BJ Habibie dan Kebangkitan Demokrasi Indonesia
Di era pemerintahannya yang singkat (21 Mei 1998-20 Oktober 1999), Habibie membuka ruang demokrasi yang selama 32 tahun boleh dibilang mampat. Sejumlah paket undang-undang politik pun direvisi.
Reformasi adalah juga ungkapan perlambang era baru bagi bangsa Indonesia, yaitu era Kebangkitan Demokrasi.
(Pidato Kenegaraan Presiden BJ Habibie di DPR, 15 Agustus 1998)
Krisis ekonomi sejak Juli 1997 yang disertai krisis kepercayaan terhadap Orde Baru mengakhiri pemerintahan Soeharto. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden. Wakil Presiden BJ Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI.
Di era pemerintahannya yang singkat (21 Mei 1998-20 Oktober 1999), Habibie membuka ruang demokrasi yang selama 32 tahun boleh dibilang mampat. Sejumlah paket undang-undang politik direvisi, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
Salah satu dampak perubahan undang-undang berimbas pada perubahan sistem kepartaian di Indonesia yang membuka kembali kehadiran banyak partai politik. Pemilu 1999 yang diselenggarakan di era pemerintahan Habibie diikuti 48 partai politik.
Baca juga : Pesawat R80 Karya Terakhir BJ Habibie
Terobosan lain adalah desentralisasi kekuasaan lewat kebijakan otonomi daerah yang diikuti terbitnya aturan mengenai perimbangan keuangan pemerintah pusat-daerah. Habibie juga membebaskan tahanan politik dan memberikan kebebasan menentukan nasib sendiri untuk Timor Timur.
Selain itu, di masa pemerintahan Habibie pula, pintu demokrasi dibuka untuk kebebasan pers. Paling monumental adalah penghapusan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). Kebijakan ini menjadi simbol kebebasan pers, pilar keempat demokrasi. Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, negara juga menjamin kemerdekaan pers untuk mendirikan Dewan Pers yang independen.
Demokrat
Kebijakan BJ Habibie melakukan liberalisasi politik dan memberikan kemerdekaan pers hingga kini masih dapat dirasakan manfaatnya. Tidak heran, kepergian BJ Habibie meninggalkan duka dan kenangan atas jasa dan kontribusinya bagi kemajuan demokrasi.
Dalam penelusuran terhadap beberapa media asing dan kantor berita, hingga media asing yang cakupannya internasional, pemberitaan tentang BJ Habibie terkesan senada, mengambil isu seputar demokrasi, kebebasan, referendum, dan transformatif.
Media asing yang ditelusuri mulai dari Straits Times (Singapura), The New York Times dan The Washington Post (Amerika Serikat), hingga kantor berita Deutsche Welle (Jerman).
Harian Washington Post, dari tanggal 11 hingga 12 September 2019 memuat empat pemberitaan terkait meninggalnya BJ Habibie di situsnya. Seluruh artikel yang ditulis oleh media tersebut merupakan lanjutan dari kantor berita (AP) dengan korespondennya di Indonesia.
Dari empat berita tersebut, muncul beberapa kata kunci dalam judul reformist, democratic reforms, independence referendum, engineer educated, modern Indonesian, dan transformative.
Hampir sama dengan The Washington Post, koran The New York Times juga menggunakan kantor berita (AP dan Reuters) sebagai rujukan pemberitaan tentang wafatnya BJ Habibie. The New York Times menurunkan lima berita di laman daringnya.
Beberapa istilah yang muncul dalam judul-judul artikel meliputi democratic, reform, independence, referendum, engineer, hingga transition. Pemberitaan dari dua media luar negeri tersebut lebih banyak mengutip atau mengulangi berita dari kantor berita sehingga artikel yang diturunkan hampir senada.
Kantor berita
Kantor berita Reuters dan Associated Press (AP) menjadi acuan bagi media-media asing dalam menurunkan berita tentang kepergian BJ Habibie. Dari penelusuran artikel yang ditayangkan oleh kedua kantor berita tersebut dalam situs berita mereka, baik Reuters maupun AP masing-masing menampilkan tiga berita dari tanggal 11 hingga 12 September 2019.
Kedua kantor berita ini memiliki koresponden di Indonesia. Pemberitaan tentang BJ Habibie dengan mencari keterangan dari berbagai sumber resmi di Indonesia dan media nasional Indonesia.
Beberapa kata kunci dalam artikel Reuters dan AP meliputi democratic, reform, independence, referendum, engineer, hingga transition.
Kantor berita lain yang juga memberitakan wafatnya Habibie adalah kantor berita Jerman, Deutsche Welle. Salah satu artikelnya berjudul ”Indonesiens Ex-Prasident Jusuf Habibie ist tot” dengan terjemahan ”Mantan Presiden Indonesia Jusuf Habibie Meninggal”. Berita ini secara singkat mengulas peran Habibie di era kepemimpinannya sebagai presiden.
Habibie mendapat tempat khusus di Jerman, dia dikenal sebagai ahli atau engineer di bidang industri penerbangan. Seusai kuliah teknik di Aachen, Jerman, Habibie bekerja di Messerschmitt-Bolkow-Blohm (MBB) hingga tahun 1974.
Deutsche Welle (DW) menyoroti kerendahan hati Presiden Habibie yang meminta maaf kepada rakyatnya tentang kondisi buruk Indonesia dan sejumlah kasus pelanggaran HAM di era Orde Baru.
Habibie menawarkan delapan kebijakan reformasi yang berasas pada ”adil, terbuka, dan demokratis”. Beberapa langkah demokratis Habibie dituliskan, seperti membebaskan tahanan politik, mengizinkan adanya serikat pekerja, menggelar Pemilu 1999, serta referendum Timor Timur.
Singapura
Sepanjang dua hari, 11-12 September 2019, koran Singapura The Straits Times memuat enam berita tentang wafatnya BJ Habibie di situs berita daringnya. Dalam menurunkan berita, media ini menggunakan sumber mulai dari kantor berita (Bloomberg, AP, Asia News Network, dan Reuters) hingga media lokal (The Jakarta Post).
Seluruh berita yang diturunkan merupakan pemberitaan ulang dari kantor berita ataupun kumpulan dari kontributor mereka di Indonesia. Beberapa istilah yang muncul dalam judul-judul artikel meliputi democratic, reform, independence, referendum, modern Indonesian, hingga transformative.
Selain itu, Straits Times dalam beritanya mengapresiasi pemerintahan BJ Habibie yang transformatif walaupun merupakan periode pemerintahan terpendek di Indonesia. Delapan poin reformasi yang dicetuskan Habibie menjadi contoh transformasi yang dihasilkan dalam pemerintahannya.
Beberapa kebijakan transformatif yang dikeluarkan saat pemerintahannya adalah membebaskan tahanan politik, menghapus pembatasan pers, dan mereformasi politik untuk menggelar pemilihan umum yang bebas. Habibie juga mencabut larangan berbicara dan pengajaran berbahasa Mandarin yang telah diterapkan Soeharto selama tiga dekade.
Sebelum pemerintahan Habibie, Singapura juga terlibat dalam proyek kerja sama dengan Indonesia dan Malaysia yang digagas Habibie saat menjadi Ketua Otorita Batam. Habibie menawarkan teori balon dalam pembangunan ekonomi wilayah. Singapura sebagai balon merupakan negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi cepat. Namun, apabila tidak terkoneksi dengan balon kedua, yaitu Batam, lama-lama Singapura akan jatuh.
Sejak itu, Singapura tertarik untuk meninjau Batam yang ditunjukkan dengan kunjungan pejabat negara pada 1971. Kemudian, pada 20 Desember 1989, kerja sama Segitiga Pertumbuhan Singapura-Johor-Riau (Sijori) diumumkan. Pada 1994, Sijori berubah nama menjadi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT).
Habibie menyarankan agar Sijori dibentuk mirip hubungan Benelux (Belgia-Belanda-Luksemburg) dengan satu kawasan imigrasi dan bea cukai yang sama, di mana manusia, barang, dan jasa dari negara masing-masing dapat memasuki dan keluar dari wilayah negara lainnya tanpa halangan. Dengan demikian, lokasi aktivitas ekonomi akan ditentukan terutama pada perhitungan cost and benefit.
Proyek kerja sama ini dinilai berhasil bagi ketiga negara. Investasi di Johor yang berkaitan dengan segitiga pertumbuhan pada 1995 mencapai 15 juta ringgit Malaysia sejak permulaan Sijori. Sijori juga mendorong pengembangan di Riau dengan pembangunan kawasan industri, resor, agribisnis, dan proyek industri berat.
Riau menjadi pusat penanaman modal asing baru setelah Jakarta dan Jawa Barat. Bagi Singapura, Sijori memperkuat Singapura sebagai pusat konektivitas yang difasilitasi restrukturisasi industri dan ketersediaan akses tanah, pekerja, air, dan fasilitas wisata.
Senada
Dari isi berita, pemberitaan media asing terhadap peristiwa wafatnya BJ Habibie cukup senada. Hal itu disebabkan sumber yang digunakan kebanyakan juga sama, yakni mengambil dari kantor berita. Pemberitaan yang lebih beragam ditampilkan media Singapura karena adanya kedekatan geografis dan kepentingan kerja sama kedua negara.
Keseragaman nada media-media asing dalam memberitakan Habibie tampak dari pemilihan kata kunci yang menggambarkan sosok BJ Habibie. Presiden ketiga RI disebut dengan atribut demoktratis dan reformis. Selain itu, muncul pula penggunaan kata-kata yang menggambarkan dorongan kemajuan demokrasi Indonesia, seperti kebebasan, transformasi, dan Indonesia modern.
Baca juga : Mengantar Sang Inspirator Menuju Peristirahatan Terakhir
Kebijakan BJ Habibie melakukan reformasi politik menjadi warisan kepemimpinan yang masih bermanfaat untuk kemajuan demokrasi Indonesia hingga saat ini. Warisan kemajuan demokrasi tersebut dapat terus lestari, dirawat dengan dukungan seluruh komponen dan kekuatan bangsa.
Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kemurnian gerakan reformasi serta menuntaskan pelaksanaannya secara menyeluruh, terarah, dan konstitusional, seperti harapan Presiden BJ Habibie saat mengakhiri Pidato Kenegaraan di DPR pada 15 Agustus 1998. (DEBORA LAKSMI INDRASWARI/LITBANG KOMPAS)