Sepeda Motor Sumbang 8.500 Juta Ton Polutan per Hari

Kebijakan ganjil genap bukan solusi atasi polusi udara. Hal ini dikarenakan ganjil genap tidak membatasi sepeda motor dan angkutan daring yang kini mendominasi jumlah kendaraan bermotor di Jakarta. Polutan dari kendaraan bermotor menyumbang polusi terbesar bagi Ibu Kota dan sekitarnya.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Diskusi di kantor Komite Penghapusan Bensin Bertimbal di Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019), tentang parahnya polusi udara Jakarta. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum tepat menyasar masalah utama.

JAKARTA, KOMPAS - Sepeda motor menyumbang sebanyak sekitar 8.500 juta ton polutan ke udara Jakarta setiap harinya. Sepeda motor menjadi sumber polutan terbesar dibanding moda transportasi lain.

Koordinator Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan, sepeda motor menyumbang sekitar 44,53 persen dari total polutan transportasi Jakarta. Hal ini karena banyaknya jumlah moda transportasi itu yang mencapai sekitar 74 persen dari seluruh kendaraan yang beredar di Jakarta setiap harinya.

Hal ini diperparah dengan buruknya kualitas bahan bakar minyak (BBM) sepeda motor yang banyak menggunakan premium 88 dan pertalite 90. "Bahan bakar ini tak ramah lingkungan karena sumbangan polutan tinggi," katanya di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Buruknya polusi udara saat ini disumbang dari sektor transportasi yang diperkirakan mencapai 70 persen dari seluruh sumber polusi udara Jakarta.

Setelah sepeda motor, penyumbang polutan tertinggi kedua dari sektor transportasi adalah bus sebanyak 21,43 persen. Bus yang rata-rata berbahan bakar solar itu menyumbang hingga 4.100 juta ton polutan per hari diikuti truk sebesar 17,7 persen. Mobil pribadi justru berada di urutan keempat sebesar 16,1 persen.

Sementara itu, moda transportasi penyumbang gas rumah kaca terbesar berupa karbon dioksida adalah truk sebesar 47,72 persen dan bus sebesar 33,26 persen. Sepeda motor berada di urutan ketiga sebesar 16 persen.

Baca juga : Menguji Keseriusan Pemprov DKI Jakarta

Dari perhitungan itu, kata Ahmad, perluasan kebijakan ganjil genap yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jelas tak akan efektif meredam polusi udara Jakarta. Sebab, kebijakan itu justru mengecualikan sepeda motor, truk dan bus yang menjadi penyumbang terbesar.

Dari perhitungan itu, kata Ahmad, perluasan kebijakan ganjil genap yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jelas tak akan efektif meredam polusi udara Jakarta. Sebab, kebijakan itu justru mengecualikan sepeda motor, truk dan bus yang menjadi penyumbang terbesar.

Memburuk

Berdasarkan pantauan www.airvisual.com yang memantau polutan debu halus PM 2,5, udara Jakarta selama sebulan terakhir didominasi kondisi tak sehat dan rentan bagi kelompok sensitif karena buruknya polusi debu halus.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Data penyumbang polusi udara Jakarta yang dipaparka Komite Penghapusan Bensin Bertimbal di kantornya di Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019) menunjukkan sepeda motor penyumbang terbesar dengan jumlah diperkirakan 8.500 juta ton polutan tersembur ke langit Jakarta tiap harinya.

"Kondisi udara Jakarta tahun ini memburuk dari tahu lalu. Rata-rata tahunan konsentrasi PM 2,5 selama 1 Januari-30 Juli 2019 adalah 46,16 mikrogram per meter kubik sementara tahun 2018 rata-rata 45,62 mikrogram per meter kubik," kata Ahmad.

Konsentrasi terendah polutan PM 2,5 di Jakarta adalah 10 mikrogram per meter kubik dan tertinggi 155 mikrogram per meter kubik. Sementara standar baku mutu nasional adalah 15 mikrogram per meter kubik.

Krisis pencemaran udara Jakarta ini, kata Ahmad, membutuhkan kebijakan lebih daripada ganjil genap. Apalagi, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu justru tak menyasar sumber persoalan, yaitu sepeda motor.

Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta seharusnya sudah menghentikan penjualan BBM tak ramah lingkungan seperti pertalite 90, pertamax 90, solar 48 dan dexlite. Saat ini, teknologi otomotif Indonesia sudah mengadopsi teknologi standar Euro 4 sehingga BBM yang menghasilkan sulfur dan polutan lain yang tinggi itu sebenarnya sudah tak diperlukan lagi.

Baca juga : Ganjil Genap Program Separuh Hati

"Kebijakan pemerintah pusat tentang spesifikasi BBM saat ini menjadi ganjalan untuk mengatasi pencemaran udara. Pemerintah DKI Jakarta seharusnya berani ambil langkah tegas dahulu karena pencemaran sudah sangat buruk," katanya.

"Kebijakan pemerintah pusat tentang spesifikasi BBM saat ini menjadi ganjalan untuk mengatasi pencemaran udara. Pemerintah DKI Jakarta seharusnya berani ambil langkah tegas dahulu karena pencemaran sudah sangat buruk," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihantoro mengatakan, BPTJ berharap pemasangan alat jalan berbayar atau ERP bisa segera diwujudkan di Jakarta untuk menggantikan ganjil genap. Sebab, sistem ganjil genap tidak bisa berlangsung lama.

"Sistem ERP ini sudah di rencana induk transportasi Jabotabek, 2018/2029. diantaranya untuk Pemprov DKI ini, implementasi 2019, 2020, dan seterusnya. kemudian Kota Tangerang Selatan, Bekasi, Kabupaten Tangerang dimulai 2020," kata dia.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo ditemani Wadirlantas Polri AKBP I Made Agus dalam konferensi perluasan ganjil genap di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Sementara Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan ERP belum bisa dilakukan 2020 karena proses lelang harus dimulai lagi. Pengulangan lelang ini merupakan hasil konsultasi dengan Kejaksaan Agung karena teknologi yang diajukan dalam lelang yang lama terlalu tua untuk teknologi sekarang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, perluasan ganjil genap masih dalam masa uji coba. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanti masukan pihak-pihak terkait.