Memohon Amnesti, Baiq Nuril Berangkat ke Jakarta

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Baiq Nuril (paling kanan) bersama kuasa hukumnya Joko Jumadi (paling kiri) dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram Nyanyu Ernawati tiba di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, Senin (8/7/2019) siang. Mereka akan berangkat ke Jakarta dalam rangka mengajukan amnesti kepada Presiden Joko Widodo untuk kasus yang tengah menimpa Baiq Nuril.

PRAYA, KOMPAS – Perjuangan Baiq Nuril untuk mencari keadilan berlanjut. Sesuai rencana, Senin (8/7/2019), mantan tenaga honorer di SMA Negeri 7 Mataram yang menjadi korban pelecehan seksual itu, berangkat menuju Jakarta untuk mengajukan amnesti kepada Presiden Joko Widodo.

Pantauan Kompas, Baiq Nuril tiba di Bandara Internasional Lombok, Praya, sekitar pukul 11.30 WITA. Selain bersama keluarga, ia juga didampingi kuasa hukum Joko Jumadi dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram Nyanyu Ernawati.

Sebelum masuk ke area pelaporan, Nuril terlebih dahulu berpamitan kepada keluarga yang terdiri dari orang tua, suami, dan anak-anaknya. Terlihat Nuril mencium tangan dan pipi Isnaini, suaminya, kemudian mencium anak-anaknya.

Siang itu, Nuril yang berangkat mengenakan hijab warna oranye, batik, dan celana hitam terlihat segar. Ia juga beberapa kali melempar senyum setiap kali mengobrol dengan Joko maupun Nyanyu.

“Hari ini, kami akan berangkat ke Jakarta sekitar pukul 12.50 WITA. Lalu jam 16.00 WIB akan bertemu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di kantor beliau,” kata Joko.

Baca juga: Presiden Minta Baiq Nuril Ajukan Amnesti

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Baiq Nuril bersama Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram Nyanyu Ernawati, serta kuasa hukumnya Joko Jumadi di Bandara Internasional Lombok, Senin (8/7/2019).

Joko menambahkan, dalam pertemuan dengan Yasonna, mereka akan membicarakan secara teknis seperti apa arahan pemerintah terkait komitmen yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu di Manado, yakni terkait pengajuan amnesti.

Presiden saat itu mempersilakan Nuril mengajukan amnesti (peniadaan hukuman) kepadanya. “Nanti kalau masuk ke saya, jadi kewenangan saya,” kata Presiden, Jumat (5/7) lalu.

Nanti Presiden yang mencarikan apa instrumen yang bisa dipakai. Tetapi dari kami sendiri selaku penasihat hukum, memiliki keyakinan bahwa yang paling pas adalah amnesti.

Joko berharap, dengan pengajuan amnesti, kasus yang menimpa Nuril akan menjadi kewenangan Presiden. “Nanti Presiden yang mencarikan apa instrumen yang bisa dipakai. Tetapi dari kami sendiri selaku penasihat hukum, memiliki keyakinan bahwa yang paling pas adalah amnesti,” kata dia.

Menurut Joko, selain mereka bertiga, sudah ada anggota tim lain yang menunggu di Jakarta. Termasuk aktivis perempuan yang juga anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Menurut Joko, mereka bersama Rieke akan bersama-sama menemui Yasonna di kantornya.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Akan Bahas Peluang Beri Baiq Nuril Amnesti

Secara singkat, Baiq Nuril menyatakan siap melanjutkan perjuangan di Jakarta. “Saya siap lahir batin. Saya berharap, mudah-mudahan beliau (Presiden Joko Widodo) berkenan bertemu saya,” tuturnya.

Menurut Nuril, selain mengajukan permohonan amnesti, jika berkesempatan bertemu Joko Widodo, ia akan menyampaikan keluh kesahnya. “Pertama, mudah-mudahan permohonan amnesti saya dikabulkan. Kedua, saya ingin menyampaikan keluh kesah atas proses panjang yang saya lalui hingga saat ini. Laiknya isi hati seorang anak kepada bapaknya,” kata Nuril.

Pelecehan seksual

Kasus yang menimpa mantan tenaga honorer di SMA Negeri 7 Mataram, NTB, itu berawal pada 2014 ketika dia dilaporkan M, kepala sekolah di tempatnya bekerja, dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nuril merekam pembicaraan telepon dengan M karena merasa dilecehkan. Sebab, M menceritakan hubungan asmaranya dengan seorang wanita lain yang mengarah ke pornografi. Rekaman itu belakangan disebarluaskan rekan Nuril dan berujung pada laporan M ke Polres Mataram pada awal 2017.

KOMPAS.COM/FITRI

Baiq Nuril Maknun menghapus air matanya saat ditemui di rumahnya di perumahan BTN Harapan Permai, Labuapi, Lombok Barat, Senin (12/11/2018). Nuril kecewa atas keputusan MA yang mengabulkan kasasi Kejaksaan Tinggi NTB, atas kasus pelanggaran UU ITE.

Nuril pun didakwa dengan UU ITE karena mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Nuril ditahan dua bulan, kemudian dituntut enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta oleh jaksa penuntut umum. Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis bebas kepada Nuril.

Jaksa penuntut umum mengajukan kasasi. Pada 26 September 2018, MA menjatuhkan vonis kepada Nuril enam bulan penjara serta denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara. Nuril kemudian menggunakan upaya hukum terakhir dengan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.

Namun, Jumat (5/7/2019), MA melalui juru bicaranya menyatakan bahwa perkara PK dengan pemohon Baiq Nuril Maknun ditolak. Ini berarti MA menguatkan putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Nuril.

Baca juga: Penolakan PK Baiq Nuril Cermin Negara Gagal Lindungi Perempuan