Industri Migas Diminta Jeli Dukung Kesejahteraan Daerah Penghasil
›
Industri Migas Diminta Jeli...
Iklan
Industri Migas Diminta Jeli Dukung Kesejahteraan Daerah Penghasil
Industri minyak dan gas bumi di Kepulauan Riau diminta lebih tanggap membantu pertumbuhan ekonomi daerah penghasil. Kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah diharapkan bisa melahirkan kegiatan dan program yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Oleh
PANDU WIYOGA
·3 menit baca
BATAM, KOMPAS – Industri minyak dan gas bumi di Kepulauan Riau diminta lebih tanggap membantu pertumbuhan ekonomi daerah penghasil. Kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah diharapkan bisa melahirkan kegiatan dan program yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau Isdianto di Batam, Kamis (22/8/2019), mengatakan, pertambangan minyak dan gas bumi (migas) di Kabupaten Kepulauan Anambas serta Kabupaten Natuna harus berdampak meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah terluar Indonesia itu.
Di dua kabupaten kepulauan tersebut tercatat ada tiga perusahaan migas, yaitu Medco Energi, Star Energy, dan Premiere Oil. Warga Kepulauan Anambas dan Natuna menggantungkan harapan pada tiga perusahaan itu guna mempercepat pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur daerah.
“Saya berharap putra daerah diberdayakan melalui program pelatihan dan pendidikan agar bisa menjadi tenaga kerja yang trampil dan profesional,” kata Isdianto saat menghadiri diskusi hulu migas bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Saat ini, perusahaan migas di Kepulauan Anambas dan Natuna dinilai masih terlalu banyak mengambil tenaga kerja dari daerah lain, baik dari provinsi lain maupun asing. Isdianto mengatakan, setidaknya 30 persen pekerja industri migas di Kepri saat ini berstatus sebagai tenaga kerja asing.
Selain itu, hal lain yang juga menjadi perhatian adalah kegiatan dan program tanggung jawab sosial dari perusahaan migas yang sering kali tidak tepat sasaran. Bupati Anambas Abdul Haris menilai, perusahaan belum jeli memetakan potensi daerah yang harus dikembangkan bersama.
“Selama ini kegiatan dan program tanggung jawab sosial yang diberikan hanya sekadar seremonial saja. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu, butuh pemetaan yang jitu agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran,” ujar Abdul.
Selama ini kegiatan dan program tanggung jawab sosial yang diberikan hanya sekadar seremonial saja. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu, butuh pemetaan yang jitu agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran
Masalah utama di Kepulauan Anambas dan Natuna, yaitu konektivitas antarpulau, justru belum tersentuh sampai sekarang. Belum tersedianya infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai menjadi kendala utama untuk mengembangkan potensi pariwisata dan perikanan.
“Perusahaan migas harus membumi dan hadir di tengah kehidupan masyarakat. Ini penting agar kegiatan dan program yang dirancang bisa tepat sasaran,” kata Abdul.
Wisatawan bisa datang ke Kepulauan Anambas melalui jalur udara dan laut. Lama perjalanan udara dari Bandara Hang Nadim di Batam menuju Bandara Letung di Jemaja sekitar 1,5 jam. Jadwal penerbangan tersedia satu kali setiap hari, kecuali hari Minggu.
Moda transportasi lain yang bisa digunakan menuju Kepulauan Anambas adalah kapal feri dari Tanjung Pinang. Perjalanan menggunakan feri ke Tarempa, ibu kota Kepulauan Anambas, lebih kurang 8 jam. Jadwal keberangkatan kapal feri tersedia 3 kali dalam seminggu.
Akan tetapi, letak Bandara Letung di Pulau Jemaja menyulitkan wisatawan yang hendak bepergian ke pulau-pulau lain di Kepulauan Anambas. Transportasi laut di pulau tersebut masih minim. Akses lebih baik bisa didapat jika wisatawan mendarat di Bandara milik Medco Energi di Pulau Matak yang letaknya dekat dengan pusat pemerintahan di Pulau Siantan.
Menurut Abdul, salah satu hal bisa segera dilakukan adalah memperbanyak kuota penerbangan komersial di Bandara Matak agar akses wisatawan datang ke Anambas bisa lebih mudah. Di bandara itu, pesawat komersial hanya diberi jatah dua kali penerbangan per hari.
Kepala SKK Migas Sumatera Bagian Utara Avicenea Darvis mengatakan, saran tersebut akan menjadi evaluasi sekaligus fokus perencanaan kegiatan dan program tanggung jawab sosial perusahaan migas di Kepri. “Migas itu barang negara jadi harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.