Indonesia Bangun Jembatan Terpanjang Se-Asia Tenggara di Sekitar Singapura

KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA

Jembatan Barelang I menjadi salah satu daya tarik wisata Batam, Kepulauan Riau. Pelesir di Batam tidak hanya untuk belanja ke kawasan Nagoya. Wisata ke pesisir Batam bisa menjadi pilihan. Foto diambil pada 29 Agustus 2016.

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia akan membangun Jembatan Batam-Bintan sepanjang 7,04 kilometer untuk menghubungkan pulau-pulau di Selat Malaka, sekitar Singapura, pada 2020. Pembangunan jembatan laut ini bertujuan mengembangkan sektor industri dan pariwisata di kawasan tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun Jembatan Batam-Bintan (Babin) yang berada di Kepulauan Riau. Nilai proyek jembatan ini mencapai Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun menggunakan pembiayaan dengan skema tahun jamak.

Jembatan Babin akan memiliki empat pilar utama yang memanjang mulai dari Pulau Batam, Pulau Ngenang, Pulau Tanjung Sauh, sampai ke Pulau Bintan. Pembangunan jembatan ini dibagi menjadi tiga trase, yakni trase pertama menghubungkan Pulau Batam ke Pulau Tanjung Sauh (2,12 km), trase kedua menghubungkan Pulau Tanjung Sauh ke Pulau Buau (4.1 km), dan trase ketiga menghubungkan Pulau Buau ke Pulau Bintan sepanjang (855 meter).

”Pembangunan Jembatan Babin akan mulai dibangun pada 2020, tentunya didasarkan kelayakan teknis dan ekonomisnya,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip dari situs resmi Sekretaris Kabinet pada Sabtu (13/7/2019).

Saat ini Kementerian PUPR tengah menyusun studi kelayakan (FS) dan desain detail teknis (DED) yang ditargetkan selesai pada akhir 2019. Pemerintah memperkirakan proyek pembangunan akan berjalan selama tiga hingga empat tahun. Ketika selesai, jembatan ini akan menjadi jembatan terpanjang di Asia Tenggara.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Suasana di Pelabuhan Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau, Kamis (9/5/2019).

Pembangunan jembatan ini akan meningkatkan konektivitas dan mengurangi biaya logistik di Kepulauan Riau. Selain itu, Jembatan Babin akan mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh serta kawasan industri dan pariwisata di Pulau Galang dan Bintan.

Menurut Basuki, keberadaan jembatan akan mendukung program Pemerintah Singapura. Singapura sedang membangun Terminal 5 dari Bandara Internasional Changi yang akan berintegrasi (intermoda) sampai ke Bintan.

Pemerintah bertujuan memosisikan Batam sebagai pusat pengiriman dan manufaktur alternatif ke Singapura. Berdasarkan laporan South China Morning Post, potensi untuk menarik investasi baru melalui pengembangan Batam dapat mencapai 60 miliar dollar AS.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (15/6/2019).

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono mengatakan, pembangunan Jembatan Babin membutuhkan perhatian semua pihak. Rencana proyek ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera.

Perang dagang

Kepala Badan Pengembangan Batam Edy Putra Irawady menambahkan, Indonesia sedang mengembangkan Batam untuk mencari peluang di tengah meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, dikutip dari The Strait Times.

Batam merupakan kawasan perdagangan bebas di Indonesia. Para investor kini mulai mengincar Batam untuk merelokasi sejumlah pabrik keluar dari China.

Kompas

Kawasan pariwisata Lagoi Bay, Bintan, akhir Juni 2015. Kawasan yang diresmikan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada akhir Mei 2015 ini bertumbuh menjadi destinasi wisata elite yang berkontribusi terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Adapun Pemerintah Indonesia juga sedang mengkaji kemungkinan untuk menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Pulau Sumatera di Indonesia.

Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai program utama dalam pemerintahan 2014-2019.  Presiden Jokowi juga berjanji menghilangkan hambatan pengembangan ekonomi Indonesia pada masa jabatan keduanya yang akan dimulai Oktober 2019. (Reuters)