Papua Lega Jumlah Cabang Dikurangi

Keputusan pemerintah mengurangi jumlah cabang olahraga pada PON 2020 melegakan Papua sebagai tuan rumah. Papua berkomitmen mengutamakan cabang Olimpiade pada pesta olahraga nasional empat tahunan itu.

KOMPAS/DENTY PIAWAI NASTITIE

Pembangunan istora untuk pertandingan bulu tangkis di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (21/6/2019). Arena ini dibangun untuk mendukung PON Papua 2020.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Papua bersama KONI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga akan berdiskusi untuk memutuskan 10 cabang olahraga yang akan dihapus dari program Pekan olahraga Nasional 2020 di Papua. Pertemuan ini dilaksanakan untuk merespons keputusan rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Senin (26/8/2019), yang menyepakati  pengurangan jumlah cabang PON 2020 dari 47 cabang menjadi 37 cabang.

”Kami menyambut positif keputusan ini. Sejak awal, kami inginkan PON Papua hanya 38 cabang karena realistis dengan kondisi kami, terkait anggaran, geografis, hingga waktu,” ujar Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Alexander KY Kapisa saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (27/8).

Usulan pengurangan jumlah cabang sebelumnya dibahas dalam rapat koordinasi tingkat menteri terkait PON 2020 yang dipimpin Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.  Puan mengemukakan, usulan beralasan efisiensi anggaran dan waktu. Menpora Imam Nahrawi menyebut, hal ini juga mengantisipasi jika pada waktu tertentu tidak tersedia akomodasi dan transportasi.

Lokasi dikurangi

Rapat terbatas juga memutuskan tempat penyelenggaraan PON hanya di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Mimika. Sebelumnya, PON Papua direncanakan di enam kluster utama, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Biak, Merauke, dan Jayawijaya, didukung empat daerah pembantu, yakni Tolikara, Supiori, Keerom, dan Kepulauan Yapen.

KOMPAS/DENTY PIAWAI NASTITIE

Suasana pembangunan arena bisbol dan sofbol untuk Pekan Olahraga Nasional 2020 di Kampung Waena, Distrik Heram, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (21/6/2019).

Alexander mengatakan, pihaknya juga sepakat dengan usulan tersebut. Namun, Pemprov Papua harus menyampaikan hal ini pada pemerintah daerah yang semula diusulkan jadi penyelenggara. Tak sedikit yang sudah merencanakan bahkan mengucurkan anggaran pembangunan arena.

”Kami harus memastikan, apakah daerah sudah membangun arena atau baru tahap persiapan. Kalau ada arena yang sudah dibangun, tentu jadi pertimbangan untuk tidak menghapus cabang terkait. Untuk yang masih persiapan, itu bisa dihentikan,” katanya.

Prioritas

Alexander menuturkan, sebagaimana arahan Presiden, pihaknya berkomitmen mengutamakan cabang Olimpiade di PON Papua. Pertimbangan lainnya antara lain ketersediaan arena. ”Kalau ada arena yang sudah dibangun, ini harus diperhitungkan untuk dipertahankan,” tuturnya.

Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto menuturkan, pihaknya akan mengajak KONI Pusat dan Pemprov Papua membahas cabang apa saja yang perlu dihapus pada Rabu (28/8) pagi.

”Selain patut mempertahankan cabang Olimpiade dan melihat pembangunan arena, patut dipertimbangkan apakah cabang itu cabang andalan tuan rumah atau bukan. Tuan rumah mendapatkan keuntungan memasukkan nomor andalannya pada ajang multicabang,” ujarnya.

Gatot mengutarakan, setelah mereka mengantongi 10 cabang yang perlu dihapus dari PON Papua, mereka akan mengirimkan laporan ke Menpora. Hal ini lalu diteruskan kepada Presiden yang akan memutuskan cabang yang dihapus.

Selain pengurangan jumlah cabang, Pemprov Papua juga mengusulkan rancangan Instruksi Presiden untuk percepatan persiapan PON 2020 sejak awal tahun. Namun, rancangan Inpres itu masih menunggu paraf dari Menko PMK. Puan mengatakan, dirinya tengah mematangkan nama kementerian/lembaga yang dilibatkan membantu percepatan persiapan PON Papua.

”Kami harap Inpres baru itu bisa segera terbit sehingga dapat menjadi payung hukum yang sangat membantu kami dalam menyiapkan PON ini. Selain akan mendapatkan dukungan penuh dari kementerian/lembaga terkait, kami juga punya aturan sah untuk menggunakan APBD provinsi maupun kabupaten/kota untuk persiapan PON,” pungkasnya.