Pengusung Jokowi dan Prabowo Kompak Soal Penambahan Pimpinan MPR

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Presiden Joko Widodo berfoto bersama pimpinan MPR, DPD, dan DPR sebelum mengikuti Sidang Tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS — Para elite parpol mulai membahas komposisi paket pimpinan MPR secara lintas koalisi. Koalisi partai politik pendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kompak soal penambahan jumlah pimpinan MPR. Pembahasan lintas koalisi ini membuka peluang munculnya penambahan jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang dari sebelumnya 5 orang.

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk membahas peluang kerja sama dalam membentuk paket pimpinan MPR. Ia menjelaskan, muncul wacana agar paket pimpinan MPR ditambah menjadi 10 orang untuk periode 2019-2024.

”Kami membahas tentang wacana yang digulirkan PAN terkait penambahan jumlah pimpinan MPR dan kami juga ingin tahu bagaimana sikap Gerindra dalam menyikapinya,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Menurut Arsul, dengan  penambahan jumlah pimpinan MPR, dapat mengakomodasi kepentingan seluruh fraksi yang ada di parlemen. Sebelumnya, berdasarkan UU MD3 Nomor 2 Tahun 2018, pimpinan MPR periode 2019-2024 berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil yang merupakan unsur fraksi dan perwakilan DPD.

”Kami pun harus bertemu dengan pimpinan parpol atau fraksi lain di parlemen untuk melihat keinginan mereka, apakah perlu ditambah atau hanya tetap 5 orang. Selain itu, ada anggapan di masyarakat bahwa penambahan pimpinan MPR akan menyebabkan pemborosan anggaran,” ucapnya.

Kompas

Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, bergulirnya wacana penambahan pimpinan MPR memang dimaksudkan untuk mengakomodasi seluruh kepentingan fraksi di parlemen. Menurut dia penambahan jumlah pimpinan ini juga bertujuan untuk memperkuat lembaga MPR.

Kami memiliki agenda penting, yaitu amendemen terbatas untuk mendukung legasi kepemimpinan Jokowi. Oleh sebab itu, kami berharap agar posisi ketua MPR bisa ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

”Dengan adanya penambahan jumlah ini, tentunya perlu ada perubahan UU MD3. Menurut saya, wacana penambahan ini logis untuk merepresentasikan bahwa MPR merupakan rumah besar bersama DPR dan DPD. Perlu ada pembahasan dengan partai lain terkait hal ini,” ucapnya.

Lihat juga : Pro Kontra Wacana 10 Unsur Pimpinan MPR

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pertemuan dengan PPP memang dilakukan untuk membahas koalisi nantinya di dalam parlemen. Nantinya, Gerindra juga akan membahas hal tersebut dengan partai lainnya.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Sementara itu, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI-P juga mulai aktif berkomunikasi dengan DPD RI untuk membahas terkait paket pimpinan MPR. Ia berharap agar penetapan posisi ketua MPR bisa dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

”Kami memiliki agenda penting, yaitu amendemen terbatas untuk mendukung legasi kepemimpinan Jokowi. Oleh sebab itu, kami berharap agar posisi ketua MPR bisa ditetapkan secara musyawarah dan mufakat,” ucapnya.