Koalisi atau Oposisi, Prabowo dan Gerindra Serahkan kepada Presiden Joko Widodo
›
Koalisi atau Oposisi, Prabowo ...
Iklan
Koalisi atau Oposisi, Prabowo dan Gerindra Serahkan kepada Presiden Joko Widodo
Jika Presiden Joko Widodo membutuhkan, Gerindra siap bekerja sama. Kalaupun tidak, Gerindra tetap akan bekerja sama. Gerindra telah menyerahkan konsep pembangunan Indonesia ke depan, kepada Presiden Jokowi.
Oleh
I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA
·4 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Sikap politik Partai Gerindra selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Apabila Presiden Jokowi membutuhkan, Gerindra siap bekerja sama. Kalaupun tidak, Gerindra tidak akan mempersoalkannya.
Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan sikap politik Prabowo itu kepada awak media di sela-sela Konferensi Nasional (Konfernas) Gerindra yang digelar di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis (16/10/2019). Menurut Dahnil, Prabowo menyampaikan sikap politiknya saat Konfernas Gerindra yang dihadiri setidaknya 4.000 pengurus Gerindra di pusat dan daerah.
Konfernas dimulai pada Kamis pagi dan direncanakan berlangsung hingga malam nanti. Konfernas berlangsung tertutup, awak media tak diperbolehkan meliput.
Dahnil menjelaskan, Prabowo sudah menyerahkan konsep pembangunan Indonesia ke depan kepada Presiden Jokowi. Konsep mencakup setidaknya tiga aspek, yaitu terkait ketahanan pangan, energi, dan pertahanan dan keamanan.
”Berangkat dari konsepsi tersebut, apabila ingin digunakan Pak Jokowi dan pemerintahan lima tahun ke depan, Pak Prabowo mempersilakan. Namun, apabila tidak, kami akan tetap bekerja sama untuk kepentingan NKRI,” katanya.
Begitu pula jika Presiden Jokowi meminta agar konsep tersebut dijalankan oleh kader Gerindra dengan menempatkan kader di Kabinet Jokowi-Amin, Prabowo menyatakan kesiapannya. Ada banyak kader Gerindra yang memiliki kapasitas untuk menjadi menteri. Dahnil menyebut salah satunya, Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo.
”Bahasa Pak Prabowo, kalau negara memanggil, tidak ada alasan untuk menolaknya,” ujarnya menambahkan.
Sebaliknya, jika tidak, Prabowo pun tidak akan mempersoalkannya. ”Prabowo akan tetap bekerja sama demi NKRI,” ujarnya.
Jadi, sangat tergantung Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi akan menjalankan konsep kami dan dikombinasikan dengan visi-misi Jokowi.
”Jadi, sangat tergantung Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi akan menjalankan konsep kami dan dikombinasikan dengan visi-misi Jokowi. Kedua, apakah kemudian konsepsi itu ditawarkan kepada Gerindra untuk menjalankannya atau apakah hanya menggunakan konsepsi itu, tetapi tidak menggunakan kader Gerindra atau dua-duanya. Terserah. Yang jelas, Pak Prabowo sekarang berupaya beliau tak berhenti berkontribusi kepada bangsa dan negara,” papar Dahnil menjelaskan.
Konsep itu, menurut Dahnil, telah diserahkan kepada Presiden Jokowi sejak satu bulan yang lalu. Komunikasi Jokowi dan Prabowo selama ini pun berkutat pada konsep yang diajukan Prabowo. Tidak ada pembicaraan soal jabatan menteri untuk Gerindra. ”Sama sekali hingga detik ini tak ada pembicaraan tawar-menawar kursi menteri. Prabowo bicara hal-hal yang sifatnya kualitatif,” katanya.
Soliditas Gerindra
Jika kelak Gerindra bergabung dalam pemerintahan Jokowi-Amin, Dahnil yakin soliditas Gerindra tetap terjaga. Ini sekalipun Prabowo merupakan rival Jokowi di Pemilu Presiden 2014 dan 2019.
”Kader rata-rata ikut dengan keputusan Pak Prabowo karena sejak awal Dewan Pembina Gerindra menyerahkan seluruh keputusan politik terkait dengan berkoalisi atau tidak itu kepada Pak Prabowo. Pun demikian tadi dengan kader. Tugas kader yang dikumpulkan hari ini menyampaikan pesan Pak Prabowo ke masing-masing konstituen mereka,” tutur Dahnil.
Kader rata-rata ikut dengan keputusan Pak Prabowo karena sejak awal Dewan Pembina Gerindra menyerahkan seluruh keputusan politik terkait dengan berkoalisi atau tidak itu kepada Pak Prabowo. Pun demikian tadi dengan kader.
Kader Gerindra pun diyakininya memahami sifat Prabowo. ”Bagi Pak Prabowo tidak ada yang jauh lebih tinggi kepentingannya dibandingkan dengan kepentingan bangsa dan negara. Prabowo itu prajurit, apabila negara memanggil, beliau siap bekerja,” ujarnya menambahkan.
Kembalinya Sandiaga
Terkait kembalinya Sandiaga Salahuddin Uno, calon wakil presiden pendamping Prabowo di Pemilu Presiden 2019, ke Gerindra, Dahnil menampik hal itu ada kaitannya dengan Kabinet Jokowi-Amin. Dia menyebut, Sandiaga tidak bersedia menjadi menteri. Begitu pula Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang pada periode DPR 2014-2019 menjabat Wakil Ketua DPR.
”Bang Sandi berulang kali menyatakan ke saya dan Pak Prabowo akan berkhidmat menggerakkan koperasi yang diinisiasi oleh Gerindra. Selain itu, tentu bergiat di partai,” ujar Dahnil.
Sekembalinya ke Gerindra, Sandiaga akan kembali menduduki jabatan yang ditinggalkannya dulu, yaitu Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra.
Sandiaga di Konfernas
Sandiaga termasuk di antara yang hadir saat Konfernas Gerindra. Kepada wartawan, Sandiaga mengatakan, keputusan kembali ke Gerindra karena adanya kesamaan dalam hal platform perjuangan. Selain itu, bagi Sandi, Gerindra adalah partai tempat pertama kali dia merintis karier sebagai politisi.
”Saya dulu awal berpolitik di sini. Saya merasa ini rumah kita bersama untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih adil, makmur, sejahtera,” katanya.
Disinggung mengenai posisi di partai, Sandiaga mengaku tak mengincar posisi tertentu. ”Saya tidak mematok posisi, saya serahkan ke Pak Prabowo semua,” ujarnya.
Seperti diketahui, Sandiaga memutuskan keluar dari Gerindra ketika dia memutuskan maju mendampingi Prabowo di Pemilu Presiden 2019.
Jalan buntu dalam perundingan antara Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat dalam penentuan cawapres ternyata menjadi peluang bagi Sandiaga. Agar tak terkesan Gerindra merebut kedua kursi capres dan cawapres, Sandiaga melepaskan keanggotaannya dari Gerindra.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra DKI Jakarta M Taufik menyebut, kembalinya Sandiaga ke Gerindra untuk bersama-sama membangun bangsa. Tidak ada intensi Sandiaga untuk mengejar posisi apa pun di partai atau jabatan apa pun di luar partai dengan kembali ke Gerindra. Ini termasuk kursi wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga saat maju di Pilpres 2019.
”Ya, karena barang sudah ditinggalkan, masa balik lagi. Etikanya jadi tidak baik,” ujar Taufik.