record), latar belakang, kapasitas, dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi,” katanya.

Namun, khusus untuk menteri-menteri di sektor-sektor penting, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, Jokowi hendaknya mempertimbangkan orang-orang yang memiliki kapasitas dan bebas dari politik.

”Ini karena tiga sektor itu menjadi fokus utama dari visi dan misi Jokowi-Amin dan sangat penting bagi Indonesia lima tahun ke depan,” ujar Arya.