Belajar dari gempa besar yang melanda tahun lalu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mulai berbenah untuk memperkuat upaya mitigasi bencana dengan membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana.
Oleh
Videlis Jemali
·3 menit baca
SIGI, KOMPAS — Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mulai berbenah untuk memperkuat upaya mitigasi bencana, terutama terkait gempa. Hal itu dilakukan dengan membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana. Forum ini untuk menyiapkan masyarakat dan elemen terkait dalam penanggulangan bencana.
Pada Rabu (4/9/2019), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sigi menggelar kongres pertama di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru. Hadir Bupati Sigi Irwan Lapata, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sigi Asrul Redjapori, serta perwakilan lembaga, yayasan kemanusiaan, dan elemen masyarakat sipil lainnya yang selama ini bekerja menanggulangi bencana di Kabupaten Sigi. Semboyan forum adalah ”Menuju Sigi Tangguh”.
Ketidaksiapan menghadapi bencana sangat terasa saat gempa 11 bulan lalu.
Gempa disertai tsunami dan likuefaksi melanda Kabupaten Donggala, Sigi, dan Kota Palu pada 28 September 2018. Bencana itu menyebabkan sedikitnya 3.500 orang meninggal, termasuk 300 jiwa di Kabupaten Sigi, dan 88.000 rumah rusak berat.
Irwan mengatakan, ketidaksiapan menghadapi bencana sangat terasa saat gempa 11 bulan lalu tersebut. ”Koordinasi tidak jelas. Kita tidak tahu berkumpul di mana. Kita tidak siap. Tidak ada prosedur,” ujarnya.
Ke depan, untuk memperkuat penanganan bencana, pemkab menyusun peraturan daerah. Hal itu butuh waktu, tetapi harus dilakukan. FPRB diharapkan bisa menghasilkan usulan peraturan daerah tersebut.
Irwan memastikan, pembangunan Sigi ke depan harus menghitung aspek kebencanaan. Pembangunan perumahan, misalnya, perlu memiliki standar ketahanan terhadap gempa. Saat ini, pendidikan mitigasi bencana mulai diterapkan di sejumlah sekolah dalam bentuk muatan lokal.
Sesar Palu-Koro yang memicu gempa 2018 melintas di Kabupaten Sigi dari bagian barat hingga selatan. Jalur sesar tersebut saat ini merupakan wilayah permukiman warga.
Asrul Redjapori menyatakan, forum bekerja untuk menyiapkan masyarakat dan elemen terkait soal penanggulangan bencana. Forum tingkat kabupaten itu juga akan diturunkan ke jenjang kecamatan dan desa. Pengurus forum terdiri dari instansi pemerintah, elemen pegiat penanggulangan bencana, serta tokoh informal seperti tokoh adat dan agama.
”Forum akan bekerja untuk menyiapkan masyarakat menghadapi bencana sesuai karakteristik wilayahnya, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, hingga likuefaksi. Sasarannya ialah membentuk desa tangguh bencana dan kelompok sadar bencana. Semua elemen akan bekerja untuk tujuan itu,” tuturnya.
Manajer Area Sulteng Islamic Relief Novanto Agus mengatakan, forum akan dibentuk juga di tingkat desa dalam rangka menyiapkan warga menghadapi bencana. ”Penanganan bencana adalah hak semua orang,” katanya.
Islamic Relief merupakan salah satu lembaga kemanusiaan yang memfasilitasi pembentukan FPRB Sigi.
Sejumlah desa sudah memasukkan anggaran mitigasi bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tak menyebutkan jumlah alokasi, Kepala Desa Karawana, Kecamatan Sigi Biromaru, Abdul Rahman, misalnya, memastikan memasukkan anggaran mitigasi untuk 2019 dan 2020.
Alokasi anggaran itu disepakati dalam musyawarah bersama. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi dan simulasi terkait gempa. Di Karawana, tak ada korban jiwa dalam bencana lalu. Namun, tak kurang dari 100 rumah rusak parah karena gempa.