Perluas Basis Pemilih, PKB Intensifkan Kaderisasi

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hanif Dhakiri berswafoto dengan peserta Muktamar PKB 2019, di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).

DENPASAR, KOMPAS — Partai Kebangkitan Bangsa serius memperkuat kaderisasi untuk memperluas basis pemilih. Dalam salah satu sidang komisi di Muktamar PKB 2019, dilahirkan rekomendasi agar pengurus daerah membentuk lembaga khusus kaderisasi. Pengurus juga diwajibkan melakukan kaderisasi secara berkala.

Dalam Sidang Komisi B Muktamar PKB dengan agenda kaderisasi, di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019), dilahirkan empat poin rekomendasi untuk kaderisasi. Sidang itu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PKB Hanif Dhakiri. Selain itu, hadir pula salah satu elite PKB, Yahya C Staquf.

Rekomendasi pertama, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang diminta mendirikan lembaga khusus bidang kaderisasi. Mereka diberi waktu dua bulan untuk mendirikan lembaga itu. ”Dalam lembaga itu, ada tim pengasuh (mentor) yang memantau jalannya kaderisasi,” kata Hanif.

Selanjutnya, sidang komisi merekomendasikan seluruh pengurus melakukan pengaderan rutin setiap empat bulan sekali. Selain itu, harus ada kaderisasi tematik setiap enam bulan.

”Kalau di tingkat cabang, kaderisasi tematik itu bisa berbentuk pelatihan untuk calon kepala desa,” kata Hanif.

Terakhir, komisi merekomendasikan kepada pengurus PKB di daerah untuk membentuk organ fungsional dalam rangka perekrutan dan perluasan basis pemilih. Menurut Hanif, organ itu disesuaikan dengan kelompok pemilih dan karakteristik wilayah.

”Di wilayah tertentu, misalnya, bisa saja dibentuk Kristen Kebangkitan Bangsa, tetapi ini hanya berlaku di wilayah itu saja,” katanya.

Baca juga: Muhaimin Kembali Memimpin PKB

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Suasana Sidang Komisi B Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).

Medan perjuangan

Gus Yahya menekankan, bagi politisi, politik selamanya adalah medan perjuangan. Bahkan, pada suatu titik, katanya, politisi diminta mengorbankan segalanya.

”Tetapi, untuk apa pengorbanan itu? Di masa lalu, menjawab pertanyaan ini masih enak. Saya tinggal bilang ’ikut Gus Dur’. Sekarang, kita butuh pemahaman yang lebih dari itu,” kata Yahya, yang pernah menjadi juru bicara kepresidenan di era pemerintahan presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur.

Pemahaman itu, lanjutnya, akan membuat kader mengerti makna perjuangan politik PKB. Hal ini akan memudahkan kader yang bergerak di luar basis Nahdlatul Ulama (NU).

Baca juga: Muktamar PKB 2019, Melebarkan Sayap Lebah

Oleh karena itu, kaderisasi yang terlembaga akan memudahkan cara kerja partai. Kader menjadi punya kesadaran akan perjuangan politik partai. ”Agar PKB menjadi partai yang berjuang meski kita bukan ’PKB Perjuangan’,” katanya.

Kompas

Para peserta Muktamar PKB 2019 menyanyikan lagu mars PKB dalam pembukaan Muktamar PKB 2019 di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8/2019).

Evaluasi pemilu

Selain kaderisasi, sidang komisi juga membahas isu lain. Salah satunya terkait Pemilu 2019 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Namun, untuk ini, masih sebatas evaluasi, belum dilahirkan rekomendasi.

Menurut Hanif, Pemilu 2019, yang memilih presiden dan anggota legislatif secara bersamaan, menyita begitu banyak tenaga, baik penyelenggara pemilu maupun partai politik peserta pemilu. Hal itu menjadi dasar evaluasi.

Baca juga: Buntut Konflik Internal, Dua Mantan Sekjen Tak Diundang Muktamar

Sementara terkait pilkada langsung, ada aspirasi yang mengemuka, yaitu mengembalikan pemilihan gubernur/wakil gubernur ke DPRD. Adapun pemilihan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat.