Dekati KTT Aksi Iklim, Kebakaran Belum Reda

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Siti Nurbaya BakarMenteri Lingkungan Hidup dan KehutananDifoto pada 6 September 2019

JAKARTA, KOMPAS – Mendekati pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Aksi Iklim PBB 2019 di New York, AS, pada 23-29 September 2019, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia belum mereda. Isu ini berpotensi menjadi pertanyaan di dunia internasional karena kebakaran hutan dan lahan merupakan sumber emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia.

Per Juli kemarin, kebakaran 2019, menyebabkan pelepasan emisi 38 juta ton setara karbondioksida (CO2). Angka ini setara dengan 23,4 persen pelepasan emisi akibat kebakaran hutan dan lahan pada 2018.

Jumat kemarin, kebakaran dengan kabut asap pekat membuat sejumlah penerbangan sempat tak bisa mendarat di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat (Kompas.id, 6 September 2019). Menurut data  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 6 September 2019, kualitas udara berdasarkan konsentrasi partikel debu PM10, Kota Pontianak, Sampit, dan Pekanbaru sempat memasuki kondisi tidak sehat. Kualitas Udara di Sampit bahkan sempat berstatus bahaya.

Terkait kebakaran hutan dan lahan 2019 di Indonesia tidak menjadi pertanyaan para pemimpin dunia dalam pertemuan di NY nanti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Jumat (6/9/2019) di Jakarta, mengatakan, “Tidak apa-apa. Yang penting penjelasannya”.

Ia mengatakan upaya Indonesia untuk menekan angka kejadian dan luasan kebakaran hutan dan lahan sudah sangat serius. Ini ditunjukkan dengan penurunan luas kebakaran dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 2,6 juta hektar. Titik api pun diklaim berkurang hingga 80 persen.

Siti Nurbaya mengatakan sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan pun telah diperbaiki. Ini membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan bisa dilakukan secara cepat oleh petugas maupun penanggung jawab areal konsesi.

Hasilnya, lanjut Siti, saat ini kebakaran hutan dan lahan sebagian besar terjadi di lahan masyarakat. Artinya, kata dia, kebakaran di lahan masyarakat tersebut menunjukkan masih terdapat permasalahan pada pembukaan lahan tanpa bakar.

Ia mengatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian terkait hal ini. Karenanya, dalam beberapa waktu mendatang, penanganan pembukaan lahan tanpa bakar akan dibicarakan khusus dengan Kementerian Pertanian, yaitu dengan Ditjen Perkebunan dan Ditjen Tanaman Pangan.

“Kalau tidak bisa buka tanpa bakar, ya harus ada alternatif. Mekanisasi misalnya,” kata dia.

Kalau tidak bisa buka tanpa bakar, ya harus ada alternatif. Mekanisasi misalnya.

Ia mengakui pendekatan pembukaan lahan tanpa bakar ini telah dilakukan Kementerian Pertanian. Namun hasil evaluasi menunjukkan hal ini memiliki permasalahan selanjutnya pada keberadaan jumlah penyuluh pertanian.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Karliansyah mengatakan Jumat kemarin kualitas udara di Kota Pontianak pada kondisi sangat tidak baik ketika memperhitungkan PM2,5. Namun, ia mengatakan hal  ini tak menjadikan aktivitas perekonomian maupun belajar-mengajar terhenti.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Raffles Brotestes Pandjaitan mengakui dampak kebakaran hutan dan lahan sempat membuat gangguan jadwal penerbangan di Bandar Udara Supadio Pontianak. Ia menduga asap tersebut berasal dari Sintang dan Ketapang yang terbawa oleh angin.

Ia pun mengatakan pihaknya mengantisipasi pemantauan sensor satelit yang menunjukkan titik api meski tingkat keyakinan 50 persen. Ini menunjukkan daerah tersebut kering dan memiliki potensi kebakaran tinggi.

Di tahun ini, lanjut dia, kebakaran kebanyakan banyak terjadi di area penggunaan lain atau nonkawasan hutan. “Biasanya terjadi di daerah konflik karena masalah kepemilikan belum beres,” kata dia.

Raffles menambahkan data terakhir menunjukkan kebakaran hutan dan lahan hingga Agustus mencapai sekitar 200.000 ha. Luasan ini bertambah sekitar 60.000 ha dibandingkan data sebelumnya (Januari-Juli 2019).

author: ICHWAN SUSANTO

byline: ICHWAN SUSANTO