DPR: Tegakkan Hukum pada Insiden di Surabaya dan Malang
›
DPR: Tegakkan Hukum pada...
Iklan
DPR: Tegakkan Hukum pada Insiden di Surabaya dan Malang
DPR mendesak hukum ditegakkan terhadap mereka yang menurunkan bendera Merah Putih dan juga mereka yang menghina mahasiswa Papua saat insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.
Oleh
KURNIA YUNITA RAHAYU
·3 menit baca
JAKARTA,KOMPAS — Sejumlah anggota DPR prihatin atas insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, yang memantik kerusuhan di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat. Mereka mendesak hukum ditegakkan terhadap mereka yang menurunkan bendera Merah Putih dan juga mereka yang menghina mahasiswa Papua.
Ini anggota DPR suarakan saat rapat paripurna dengan agenda utama pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
”Kepada Kapolri (Jenderal (Pol) Tito Karnavian), untuk mengusut tuntas di balik penurunan bendera Merah Putih atau memasukkan bendera ke selokan juga siapa yang memviralkan video itu. Yang membuat fasilitas umum terkoyak-koyak harus diusut tuntas dan tegas,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Michael Wattimena.
Tak hanya itu, dia juga mendesak agar mereka yang menghina mahasiswa Papua saat insiden di Surabaya dan Malang terjadi ditindak oleh kepolisian.
”Pasti ada sesuatu yang main ini semua. Apalagi terkait body shaming, itu sudah sangat keterlaluan. Ini harus menjadi kejadian yang terakhir. Kita semua ini sama-sama sebagai anak bangsa,” ujarnya.
Jika mereka yang menghina mahasiswa Papua itu memang betul dari oknum TNI/Polri, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Steven Abraham, meminta pimpinan di TNI/Polri untuk bersikap tegas.
”Pembiaran ini menimbulkan polemik. Kalau tidak cepat ditangani, bangsa bisa terpecah-belah,” ujarnya.
Begitu pula Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diminta Steven untuk menegur kepala/wakil kepala daerah yang bukannya menenangkan masyarakat di daerahnya, tetapi justru ikut memperkeruh suasana.
Sementara anggota DPR dari Demokrat, Willem Wandik, menekankan bahwa insiden di Surabaya dan Malang telah menyinggung perasaan orang Papua.
”Ketika nilai kehormatan ras diusik, ini memicu amarah yang tidak terbendung. Elite pusat harus serius menanggapi persoalan ini. Papua saat ini sedang tidak baik-baik saja. Segera ambil peran supaya tidak menyakiti rakyat Papua dan pemerintah harus bersikap tegas di Surabaya dan Malang,” ujar Willem.
Keadilan penting
Wakil Ketua DPR Fadli Zon, seusai rapat paripurna, mengatakan, semua masukan terkait persoalan Papua yang disampaikan sejumlah anggota DPR saat rapat paripurna akan diteruskan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah.
”Penegakan hukum adalah salah satu cara yang baik untuk menyelesaikan masalah sehingga ada keadilan. Tapi, kita berharap ada ketenangan karena isu-isu yang menyangkut masalah etnis, suku, dan agama sangat sensitif, dan saya kira akan mempertaruhkan integritas wilayah kita, sosial kita,” katanya.
DPR, menurut Fadli, juga akan rapat membahas persoalan terkini di Papua, untuk kemudian hasil rapat diteruskan kepada pemerintah. Isu Papua tersebut, menurut rencana, akan dibahas oleh Tim Pemantauan Otonomi Khusus Papua DPR.
Kedepankan persuasif
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo juga bersuara atas peristiwa yang terjadi di Papua dan Papua Barat, serta juga di Malang dan Surabaya.
”Mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat bersama TNI dan Polri untuk dapat memberikan penjelasan duduk persoalan terhadap informasi yang terjadi di Papua Barat tersebut. Ini guna memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi masyarakat Manokwari di Papua Barat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.
Selain itu, Bambang mendorong pihak intelijen, baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri, bersama pemda, untuk lebih aktif memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang.
Bambang juga mendorong kepolisian bersikap persuasif dalam menangani unjuk rasa di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat. ”Kami pun mengimbau masyarakat Papua untuk tidak melakukan aksi dengan anarkistis dan tidak mudah terpancing serta terprovokasi dengan informasi-informasi yang belum jelas,” ujarnya.