Wajah Baru Pesisir Jakarta tidak hanya bicara masalah secara infrastruktur, tetapi juga bagaimana kita menetapkan sebuah pola rencana, ada yang jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
Oleh
Helena F Nababan/Nikolaus Harbowo
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan konsep penataan pesisir bertema Wajah Baru Pesisir Jakarta sebagai upaya memulihkan lingkungan Teluk Jakarta dan meningkatkan keadilan sosial serta efisiensi ekonomi Jakarta. Ada tujuh aspek dalam konsep penataan pesisir yang tengah direncanakan Pemprov DKI yang akan diperhatikan.
Mantan Kepala Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/1/2020), menjelaskan ketujuh aspek itu, yang pertama adalah interkoneksi akses. Interkoneksi akses itu merupakan pengembangan jalur transportasi publik dan pribadi untuk menghubungkan jalur utama, sekunder, dan tersier yang dapat dicapai dengan mudah untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan pengembangan wilayah, di samping untuk membuka akses ke arah pesisir.
Aspek kedua adalah penambahan luas dan peningkatan kualitas pantai publik. Pemprov DKI, ujar Marco, akan memberikan proporsi yang seimbang antara area publik dan peruntukan lain di pesisir Jakarta dengan adanya penambahan pantai publik.
Aspek ketiga adalah pengelolaan persampahan dan sanitasi untuk menekan tingkat pencemaran lingkungan.
Aspek keempat adalah perbaikan ekosistem pesisir (kualitas air serta pemulihan keragaman biota). Menurut Marco, aspek ini perlu untuk mendukung dan menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan pesisir Jakarta yang menjadi kawasan pendukung yang memiliki keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna.
Lalu, aspek kelima tentang permukiman pesisir layak huni. Akan dilakukan penataan permukiman dengan pengelolaan yang mandiri melalui prinsip kolaborasi antara pemerintah daerah dan warga, dengan memperhatikan hal-hal seperti kualitas ruang meningkat, sistem utilitas lebih efisien ditata, suplai air bersih tercukupi, air limbah dikelola dengan baik, serta ruang serapan air hujan meningkat. Contohnya adalah penataan Kampung Akuarium.
Penataan pelabuhan dan dermaga menjadi aspek kelima yang diperhatikan. Aspek ini perlu karena terdapat alur pelayaran, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke, dan jalur sirkulasi pelabuhan, yakni pelabuhan yang melintasi tanggul.
Titik lokasi pelabuhan penumpang adalah PPN Muara Angke dan Marina Ancol; titik lokasi pelabuhan barang ialah Pelabuhan Tanjung Priok; sedangkan titik lokasi pelabuhan perikanan adalah TPI Kamal Muara, PPN Muara Angke, PPS Nihzam Zachman, TPI Pasar Ikan, dan TPI Cilincing.
Terakhir adalah aspek penataan tanggul pesisir dengan melakukan review dan penataan terkait fungsi dan desain tanggul yang sesuai dengan tujuan pengamanan pesisir dan tata air kota. Perencanaannya harus komprehensif dan terintegrasi dengan rencana drainase dari hulu-hilir, barat-timur, utara-selatan. Penataan tanggul pesisir adalah sebagian dari pengelolaan tata air di daerah pesisir. Hal ini perlu dilengkapi dengan penataan sistem polder di wilayah pesisir.
Sigit Wijatmoko, Wali Kota Jakarta Utara, dalam kesempatan paparan itu menjelaskan, dirinya ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan penataan pesisir tersebut.
”Wajah Baru Pesisir Jakarta tidak hanya bicara masalah secara infrastruktur, tetapi bagaimana kita menetapkan sebuah pola rencana, ada yang jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi, unsur pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan manusianya, sampai dengan sustainability-nya, kita berpikir secara konteks,” tutur Sigit.
Untuk penataan ini, lanjutnya, tahun ini diawali dengan penataan Kampung Akuarium.