Uji Capim KPK Tuntas, Komisi III DPR Langsung Ambil Keputusan Malam Ini

Komisi III DPR telah menuntaskan uji kelayakan dan kepatutan terhadap sepuluh calon pimpinan KPK, malam ini (12/9/2019). Rencananya Komisi III langsung mengambil keputusan malam ini juga.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Roby Arya Brata, salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2019). Malam ini (12/9/2019), Roby kembali menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III.

JAKARTA, KOMPAS - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Roby Arya Brata menjadi calon terakhir yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR, malam ini (12/9/2019). Seusai menguji Roby, Komisi III DPR menyatakan akan langsung mengambil keputusan.

Sesaat setelah uji kelayakan dan kepatutan terhadap Roby berakhir, sekitar pukul 23.00 WIB, Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin menyatakan Komisi III akan langsung mengambil keputusan.

Namun sebelum keputusan diambil, rapat diskor sekitar 15 menit. Rapat diskors karena pimpinan Komisi III akan terlebih dulu rapat dengan ketua kelompok fraksi di Komisi III.

Janji Roby

Sementara itu, Roby Arya Brata saat memaparkan visi, misi dan programnya jika terpilih menjadi salah satu komisioner KPK periode 2019-2023, bertekad untuk mengevaluasi pendekatan penindakan tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Ia menilai, langkah tersebut tidak relevan untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Baca juga: Mahasiswa Bentangkan Poster "SOS" Saat Uji Capim KPK Firli Bahuri

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Roby Arya Brata saat mengikuti sesi wawancara dan uji publik oleh Panitia Seleksi Capim KPK, di lingkungan Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Dalam kajian ilmu kriminologi, menurut Roby, tidak ada korelasi antara penindakan dan pengurangan tindak pidana korupsi. Hal itu terbukti dengan maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK yang tidak berdampak signifikan pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Catatan Kompas, IPK Indonesia pada 2018 mencapai skor 38. Perolehan itu naik satu angka dibandingkan raihan pada 2017 dan 2016. Sementara itu, dibandingkan perolehan skor pada 2015, terjadi peningkatan dua angka, yaitu 36.

“Mereka (pimpinan KPK) bangga dalam sejarah paling banyak melakukan OTT. Kalau saya jadi pimpinan, saya akan jadi yang paling sedikit OTT tetapi IPK naik,” kata Roby.

Roby yang sudah tiga kali mengikuti seleksi capim KPK lantas mengusulkan paradigma baru dalam pemberantasan korupsi.

Baca juga: Capim KPK Luthfi Jayadi: Libatkan NU dan Muhammadiyah dalam Pemberantasan Korupsi

Kompas/Heru Sri Kumoro

Poster yang meminta agar calon pimpinan KPK yang bermasalah dicoret dan tidak dipilih, dipasang aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Seleksi Capim KPK di Kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Dalam paradigma baru itu, dia bakal mengedepankan pencegahan. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah dan DPR juga akan ditingkatkan. “Ke depan, dibutuhkan pimpinan KPK yang bisa berkawan dengan semua orang,” ujarnya.

Hapuskan wewenang

Roby pun mengusulkan, agar sebagian wewenang KPK dihapuskan. Salah satunya penyidikan korupsi di kepolisian dan kejaksaan. Sebab menurut dia, kewenangan itu yang menyebabkan terjadinya gesekan antara KPK dan Polri. Contohnya, pada kasus Cicak vs Buaya beberapa tahun silam.

Baca juga: Ramai Penolakan Revisi UU KPK, Capim KPK Nawawi Pomolango: Saya Setuju Revisi

“Saya usulkan, kewenangan itu dipindahkan saja ke Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan,” kata Roby.

Revisi UU KPK

Roby juga menegaskan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan oleh DPR. Ia pun sependapat dengan sejumlah poin amendemen yang diajukan DPR.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Sejumlah mahasiswa Universitas Diponegoro menandatangani petisi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip, Kota Semarang, Senin (9/9/2019). Sejumlah akademisi Undip juga menolak revisi UU KPK.

Bahkan, ia mengklaim sebagai penggagas sebagian dari ide tersebut. “Saya yang pertama kali mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas KPK,” kata Roby.

Menurut dia, kehadiran Dewan Pengawas akan membuat kerja KPK lebih transparan dan akuntabel. Tanpa pengawasan, kerja lembaga cenderung tak terkendali. Ia mencontohkan, dalam hal penyadapan.

Baca juga: Capim KPK Johanis Tanak Menuding KPK Tak Tepat Menjalankan Kewenangannya

Selain itu, ia sepakat bahwa KPK harus memiliki wewenang menghentikan suatu perkara. Sebab, ketidakmampuan menghentikan perkara berpotensi mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ini menurut Roby, sudah terlihat pada sejumlah orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK tetapi kasusnya tak kunjung dituntaskan oleh KPK. "Kasus RJ Lino contohnya," katanya.