Roda Ekonomi di Papua Terganggu

Pada triwulan II-2019, perekonomian Papua terkontraksi 23,98 persen. Unjuk rasa yang berakhir rusuh di Jayapura bisa makin memperlambat perputaran roda ekonomi Papua.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Aktivitas di terminal peti kemas Pelabuhan Jayapura, Papua, Jumat (14/7). Pelabuhan ini menjadi pintu perdagangan komoditas dari beberapa daerah di Papua untuk pasar domestik dan ekspor.

JAKARTA, KOMPAS — Aktivitas kepelabuhanan di Pelabuhan Jayapura, Jumat (30/8/2019), dihentikan, menyusul aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh. Kegiatan bongkar muat dihentikan dan pegawai Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Jayapura diliburkan.

Berdasarkan data Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Jayapura, kapal KM Sabuk Nusantara 81, KM Sriwijaya Maju, KM Spil Niken, dan KM Spil Anggada belum diizinkan bersandar.

”Semoga suasana kembali berjalan normal, aman, dan terkendali agar aktivitas kepelabuhanan tidak terganggu mengingat jalur perekonomian Kota Jayapura melalui Pelabuhan ini,” ujar Kepala Kantor KSOP Kelas II Jayapura Ferra J Alfaris, Jumat.

KOMPAS/FABIO COSTA

Situasi jalan umum di Kota Jayapura yang sepi pada Jumat (30/8/2019). Aktivitas pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian lumpuh total.

Pelabuhan adalah obyek vital nasional yang harus steril dari kegiatan unjuk rasa, seperti disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, sudah dua hari terakhir kegiatan di Pelabuhan Jayapura dihentikan. Akibatnya, kegiatan bongkar muat dan pengiriman barang terhenti.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman menyesalkan unjuk rasa yang berakhir rusuh tersebut. ”Kerugian pasti terjadi, tapi besarannya belum terlaporkan,” katanya.

KOMPAS/FABIO COSTA

Tampak sejumlah pertokoan di salah satu ruas jalan di Kota Jayapura pada Jumat (30/8/2019) masih ditutup warga. Kondisi ini menyebabkan warga tak dapat membeli berbagai barang kebutuhan pokok.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko mengatakan, Bank Indonesia memantau kondisi di Jayapura.

Adapun Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Achmad Baiquni menuturkan, ada kantor dan anjungan tunai mandiri (ATM) BNI di lokasi unjuk rasa di Jayapura yang rusak. Sejauh ini, kerusakannya tidak terlalu parah, antara lain kaca pecah.

Lebih lanjut Baiquni menyampaikan, terkait situasi terkini di Jayapura, kegiatan operasional kantor BNI di Jayapura dilakukan terbatas. Ada kantor yang tetapi melayani nasabah, tetapi ada juga kantor yang tutup.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Achmad Baiquni

”Kami selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan dan Otoritas Jasa Keuangan. Keselamatan pegawai dan nasabah yang kami utamakan,” ujarnya.

Kendati beberapa kantor BNI tutup, layanan keuangan tetap dapat dilakukan melalui perbankan mobile.

Roda ekonomi

Guru Besar dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro menyebutkan, roda ekonomi di wilayah Papua digerakkan anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini membuat perputaran ekonomi di wilayah ini sensitif terhadap gejolak sosial.

”Dalam 2-3 minggu, jika gejolak massa tidak kunjung mereda, aktivitas ekonomi berhenti. Apalagi, perputaran uang di sektor pertanian dan manufaktur di Papua sangat terbatas,” kata Ari.

Kondisi perekonomian di Papua berbeda dengan kondisi pulau-pulau besar lain di Indonesia yang perekonomiannya juga disokong sektor swasta. Gaji yang disalurkan sektor swasta dapat menjaga ketahanan ekonomi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Ari Kuncoro

Gejolak sosial yang tidak kunjung usai juga akan mengganggu distribusi kebutuhan pokok masyarakat perkotaan di Papua. Sebab, rata-rata produk untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder masyarakat Papua diproduksi di luar wilayah Papua.

Menurut Ari, kerusuhan mesti dihentikan agar roda ekonomi kembali berputar.

Data Badan Pusat Statistik Papua menunjukkan, perekonomian Papua pada triwulan II-2019 mengalami kontraksi 23,98 persen. Kontraksi ini akibat kinerja pertambangan dan penggalian turun 57,48 persen. (ARN/CAS/NAD/DIM)