Warga Diajak Berpartisipasi

KOMPAS/RIZA FATHONI

Lansekap pesisir Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (29/8/2019). Balikpapan menjadi kota dengan fasilitas lengkap yang terdekat dengan ibu kota negara.

JAKARTA, KOMPAS — Desain kawasan ibu kota negara di Kalimantan Timur disayembarakan. Sayembara itu diselenggarakan untuk melibatkan masyarakat dalam rencana kepindahan ibu kota.

Pendaftaran Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara berlangsung pada 3 -21 Oktober 2019. Adapun karya dapat disampaikan pada 18-29 November 2019. Pemenang akan diumumkan pada 23 Desember 2019.

Hingga Jumat (18/10/2019), sebanyak 672 peserta sudah mendaftar. Sebagian besar berasal dari DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur.

”Kata kuncinya adalah partisipasi untuk memperoleh berbagai ide dan gagasan melalui kompetisi terbuka bagi masyarakat,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Ketua Panitia Pelaksana Sayembara Danis H Sumadilaga di Jakarta.

Sayembara tersebut berupa usulan gagasan desain ibu kota negara yang meliputi rancang kota kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas area 2.000-6.000 hektar, kawasan ibu kota negara dengan luas area sekitar 40.000 hektar, dan kawasan perluasan ibu kota negara dengan luas area hingga 180.000 hektar.

Menurut Danis, sayembara yang diselenggarakan saat ini merupakan sayembara tahap pertama. Pada tahap kedua, pemerintah akan menyelenggarakan sayembara internasional untuk pengembangan kawasan yang lebih fokus pada area perkotaan di ibu kota negara.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti Eko Susetyowati menyampaikan, pembangunan kawasan ibu kota negara akan dimulai pada akhir 2020. Sementara pemindahan pemerintahan secara bertahap akan dimulai pada 2024.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, ibu kota negara tidak didesain menjadi kota dengan penduduk besar atau padat. Kegiatan inti di ibu kota negara adalah kegiatan pemerintahan.

Menurut Bambang, pemerintah akan membuka kerja sama dengan swasta dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Di ibu kota negara, swasta berpeluang membangun hunian vertikal bagi aparatur sipil negara (ASN), kemudian dibayar pemerintah dengan skema ketersediaan layanan.

Skema lain adalah kerja sama pemanfaatan untuk gedung-gedung pemerintah di Jakarta. Lokasi gedung pemerintahan di kawasan premium Kota Jakarta diharapkan dapat menarik minat pihak swasta. ”Semua proyek akan kami lelang terbuka,” kata Bambang. (NAD)

KOMPAS/Data PLN

Kondisi kelistrikan di wilayah calon ibu kota negara baru.