Teka-teki menteri yang akan mengisi kabinet Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin belum juga terjawab. Ma’ruf Amin menyebut, kabinet kini masih disempurnakan.
Oleh
DHANANG DAVID ARITONANG
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Teka-teki menteri yang akan mengisi kabinet Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin belum juga terjawab. Ma’ruf Amin meminta segenap pihak untuk menunggu waktu pengumuman kabinet. Saat ini, menurut dia, kabinet masih disempurnakan.
”Ah itu nanti pada saatnya, tunggu saja, pasti pada saatnya diumumkan, pasti, tetapi sekarang masih disempurnakan,” kata Amin seusai menjenguk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (13/10/2019).
Setelah itu, dia enggan menjawab pertanyaan seputar kabinet Jokowi-Amin. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, susunan kabinet untuk periode pemerintahannya yang kedua sudah rampung.
Di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019), Presiden Jokowi mengatakan, pengumuman susunan kabinet bisa dilakukan pada hari pelantikan atau sehari setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden. Jokowi-Amin akan dilantik pada 20 Oktober 2019.
”Mungkin bisa pada hari yang sama dengan pelantikan. Mungkin sehari setelah pelantikan. Insya Allah, semuanya sudah kami siapkan,” kata Presiden Jokowi.
Sementara itu, sejumlah partai politik koalisi pendukung Jokowi-Amin masih menunggu jadwal pertemuan antara Jokowi-Amin dan para ketua umum partai politik pendukungnya. Rencana ini sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto. Menurut dia, Presiden Jokowi telah merampungkan nomenklatur kabinet, tetapi untuk pengisian posisi menteri, Jokowi berencana bertemu dengan para ketua umum parpol koalisi.
”Saat ini, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sedang dalam posisi menunggu undangan dari Jokowi, khususnya untuk pemberitahuan apakah akan ada anggota koalisi baru atau tidak,” kata Sekjen PPP Arsul Sani.
Ada atau tidak partai politik baru yang masuk dalam koalisi Jokowi-Amin, PPP menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Jokowi.
Adanya kemungkinan partai baru bergabung mencuat setelah Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Kamis (10/10/2019) dan Jumat (11/10/2019).
”Kami percaya Presiden Jokowi pasti memperhatikan semua partai, terutama partai pengusungnya. Kami punya keyakinan bahwa setiap parpol sudah terakomodasi dengan baik,” kata Arsul.
Terkait posisi menteri, ia mempersilakan Presiden Jokowi untuk menunjuk langsung nama kader PPP yang akan ditarik menjadi menteri. Sebelumnya, Presiden pernah menyampaikan komposisi menteri dalam kabinet nantinya, 45 persen dari partai politik dan 55 persen berasal dari kalangan profesional.
”Kami tidak mengajukan nama agar tidak terjadi friksi di internal PPP, mengapa nama ini yang diajukan untuk menjadi menteri. Oleh sebab itu, kami mempersilakan Jokowi dan timnya menunjuk langsung kader kami,” ujarnya.
Adapun Ketua DPP Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, Golkar sudah mengajukan sejumlah kadernya sebagai calon menteri dalam kabinet Jokowi-Amin. Meski demikian, dia merahasiakan para calon menteri itu.
”Kami sudah memiliki portofolio kader Golkar yang dibutuhkan Presiden untuk mengisi kabinet. Nama-namanya yang dicalonkan sudah ada di kantong Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto,” katanya.
Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk memilih di antara kader-kader Golkar tersebut.
”Jokowi tentu tahu siapa saja figur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan manajerial untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa,” lanjutnya.
Sementara terkait isu perluasan koalisi pendukung Jokowi-Amin, Ace berpendapat, Presiden Jokowi perlu terlebih dahulu membicarakannya bersama para ketua umum partai politik pendukungnya. Pandangan ini sama seperti yang disampaikan oleh Hasto Kristiyanto. Dia mengatakan, membangun koalisi baru pasca-Pilpres 2019 tidak bisa diputuskan sendiri oleh Presiden.
”Untuk membangun koalisi pasca-pilpres, harus dibahas terlebih dulu antara Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta para ketua umum partai politik anggota koalisi,” ucap Hasto.