Tugas Khusus Megawati untuk Tri Rismaharini

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Tri Rismaharini (kiri) mengucap janji jabatan sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Kebudayaan periode 2019-2024 yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri (kanan) di Jakarta, Senin (19/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS – Pelantikan Tri Rismaharini sebagai Ketua DPP PDI-P bidang Kebudayaan terpisah dari pelantikan kader PDI-P lain yang masuk dalam kepengurusan DPP PDI-P 2019-2024.  Kepada Wali Kota Surabaya tersebut, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memberikan tugas khusus.

Risma dilantik oleh Megawati di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (19/8/2019). Pelantikannya dihadiri pula oleh elite-elite PDI-P, seperti Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI-P Prananda Prabowo, serta para Ketua DPP dan Wakil Sekjen. Diantaranya, Puan Maharani, Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat, dan Arif Wibowo.

Pelantikan Risma terpisah dengan pelantikan kader-kader PDI-P yang ditunjuk oleh Megawati untuk masuk dalam struktur kepengurusan DPP PDI-P 2019-2024. Pelantikan kader lainnya tersebut dilakukan oleh Megawati di akhir gelaran Kongres V PDI-P, di Bali, Sabtu (10/8/2019).

Terkait hal ini, Risma mengatakan saat acara pelantikan kepengurusan 2019-2024, dia berhalangan hadir. Dia juga mengaku sama sekali tidak tahu akan ditunjuk Megawati masuk dalam struktur kepengurusan.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Suasana pelantikan Tri Rismaharini sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Kebudayaan oleh Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, di Jakarta, Senin (19/8/2019).

“Saya berterimakasih kepada Ibu Ketua Umum yang telah mempercayai saya. Terus terang saya enggak tahu, makanya gak hadir saat itu karena sedang membongkar sekolah. Jadi saya tidak bisa datang dan memang saat itu kepala daerah hanya ikut di pembukaan,” ujar Risma.

Saat Kongres V PDI-P, Risma memang terlihat di acara pembukaan Kongres atau di hari pertama kongres, Kamis (8/8/2019).

Megawati saat hendak melantik Risma pun menyatakan bahwa saat pelantikan pengurus 2019-2024, Risma berhalangan hadir. Sementara kader yang ditunjuk masuk dalam kepengurusan, diharuskan dilantiknya sekaligus mengucap janji jabatan. Oleh karena itu, pelantikan Risma terpisah dari pengurus PDI-P lainnya.

Baca juga: Risma Masuk "Kabinet" Megawati, Lainnya Pemain Lama

Hasto Kristiyanto mengatakan tidak ada kaitannya pelantikan Risma yang terpisah di Jakarta, dan pemilihan Risma oleh Megawati untuk masuk dalam struktur DPP, dengan rencana PDI-P untuk Risma ke depan.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Soal apakah Risma akan diusung maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2024, hal itu menurut Hasto, diserahkan sepenuhnya kepada Megawati. Sementara terkait apakah Risma akan diusulkan masuk dalam kabinet Presiden-Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma\'ruf Amin,  hal itu menjadi hak prerogatif dari Presiden Jokowi.

"Menteri itu dari Pak Presiden yang punya hak prerogatif dan kemudian Ketua Umum PDI-P Ibu Mega," ujarnya.

Luar biasa sekali

Terlepas dari hal tersebut, alasan Risma ditunjuk masuk dalam struktur DPP PDI-P karena Risma berhasil dua kali terpilih menjadi Wali Kota Surabaya. Tak hanya itu, Risma dinilai berhasil menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota Surabaya.

“Ibu Risma saya masukan ke dalam bidang kebudayaan karena seperti kita ketahui sebagai Walikota Surabaya, beliau sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terpilih dua kali, dan perubahan di Surabaya itu menurut saya luar biasa sekali,” ujar Megawati.

Baca juga: Kongres Hasilkan 23 Sikap Politik PDI-P

Salah satu perubahan tersebut menurut Megawati, yaitu kemampuan Risma mengatasi masalah lingkungan di Surabaya dengan membangun taman-taman kota. Alhasil bisa menurunkan suhu udara di Surabaya, dari semula sekitar 36 derajat Celcius menjadi 34 derajat Celcius.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri (kanan) melantik Walikota Surabaya Tri Rismaharini (kiri) sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Kebudayaan di Jakarta, Senin (19/8/2019).

“Sayangnya beliau (Risma) enggak boleh lagi jadi Walikota Surabaya karena sudah dua kali. Jadi saya segera tarik ke DPP untuk membantu PDI-P Bidang Kebudayaan. Tugas beliau (Risma) akan banyak berkeliling Indonesia untuk mengompilasi hak-hak kearifan lokal kita sehingga kita akan masuk ke dalam sebuah tingkat yang lebih serius,” ujar Megawati.

Baca juga: Tantangan PDI-P Menyukseskan Pemerintahan

Risma yang masa kepemimpinannya di Surabaya akan berakhir tahun 2020, berjanji akan melaksanakan tugasnya sebagai ketua DPP bidang kebudayaan, dengan baik. Budaya menurutnya, bukan sekadar kesenian tetapi budaya dapat mempererat persaudaraan.

"Melalui persaudaraan antarbudaya, maka kita tidak perlu takut berada di mana pun karena seluruh lapisan masyarakat adalah saudara," katanya.

“Saya di Surabaya diangkat jadi Mama Papua, Ina dari masyarakat Sulawesi Utara, kemudian Mama dari masyarakat Ambon, dan saya juga punya boru Siahaan dari warga Batak. Jadi artinya bahwa kalau kita bersaudara kita tidak perlu takut berada di mana pun,” katanya.