Teka-teki Kabinet Joko Widodo-Ma\'ruf Amin
Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan bahwa penyusunan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya sudah rampung. Namun, dia masih merahasiakannya. Begitu pula elite-elite partai politik pendukungnya.
Menjelang pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Minggu (20/10/2019), dokumen berisi nama-nama pengisi kabinet banyak beredar di media sosial. Dokumen diyakini kebenarannya oleh sebagian warganet sekalipun tidak jelas sumbernya. ”Bocoran” nama-nama kabinet tersebut sampai ke Presiden Jokowi.
Melalui akun Instagramnya, jokowi, Presiden Jokowi menyinggung hal tersebut. Sekitar pukul 09.00, Presiden Jokowi mengunggah gambar telepon menggantung dengan tulisan di bawahnya, ”Sabar! sebentar lagi”.
Gambar dilengkapi keterangan terkait ”bocoran” nama-nama kabinet tersebut. ”Selamat pagi. Saya telah menerima beberapa versi ’bocoran’ nama-nama menteri kabinet untuk pemerintahan periode 2019-2024. Saya sendiri membacanya dengan antusias kalau-kalau itu benar adalah bocoran,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari akun Instagramnya.
Paragraf berikutnya, dia kembali menyampaikan pernyataan yang pernah disampaikan sebelumnya. ”Yang jelas, susunan kabinet untuk pemerintahan periode mendatang sudah rampung,” ujarnya.
Ada dua kemungkinan waktu untuk mengumumkannya, yaitu pada hari yang sama dengan hari pelantikan atau setelah hari pelantikan.
Baca juga: Kabinet Impian Rakyat
Akan tetapi, siapa yang ditunjuk untuk menjadi pembantunya, Presiden Jokowi masih merahasiakannya. Dia meminta semua pihak untuk bersabar.
”Indonesia ini tak berkekurangan orang hebat dan mampu memimpin kementerian dan lembaga, serta bersedia untuk mengabdi kepada bangsa ini. Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi: akademisi, birokrasi, politisi, santri, juga TNI dan polisi. Tidak sulit menemukan mereka,” tambahnya.
Tidak hanya Presiden Jokowi, sejumlah elite partai politik dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK), pendukung Jokowi-Amin, juga merahasiakannya.
Baca juga: Kabinet Baru Momentum Mempertebal Modal Sosial
Tak banyak berubah
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto hanya mau menyebut penyusunan kabinet diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan eksternal, seperti ancaman resesi global dan pentingnya konsolidasi nasional.
”Tantangan eksternal dan pentingnya konsolidasi nasional disikapi dengan struktur dan nomenklatur kabinet yang sebaiknya tidak mengalami banyak perubahan. Dengan demikian, kabinet Presiden Jokowi langsung bekerja cepat dengan skala prioritas sesuai garis kebijakan Presiden,” katanya.
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate hanya mau menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah memanggil sejumlah ketua umum partai KIK untuk membahas kabinet Jokowi-Amin. Presiden menemui mereka satu per satu.
”Kalau finalisasi ada di Presiden, jangan kita ganggu gugat. Namun, kalau Presiden bicara untuk mengambil keputusan akhir, itu perlu dilakukan dengan ketua-ketua umum partai,” tambahnya.
Menjawab publik
Mengenai unggahan Presiden di akun Instagram-nya, Johnny menyampaikan unggahan itu untuk menjawab pertanyaan publik. Sebab, jika mengacu pada pembentukan kabinet Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014, kabinet baru diumumkan satu minggu setelah pelantikan. ”Kalau sekarang bisa di hari yang sama atau sehari kemudian. Ini, kan, bagus berarti ada kepastian di masyarakat,” ujarnya.
Kalau sekarang bisa di hari yang sama atau sehari kemudian. Ini, kan, bagus berarti ada kepastian di masyarakat.
Dalam pertemuan, Nasdem sekaligus menyampaikan pandangannya agar Presiden lebih memprioritaskan partai pendukung Jokowi-Amin untuk mengisi kabinet. ”Presiden Jokowi punya partai pengusung utama. Kalau yang lain masuk, ya, dipertimbangkan, didiskusikan, agar keputusannya nanti tepat,” tambahnya.
Seperti diketahui, sepekan menjelang pelantikan, Presiden Jokowi bertemu sejumlah ketua umum partai politik di luar KIK, yang menjadi rival Jokowi di Pemilu Presiden 2019. Ketua umum yang dimaksud yakni, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
Baca juga: Sandiaga Uno Ingin Partai Gerindra Menjadi Oposisi
Sama seperti PDI-P dan Nasdem, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga enggan memberitahukan isi kabinet dengan dalih tidak tahu. Dia hanya menyebut PPP telah menyerahkan kader-kader terbaik partai yang dinilai cocok untuk menjadi menteri. Namun, siapa kader tersebut, dia pun merahasiakannya.
”Kalau kami mengajukan calon sendiri, akan ada kecemburuan antaranggota di internal partai. Oleh sebab itu, kami mempersilakan Jokowi untuk memilih nama kader yang cocok,” ucapnya.
Peneliti Populi Center, Jefri Adriansyah, menilai, Presiden Jokowi memang sebaiknya segera mengumumkan kabinetnya setelah dilantik. ”Alangkah baiknya segera diumumkan setelah dilantik agar pemerintahan dapat segera berjalan,” katanya.
Adapun opsi pengumuman sebelum pelantikan, menurut Jefri, tidak etis. Sebab, dapat mengganggu kinerja menteri yang belum habis masa jabatannya. ”Apalagi menteri yang tidak masuk ke dalam kabinet selanjutnya,” tambahnya.
Kapitalisasi keuntungan
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengusulkan agar Jokowi mempertimbangkan proporsionalitas politik dalam penentuan menteri di dalam kabinetnya. Aspek proporsionalitas ini dalam artian Jokowi tidak bisa mengesampingkan partai politik yang telah berkontribusi memenangkan Jokowi saat Pilpres 2019.
Yang juga tak kalah penting, Jokowi harus memilih menteri yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan totalitas dalam mewujudkan semua visi misi Nawa Cita Jilid Kedua. Jokowi juga diingatkan agar tidak memilih menteri yang memiliki kecenderungan bermain dua kaki, yakni membantu pemerintah, tetapi di sisi lain sibuk mengurus partai politik.
”Saya kira Jokowi juga harus tegas bahwa semua menteri hanya difokuskan untuk membantunya, bukan untuk pencitraan ataupun kapitalisasi keuntungan lima tahun ke depan. Sebab saya melihat semua orang sudah mulai bicara Pemilu 2024,” ujarnya.
Baca juga: Di Balik Turunnya Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi
Tak berbeda jauh dengan Adi Prayitno, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, memberi masukan agar Presiden Jokowi memilih menteri yang memiliki rekam jejak yang baik, profesional, dan kompeten di bidangnya.
Jika menteri di kabinet Pak Jokowi tidak memiliki kapasitas yang memadai, bukan tidak mungkin akan berisiko pada kinerja pemerintah.
”Jika menteri di kabinet Pak Jokowi tidak memiliki kapasitas yang memadai, bukan tidak mungkin akan berisiko pada kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah bisa buruk. Risiko kedua, publik juga semakin berjarak dan pesimis terhadap pemerintahan Pak Jokowi,” tambahnya.
Baca juga: Pesan untuk Periode Kedua Pemerintahan
Survei opini publik oleh Litbang Kompas menunjukkan, dari sisi kepuasan publik, pada saat awal pemerintahannya, tahun 2014, tidak kurang 65,1 persen yang menyatakan puas. Saat ini, menjelang akhir periode pertama pemerintahannya, sekitar 58,8 persen yang menyatakan puas.
Tren penurunan tentu tak diinginkan Presiden Jokowi terus terjadi di periode kedua pemerintahannya. Momentum membalikkan tren tersebut kini ada dalam kabinet yang dalam waktu dekat akan diumumkannya.
Jadi, siapa yang terpilih masuk dalam kabinet Jokowi-Amin? Seperti pesan Presiden Jokowi di akun Instagramnya, tampaknya kita harus bersabar menunggu hingga tiba waktu Presiden mengumumkannya.