Risma Masuk ”Kabinet” Megawati, Lainnya Pemain Lama
›
Risma Masuk ”Kabinet”...
Iklan
Risma Masuk ”Kabinet” Megawati, Lainnya Pemain Lama
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menunjuk Tri Rismaharini masuk dalam struktur kepengurusan DPP PDI-P periode 2019-2024. Di luar nama Risma, mayoritas masih didominasi pemain lama. Pengamat menilai, regenerasi di PDI-P mandek.
Oleh
Kurnia Yunita Rahayu/Sharon Patricia
·5 menit baca
DENPASAR, KOMPAS — Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menunjuk Tri Rismaharini untuk masuk dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDI-P periode 2019-2024. Di luar nama Wali Kota Surabaya tersebut, mayoritas masih didominasi pemain lama. Megawati tampak ingin mempertahankan the winning team, tim yang membawa PDI-P menang dua kali berturut-turut dalam Pemilu 2014 dan 2019.
Dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P 2019-2024 yang diumumkan oleh Megawati sebelum menutup Kongres V PDI-P, Sabtu (10/8/2019), di Denpasar, Bali, Risma ditunjuk sebagai Ketua DPP Bidang Kebudayaan. Ini pertama kalinya Risma masuk dalam struktur kepengurusan.
Sementara mayoritas nama lainnya di kepengurusan baru DPP sudah pernah menjabat sebelumnya. Hasto Kristiyanto, misalnya, kembali menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P. Kemudian, dua anak Megawati, Prananda Prabowo dan Puan Maharani, menjabat ketua DPP PDI-P di bidang yang sama dengan di kepengurusan sebelumnya.
Adapun jabatan ketua harian atau wakil ketua umum yang pernah dilontarkan politisi senior PDI-P Pramono Anung, tak terlihat dalam struktur baru DPP PDI-P tersebut.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjelaskan, tidak banyak perubahan pada struktur kepengurusan dewan pimpinan pusat (DPP) periode 2019-2024. Kepengurusan tetap diisi 27 orang.
Memang ada jabatan yang dihilangkan kemudian diganti dengan yang baru, tetapi jumlahnya tak banyak. Salah satu bidang baru adalah bidang luar negeri.
”Kalau perubahannya terlalu banyak, itu bukannya menjadi hal yang baik karena kami sekarang sedang memerlukan tahapan, semuanya itu segera bisa bekerja dengan cepat,” kata Megawati.
Setelah dua kali menang secara berturut-turut pada Pemilu 2014 dan 2019, PDI-P menargetkan kemenangan ketiga pada Pemilu 2024.
Terkait Hasto Kristiyanto yang kembali menjabat posisi sekjen, ini juga pertama kalinya dalam sejarah PDI-P. Biasanya setiap kali kongres, sekjen diganti.
Megawati berkelakar, mungkin Hasto sudah bosan dengan dirinya. Di sisi lain, dia menyebut banyak pihak juga mempertanyakan apakah jabatan sekjen dapat diduduki oleh orang yang sama selama dua periode.
Menanggapi hal tersebut, Megawati kembali pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang tidak melarang pengangkatan petahana sekjen. Selain itu, ia juga mengingatkan soal kewenangannya sebagai formatur tunggal sehingga berhak menentukan kader PDI-P yang masuk dalam ”kabinet”-nya.
”Saya, kan, menampung saja, orang boleh mengusulkan, jadi sekjen adalah Hasto Kristiyanto,” katanya.
Politisi senior PDI-P Tjahjo Kumolo berpendapat, pengangkatan kembali sekjen memang tidak dilarang dalam AD/ART. Hasto pun dinilainya layak menempati posisi tersebut karena dua keberhasilan.
Pertama, sebagai sekjen, ia mampu membawa partai sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2019. ”Sebagai sekretaris tim sukses Pak Joko Widodo, dia juga berhasil memenangkan beliau (Jokowi) sebagai presiden. Saya kira, dia mampu membawa partai ini secara bergotong royong bersama dengan pengurus DPP,” kata Sekjen PDI-P 2010-2015 itu.
Regenerasi mandek
Secara terpisah, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai, apabila kepengurusan DPP PDI-P masih diisi oleh mayoritas orang lama, konsekuensinya, jenjang karier politisi daerah akan mandek.
”Seharusnya, kalaupun tidak ada regenerasi dalam pucuk pimpinan struktur partai, paling tidak ada penyegaran di struktur DPP-nya. Dengan ada penyegaran, maka akan ada sirkulasi elite di kepengurusan partai,” ujar Arya.
Arya menilai, penunjukan Tri Rismaharini untuk masuk dalam struktur kepengurusan DPP PDI-P mengindikasikan kecenderungan untuk mengorbitkan orang yang sudah populer. PDI-P seharusnya memberikan kesempatan kepada orang-orang lain yang juga berprestasi.
”Harus ada regenerasi untuk penyegaran internal agar kebijakan dapat lebih inovatif. Ini dapat dilakukan melalui penunjukan orang-orang yang berprestasi di provinsi, daerah, atau DPP,” kata Arya.
Senada dengan itu, Guru Besar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris menyampaikan, memang pasti ada alasan tetap mempertahankan orang-orang lama dalam struktur DPP. Namun, itu akan menjadi persoalan dalam regenerasi karena di setiap partai itu semestinya ada penyegaran.
”Saya melihat dalam DPP PDI-P itu, generasi lama yang sangat menonjol hanya pada ketua umum dan beberapa ketua DPP. Memang ke depan regenerasi sangat diperlukan agar politisi muda memiliki kesempatan memimpin,” ujar Syamsuddin.
Berikut susunan lengkap struktur kepengurusan DPP PDI-P 2019-2024:
1. Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
2. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Bambang Wuryanto
4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot S Hidayat
5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur Nababan
6. Ketua Bidang Politik dan Keamanan: Puan Maharani
7. Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan: Yasonna H Laoly
8. Ketua Bidang Perekonomian: Said Abdullah
9. Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup: I Made Urip
10. Ketua Bidang Kelautan, Perikanan, dan Nelayan: Rohmin Dahuri
11. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
12. Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Ribka Tjiptaning
13. Ketua Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial: Nusyirwan Soejono
14. Ketua Bidang Kesehatan dan Anak: Sri Rahayu
15. Ketua Bidang Kebudayaan: Tri Rismaharini
16. Ketua Bidang Koperasi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: Mindo Sianipar
17. Ketua Bidang Pariwisata: Wiranti Sukamdani
18. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga
19. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Hamka Haq
20. Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo.
21. Sekretaris Jenderal (Sekjen): Hasto Kristiyanto
22. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adianto
23. Wakil Sekjen Bidang Program Kerakyatan: Sadarestuwati
24. Wakil Sekjen Bidang Program Pemerintahan: Arif Wibowo
25. Bendahara Umum: Olly Dondo Kambey
26. Wakil Bendahara Umum Bidang Internal: Rudiyanto Chen
27. Wakil Bendahara Umum Bidang Program: Yuliari Peter Batubara