Selain cakap dan paham sepak bola, jajaran pengurus PSSI periode 2020-2024 diharapkan memiliki integritas alias terbebas dari masalah hukum atau sepak bola di masa silam.
Oleh
Yulvianus Harjono
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Proses penjaringan calon ketua umum, wakil ketua umum, dan jajaran komite eksekutif PSSI periode 2020-2024 akan mengedepankan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu uji integritas. Kongres luar biasa pemilihan pengurus PSSI ini menurut rencana digelar pada 2 November.
Selain cakap dan paham sepak bola, jajaran pengurus baru PSSI diharapkan memiliki integritas alias terbebas dari masalah hukum atau sepak bola di masa silam. Terkait semangat besar itu, Komite Pemilihan (KP) PSSI akan melengkapi verifikasi calon ketua umum, wakil ketua umum, ataupun anggota komite eksekutif (exco) lainnya dengan uji dan pakta integritas.
”Jadi, kami menyiapkan jaring yang ketat agar bisa menemukan orang-orang terbaik dan menghasilkan pengurus (PSSI) yang kredibel. Saringan ini harus diperkuat, salah satunya lewat uji integritas, agar tidak terjadi garbage in, garbage out (masuk sampah, keluar sampah pula),” tutur Ketua KP PSSI Syarif Bastaman dalam jumpa pers, Kamis (12/9/2019), di Jakarta.
Uji integritas itu akan dilakukan KP PSSI dengan melibatkan sejumlah pihak, baik di dalam maupun luar PSSI. Sebagai contoh, Komite Disiplin PSSI dilibatkan dalam verifikasi itu untuk memastikan calon pengurus tidak pernah terjerat kasus disiplin atau mafia sepak bola. Calon pengurus juga harus bebas dari sanksi pidana yang dibuktikan melalui surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri.
Syarif bahkan juga mempersilakan wartawan dan masyarakat untuk memberikan informasi terkait rekam jejak calon pengurus PSSI ke pihaknya. Pendaftarannya dibuka mulai kemarin hingga 3 Oktober.
Jika terbukti melanggar persyaratan itu, lanjutnya, KP PSSI tidak akan segan mencoret nama calon atau pendaftar tersebut. Terobosan ini diharapkan bisa memperbaiki sekaligus mengangkat citra PSSI.
Prestasi sepak bola
Tahun ini, sepak bola Indonesia diguncang skandal pengaturan skor yang lantas diusut secara serius oleh Kepolisian Negara RI lewat Satuan Tugas Antimafia Bola. Sejumlah anggota Exco PSSI, antara lain Johar Lin Eng dan Hidayat, ikut terlibat dalam sejumlah kasus itu. Mantan Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono bahkan ikut terseret dan divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus penghilangan barang bukti dugaan pengaturan skor.
Seiring dengan skandal itu, prestasi tim nasional sepak bola Indonesia pun anjlok sepanjang tahun ini. Timnas muda Indonesia di dua kelompok umur, yaitu U-15 dan U-18, sama-sama kandas di semifinal Piala AFF tahun ini. Adapun timnas senior asuhan Simon McMenemy kalah beruntun di kandang sendiri, yaitu dari Malaysia dan Thailand, pada kualifikasi Piala Dunia 2022.
”Prestasi (sepak bola) kita sedang rendah-rendahnya. Saya percaya, prestasi itu bisa dimulai dari organisasi dan pengelolaan yang baik. Peringkat (sepak bola) dunia berbanding lurus dengan pengelolaan yang baik. Itu ditunjukkan di sejumlah negara yang sepak bolanya bagus. Dengan dikelola orang-orang terbaik dan berintegritas, saya yakin PSSI bisa menghasilkan prestasi lebih baik,” tutur Syarif yang juga pernah dicalonkan sebagai ketua umum PSSI.
Prestasi (sepak bola) kita sedang rendah-rendahnya. Saya percaya, prestasi itu bisa dimulai dari organisasi dan pengelolaan yang baik. Peringkat (sepak bola) dunia berbanding lurus dengan pengelolaan yang baik.
Ketua Komite Banding Pemilihan PSSI Irjen (Purn) Erwin Tobing sependapat, faktor integritas perlu dikedepankan oleh PSSI. Menurut dia, jabatan ketua umum PSSI sangat strategis.
”Janganlah lagi menjadikan jabatan ketua umum sebagai panggung (popularitas) belaka. Perlu pengorbanan dan perhatian penuh. Selama ini, kalau tidak mundur di tengah jalan, kan, tersandung masalah hukum. Untuk itu, perlu pakta integritas,” ujarnya.
Surat FIFA
Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria mengungkapkan, uji integritas oleh Komdis PSSI itu adalah kewajiban bagi para calon seperti digariskan di dalam revisi Statuta PSSI 2019. Selain uji integritas, revisi statuta yang disetujui anggota PSSI dalam kongres luar biasa (KLB) di Ancol, Juli lalu, adalah pembatasan masa periode jabatan bagi anggota Exco PSSI, yaitu tiga kali.
Revisi itu mengacu pada statuta FIFA, induk sepak bola dunia yang juga menerapkan uji integritas oleh komite independen dalam pemilihan 2015. Terkait soal FIFA, Tisha pun menegaskan, PSSI memutuskan menjalankan pemilihan pengurus seusai hasil keputusan KLB Ancol, yaitu digelar November mendatang. Sebelumnya diberitakan, FIFA menyurati PSSI agar menggelar pemilihan itu pada Januari 2020 atau seusai rencana induk PSSI.
Namun, Tisha berkata, FIFA akhirnya tidak berkeberatan jika pemilihan itu nyatanya digelar pada 2 November.
”Rapat Exco PSSI telah memutuskan agar kongres (luar biasa tentang pemilihan) ini digelar 2 November. Tahapan-tahapannya telah disiapkan dengan baik. Kami pun sudah menyurati kembali FIFA dan pada prinsipnya mereka tidak keberatan karena itu menjadi kewenangan federasi,” tuturnya.