Komitmen Jokowi dalam Visi Indonesia
Pidato presiden terpilih Joko Widodo bertajuk ”Visi Indonesia” merupakan komitmen membawa optimisme melihat Indonesia pada masa mendatang. Publik mengapresiasi pernyataan yang disampaikan dalam pidato tersebut.
Pidato yang disampaikan Jokowi di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 14 Juli, itu menyiratkan komitmen Jokowi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang belum dituntaskan selama lima tahun terakhir. Pemetaan lima langkah yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang menunjukkan kesiapan Jokowi untuk mengatasi masalah bersama dengan pemerintahan baru yang akan dibentuknya.
Optimisme bahwa Indonesia akan makin maju lima tahun ke depan diungkapkan responden jajak pendapat Litbang Kompas yang mengikuti pidato Jokowi. Pidato tersebut disiarkan langsung di televisi ataupun di platform dalam jaringan (daring).
Penggunaan diksi yang jelas dan tegas menjadi salah satu kunci yang membangun persepsi positif responden.
Penggunaan diksi ”kita” sebanyak 75 kali dalam pidato berdurasi 23 menit ini menunjukkan ada semangat kebersamaan yang hendak disampaikan. Pidato presiden terpilih membawa pesan untuk melupakan polarisasi politik yang menguat saat Pemilihan Presiden 2019, sekaligus mengajak semua anak bangsa menatap Indonesia yang lebih maju untuk masa mendatang.
Penekanan pada semangat kebersamaan ini menunjukkan, persatuan akan menjadi landasan utama membentuk pemerintahan periode 2019-2024. Jokowi juga mengajak rakyat Indonesia bersama-sama menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup bangsa ini.
Pidato Jokowi kali ini terasa berbeda dari biasanya. Dalam pidato Jokowi kali ini, terkandung pesan yang terkesan keras. Diksi-diksi yang menggambarkan karakter pemimpin yang tegas mendominasi isi pidato Jokowi.
Muncul pernyataan-pernyataan yang mengentak publik, seperti ”hal-hal yang menghambat investasi harus dihajar”, ”birokrasi yang tidak efisien dan efektif akan dipangkas dan dicopot pejabatnya”, ”lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah dibubarkan”, ataupun ”membutuhkan menteri-menteri yang berani”.
Meski demikian, pandangan publik terhadap Jokowi tidak berubah. Mayoritas responden menyetujui pernyataan-pernyataan yang cenderung keras itu. Sekitar 86 persen responden menyetujui pernyataan Jokowi yang berencana memangkas birokrasi yang tidak efisien dan tidak efektif, bahkan pejabatnya akan dicopot.
Pernyataan mengenai lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat serta bermasalah harus dibubarkan juga disetujui 87 persen responden. Bahkan, 92 persen responden setuju ke depan dibutuhkan menteri-menteri yang berani. Untuk investasi, 71 persen responden menyetujui pernyataan Jokowi yang akan menghajar hal-hal yang menghambat investasi.
Visi Indonesia
Jokowi menyebut ”Visi Indonesia” setidaknya akan diwujudkan melalui beberapa tahapan demi mencapai Indonesia yang lebih produktif, berdaya saing, dan memiliki fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan dunia. Melanjutkan pembangunan infrastruktur menjadi langkah pertama yang disebutkan presiden terpilih. Tahapan selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) lewat pendidikan dan kesehatan diikuti pembukaan akses investasi besar-besaran, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.
Terkait tahapan itu, 34 persen responden menyatakan pengembangan SDM harus segera dibenahi pemerintah. Investasi untuk merangsang terciptanya lapangan kerja baru diharapkan 22 persen responden menjadi prioritas.”Visi Indonesia” dengan pengembangan SDM berkualitas perlu memprioritaskan perbaikan sistem pendidikan Indonesia. Pandangan ini diungkapkan 37 persen responden. Sementara 27 persen responden lainnya meminta agar pemerintahan baru juga memprioritaskan pemerataan wajib belajar hingga ke pelosok negeri.
Setelah membenahi kualitas SDM, sebagian responden sepakat dengan rencana membuka keran investasi sebesar-besarnya untuk menghasilkan lapangan kerja baru. Lapangan pekerjaan baru menjadi kebutuhan mengingat angkatan kerja terus bertambah setiap tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 136,18 juta jiwa, naik 2,24 juta jiwa dibandingkan pada Februari 2018.
Setahun terakhir, pengangguran berkurang 50.000 orang sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang turun menjadi 5,01 persen pada Februari 2019.
Setidaknya 63 persen responden menaruh harapan besar bahwa lapangan pekerjaan baru akan tumbuh pesat bersamaan dengan tumbuhnya investasi. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan, hasil investasi dalam dan luar negeri sepanjang 2014 hingga 2018 telah menciptakan 6,3 juta lapangan kerja baru.
Penggunaan APBN yang rentan kebocoran masih menjadi catatan responden terkait pidato ”Visi Indonesia”. Sebagian responden menginginkan penggunaan APBN yang lebih fokus dan tepat sasaran.
Reformasi birokrasi juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi pemerintah mendatang. Sebagai catatan, nilai rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi yang disusun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2018 menunjukkan, di tingkat pusat nilai indeks turun dari 72,48 menjadi 72,15. Sementara di tingkat pemerintah provinsi, nilai
indeks naik dari 61,75 menjadi 62,73. Di tingkat pemerintah kabupaten/kota, nilai indeks turun dari 57,72 menjadi 53,54.
Selain isu itu, pembangunan infrastruktur juga tetap dianggap penting sehingga harus dilanjutkan. Pemerintah perlu membuat skala prioritas atas jenis infrastruktur yang akan dibangun. Sebagian responden menilai pembangunan infrastruktur ke depan sebaiknya lebih diarahkan kepada infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan dan perbaikan gedung sekolah serta fasilitas dan prasarana pendidikan, serta kawasan ekonomi khusus (pusat industri).
Setelah itu, baru dilanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi, pertanian, energi, dan pariwisata.
Optimisme
Publik menaruh harapan besar terhadap pemerintahan Jokowi-Amin dalam mewujudkan lima rencana besar yang disebutkan dalam pidato ”Visi Indonesia”. Dengan modal politik dan modal sosial yang dimiliki Jokowi saat ini, publik optimistis Jokowi-Amin akan mampu merealisasikan rencana pembangunan tersebut.
Sebanyak 63 persen responden meyakini bahwa Jokowi-Amin bisa memimpin pemerintahan dalam mewujudkan ”Visi Indonesia”, seperti disampaikan Jokowi dalam pidatonya. Namun, masih ada sekitar 25 persen responden yang belum yakin atas kemampuan Jokowi-Amin mewujudkan lima tahapan besar tersebut.
Presiden terpilih Joko Widodo telah menunjukkan komitmennya sebagai pemimpin nasional untuk memulai perubahan yang baru pada periode pemerintahannya yang kedua, yakni 2019-2024. Skala prioritas terhadap problem-problem bangsa yang muncul selama ini menjadi landasan bagi Jokowi untuk memetakan persoalan yang akan dikerjakan lima tahun ke depan.
Pidato Jokowi yang bertajuk ”Visi Indonesia” telah meletakkan landasan bagi pemerintahan 2019-2024. Melalui jajak pendapat ini, publik telah membaca komitmen presiden terpilih Joko Widodo.