Perluasan anggota koalisi pemerintah dipastikan terjadi dalam pemerintahan mendatang. Partai Gerindra yang pada pemilu lalu ada di luar koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan mengirimkan dua wakilnya di kabinet.
Oleh
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sehari setelah dilantik sebagai Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo, Senin (21/10/2019), di Istana Kepresidenan, Jakarta, memanggil sejumlah sosok yang diduga akan menjadi menteri atau pejabat lain di pemerintahannya. Dari sejumlah sosok itu tergambar komposisi kabinet mendatang, yang secara resmi akan diumumkan pada Rabu (23/10/2019).
Perluasan anggota koalisi pemerintah dipastikan terjadi dalam pemerintahan mendatang. Partai Gerindra yang pada pemilu lalu ada di luar koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan mengirimkan dua wakilnya di kabinet. Mereka adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang akan menjadi Menteri Pertahanan dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. Koalisi masih berpotensi lebih diperluas karena hari ini Presiden juga akan memanggil sejumlah tokoh.
Di satu sisi, perluasan anggota koalisi menandakan kuatnya kompromi politik dalam penyusunan kabinet. Namun, di sisi lain, hal ini juga dinilai sebagai upaya pemerintah memperluas dukungan.
Sementara itu, masuknya mantan CEO Go-Jek Nadiem Makarim, Erick Thohir (pendiri Grup Mahaka), dan Wishnutama (Komisaris Utama Net Mediatama Televisi) mengindikasikan sejumlah posisi di kabinet akan diisi pengusaha atau pekerja kreatif berusia di bawah 50 tahun.
Masuknya mereka yang selama ini dikenal berhasil di bidangnya masing-masing, tetapi belum banyak berkecimpung dengan birokrasi pemerintahan ini, sejalan dengan program Presiden Jokowi yang menjadikan transformasi ekonomi sebagai salah satu dari lima target pemerintah lima tahun ke depan. Transformasi itu bertujuan mengubah ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam menuju daya saing manufaktur dan jasa modern.
Urutan
Kedatangan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Mahfud MD, kemarin, sekitar pukul 09.30 ke Istana Kepresidenan, Jakarta, mengawali kedatangan sejumlah tokoh ke tempat itu. Rentetan kehadiran para tokoh yang mengenakan baju putih, kecuali Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian ini, ditutup oleh kehadiran Prabowo dan Edhy Prabowo. Kedua tokoh Partai Gerindra ini tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.15.
Saat keluar dari Istana Kepresidenan, Prabowo menyatakan, dirinya dan Edhy diminta memperkuat kabinet. ”Saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra, apabila diminta, kami siap membantu. Hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu,” tutur Prabowo. Ia menambahkan, dirinya diminta membantu Jokowi di bidang pertahanan.
Edhy menuturkan, posisi Prabowo di kabinet adalah sebagai Menteri Pertahanan. Sementara posisi untuk dirinya dan sosok lain yang dipanggil akan disampaikan Presiden Jokowi pada Rabu mendatang.
Tidak mengagetkan
Sinyalemen masuknya Gerindra dalam koalisi pemerintah terlihat sejak beberapa waktu lalu, misalnya saat Jokowi dan Prabowo bertemu pada 11 Oktober silam. Setelah pertemuan itu, Prabowo menemui sejumlah pemimpin partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK), yang merupakan koalisi partai pendukung Jokowi-Amin.
Sinyalemen tambah kuat saat dalam Rapat Pimpinan Nasional Gerindra, 16 Oktober 2019, Prabowo meminta dukungan kadernya jika dirinya memutuskan membawa Gerindra masuk dalam koalisi pemerintah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan menghormati hak prerogatif Presiden yang memasukkan Gerindra di kabinet.
Sekjen Nasdem Johnny G Plate juga tidak mempermasalahkan masuknya Gerindra ke KIK selama Gerindra tidak mengusik soliditas KIK. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan menerima masuknya Gerindra di kabinet selama hal itu tidak mengurangi jatah kursi menteri KIK di kabinet.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menuturkan, masuknya Gerindra menunjukkan politik yang sangat akomodatif dari Jokowi. Di satu sisi, hal itu menunjukkan Jokowi seakan tersandera berbagai kepentingan politik. Namun, di sisi lain, juga bisa dilihat sebagai cara Jokowi memperkuat daya tawarnya ke parpol pendukung dan bagian dari upaya memperluas dukungan.
Guna memastikan koalisi pemerintah yang semakin gemuk ini tetap efektif, menurut Yunarto, dibutuhkan keberanian Jokowi dalam tiga hal. Pertama, mempertahankan janji bahwa anggota kabinet dari parpol tetap hanya 45 persen. Kedua, anggota kabinet yang dipilih mesti benar-benar punya kompetensi. Ketiga, sejak awal mesti ada target tahunan yang jelas dan terbuka untuk setiap kementerian/lembaga.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Sanny Iskandar menuturkan, kompetensi yang dibutuhkan tim ekonomi di kabinet mendatang terutama di sektor riil, teknologi, dan inovasi. (INA/LAS/CAS/DVD/AGE)