TNI Terjunkan 6.000 Personel Jelang dan Saat Pelantikan MPR, DPR, dan Presiden
›
TNI Terjunkan 6.000 Personel...
Iklan
TNI Terjunkan 6.000 Personel Jelang dan Saat Pelantikan MPR, DPR, dan Presiden
TNI menjamin keamanan Ibu Kota menjelang dan saat pelantikan MPR, DPR, serta Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024. Salah satunya dengan menempatkan 6.000 personel TNI yang tersebar di beberapa titik.
Oleh
insal alfajri
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Tentara Nasional Indonesia menjamin keamanan Ibu Kota Jakarta menjelang dan pada saat pelantikan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024. Salah satunya dengan menempatkan 6.000 personel.
Pelantikan MPR dan DPR akan berlangsung pada 1 Oktober 2019. Adapun pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan digelar pada 20 Oktober 2019.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Senin (30/9/2019), mengatakan, pasukan yang akan diterjunkan untuk mengamankan pelantikan MPR dan DPR serta Presiden dan Wakil Presiden berjumlah 6.000 personel. Ini dua kali lipat daripada jumlah pasukan yang diterjunkan saat unjuk rasa di Kompleks Parlemen, beberapa waktu lalu.
”Mereka tersebar untuk mengamankan beberapa tempat, terutama Kompleks Parlemen, Istana Negara, dan di sentra-sentra ekonomi. Pengamanan ini bertujuan memberikan rasa aman bagi rakyat,” kata Hadi seusai memimpin apel pasukan di Skuadron 17 Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Pasukan yang akan diterjunkan untuk mengamankan pelantikan MPR dan DPR serta Presiden dan Wakil Presiden berjumlah 6.000 personel.
Menurut Hadi, TNI akan memperluas parameter keamanan dan menambah personel di sekitar pintu utama dan pintu belakang Kompleks Parlemen, Senayan. Perempatan Slipi juga akan dijaga ketat.
TNI juga akan menjaga kawasan Pejompongan Raya yang menjadi akses ke jalan tol. Ini untuk mengantisipasi pengunjuk rasa memasuki jalan tol sehingga mengganggu pengguna jalan.
Selain itu, lanjut Hadi, akses menuju kawasan Palmerah juga akan dijaga ketat. Di wilayah itu terdapat stasiun dan pintu samping Kompleks Parlemen.
”Kami akan mengantisipasi pengunjuk rasa yang membawa batu. Kami akan halau yang mau masuk Kompleks Parlemen,” katanya.
Beberapa waktu lalu, gelombang unjuk rasa di Ibu Kota terpusat di Kompleks Parlemen. Aksi itu merupakan protes terhadap rencana DPR mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) bermasalah.
Salah satunya adalah RUU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang sudah disahkan. Saat ini, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang KPK.
Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti, Edmund Seko, menyatakan, BEM Universitas Trisakti tidak ikut aksi di DPR maupun di Istana Negara hari ini. Mereka hanya menggelar aksi di kampus, tepatnya di Tugu Reformasi.
”Selain menolak pengesahan RUU bermasalah, BEM Universitas Trisakti juga meminta pemerintah menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu,” kata Edmund.
Selain menolak pengesahan RUU bermasalah, BEM Universitas Trisakti juga meminta pemerintah menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu.
Sementara itu, BEM Universitas Indonesia (BEM UI) akan melakukan aksi damai bersama aliansi masyarakat. Hal ini diketahui dari publikasi akun Instagram BEM UI.
Kendati demikian, belum diketahui tempat aksi BEM UI. Perwakilan mahasiswa UI belum bisa dikonfirmasi terkait dengan hal ini.
Sejak Senin pagi hingga siang ini polisi menutup Jalan Gatot Subroto yang berada di depan Kompleks Parlemen. Pengendara mobil hanya bisa melewati jalan tol. Pasukan Brigade Mobil juga berjaga di belakang Kompleks Parlemen. Hingga pukul 12.00 belum ada massa yang bergerak ke arah Kompleks Parlemen.